Hasan Nasbi mundur dari Kepala PCO, Partai Gerindra hormati keputusannya. Presiden Prabowo evaluasi pola komunikasi agar lebih jelas dan peka publik.
29 Apr 2025 15:07 WIB · Politik & Hukum
JAKARTA, KOMPAS — Partai Gerindra menghormati keputusan Hasan Nasbi yang memilih mundur dari posisi Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan. Salah satu hal yang menjadi sorotan Presiden Prabowo Subianto terhadap kinerja Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan adalah persoalan komunikasi yang dinilai masih menimbulkan multitafsir dan kurang menunjukkan sensitivitas.
Hasan Nasbi mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Kepala Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO). Ia menyebut keputusan tersebut sebagai jalan terbaik. Ia pun merasa sudah saatnya ”menepi ke kursi penonton”.
Menanggapi hal tersebut, anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, Dahnil Anzar Simanjuntak, saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (29/4/2025), menyatakan bahwa partainya menghormati keputusan pribadi Hasan.
”Saya enggak tahu pertimbangannya apa, tetapi yang jelas kami menghormati keputusan apa pun yang dibuat Mas Hasan,” ujar Dahnil.
:quality(80):watermark(https://cdn-content.kompas.id/umum/kompas_main_logo.png,-16p,-13p,0)/https://kompasmedia.site/images/2024/04/22/ad0b1285b96ce8d78c52d9cd079d956e-IMG_20240422_193955.jpg)
Terkait kemungkinan adanya reshuffle atau pergantian pejabat di PCO, Dahnil mengaku belum mendapat informasi langsung dari Presiden Prabowo. Namun, ia menegaskan bahwa Presiden tengah melakukan evaluasi terhadap pola komunikasi pemerintahan.
”Tentu, yang pertama, harus sesuai kebutuhan Presiden. Pak Presiden yang paling tahu pola komunikasi seperti apa yang ingin dibangun. Dan memang salah satu koreksi dari Presiden adalah masalah komunikasi,” kata Dahnil.
Menurut dia, Presiden Prabowo menginginkan pola komunikasi yang lebih jelas dan sensitif terhadap kondisi publik. ”Presiden meminta semua anggota kabinet menyampaikan komunikasi yang baik kepada publik, jangan sampai multitafsir dan kurang sense of sensitivity. Komunikasi harus simpati dan empati. Itu yang disampaikan oleh Presiden,” ujar Dahnil.
:quality(80):watermark(https://cdn-content.kompas.id/umum/kompas_main_logo.png,-16p,-13p,0)/https://asset.kgnewsroom.com/photo/pre/2024/12/16/b1e9b589-0cb6-42be-bea6-d246a7e69580_jpg.jpg)
Saat ditanya apakah sudah ada tokoh pengganti Hasan Nasbi atau kemungkinan jabatan tersebut ditiadakan, Dahnil tidak memberikan jawaban pasti. Ia juga enggan berspekulasi soal apakah Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi akan merangkap sebagai Kepala PCO.
”Dalam kabinet, Mensesneg memang orang yang diberi otoritas oleh Presiden untuk menjelaskan beberapa hal, itu dari masa ke masa. Dulu ingat, ada Pak Moerdiono (Mensesneg era Presiden ke-2 RI Soeharto),” katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tandjung belum mengetahui alasan pasti pengunduran diri Hasan Nasbi. Namun, ia menilai keputusan tersebut diambil secara pribadi dan mandiri oleh Hasan.
”Saya yakin keputusannya diambil secara mandiri. Tetapi, saya juga belum tahu apakah pengunduran diri ini sudah diterima atau belum oleh Pak Prabowo,” kata Doli.
:quality(80):watermark(https://cdn-content.kompas.id/umum/kompas_main_logo.png,-16p,-13p,0)/https://kompasmedia.site/photo/ori/2022/11/03/ab66aba5-5cdb-4497-a7a8-e95bf664c5cc.jpeg)
Menurut Doli, ke depan pemerintah perlu serius memperhatikan pola komunikasi publik, termasuk siapa yang ditunjuk sebagai juru bicara presiden. Ia menekankan pentingnya keberadaan sosok yang berada dekat dengan presiden secara langsung.
”Juru bicara itu harus orang yang day to day, hour to hour, minute to minute, second to second bersama Presiden. Karena yang dia sampaikan itu harus apa yang didengar langsung dari Presiden, bukan hasil analisis atau asumsi,” ujar Doli.
Ia mencontohkan penunjukan Prasetyo Hadi sebagai juru bicara presiden karena kedekatannya dengan Prabowo. Doli menilai hal itu bisa menjadi jembatan PCO dengan pikiran dan arah komunikasi Presiden.
”Dengan adanya Mensesneg, itu bisa lebih mendekatkan teman-teman PCO dengan apa yang tiap hari dipikirkan dan ingin disampaikan oleh Pak Prabowo,” ujarnya.
Juru bicara itu harus orang yang ”day to day”, ”hour to hour”, ”minute to minute”, ”second to second” bersama Presiden. Karena yang dia sampaikan itu harus apa yang didengar langsung dari Presiden, bukan hasil analisis atau asumsi.
:quality(80):watermark(https://cdn-content.kompas.id/umum/kompas_main_logo.png,-16p,-13p,0)/https://kompasmedia.site/images/2025/03/24/a29018975d68a3be005e34f2a505bb50-IMG_8488.jpeg)
Secara terpisah, Deputi Bidang Diseminasi dan Media Informasi Kantor Komunikasi Kepresidenan Noudhy Valdryno melalui keterangan tertulis kepada Kompas menyampaikan penghormatan terhadap keputusan Hasan Nasbi serta apresiasi atas pengabdian dan kontribusi yang telah diberikan sejak menjabat pada Agustus 2024. Surat pengunduran diri telah diserahkan kepada Menteri Sekretaris Negara dan Sekretaris Kabinet.
”Kami menghormati keputusan Bapak Hasan Nasbi tersebut serta mengapresiasi pengabdian dan seluruh kontribusi yang telah diberikan selama mengemban tugas sebagai Kepala PCO,” ujar Valdryno.
Meski terjadi perubahan kepemimpinan, Kantor Komunikasi Kepresidenan memastikan operasionalisasi tetap berjalan seperti biasa. Fokus utama lembaga ini tetap pada komunikasi kebijakan strategis dan program-program prioritas Presiden.
”Kami percaya seluruh proses akan berjalan sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Valdryno.
Penulis:
Nikolaus Harbowo, Nina SusiloEditor:
C. Wahyu Haryo PPenyelaras Bahasa:
Nanik Dwiastuti