PCO Diganti, Apakah Komunikasi Pemerintah Akan Membaik?

Sejak kapan PCO diganti?

Presiden Prabowo Subianto tercatat sudah tiga kali melakukan reshuffle kabinet dalam kurun waktu kurang dari satu tahun pemerintahannya. Reshuffle pertama terjadi akibat pengunduran diri Satryo Brodjonegoro dari posisi Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi pada Februari 2025. Kasus ini menjadi pengunduran diri tercepat seorang menteri di era Prabowo, bahkan jika dibandingkan dengan pemerintahan SBY ataupun Jokowi. Setelah insiden tersebut, Prabowo melakukan dua gelombang reshuffle pada September 2025, sebulan sebelum pemerintahannya genap satu tahun.

Gelombang pertama pada 8 September 2025, ditandai dengan pemberhentian lima menteri, meskipun hanya tiga di antaranya langsung digantikan. Selain itu, Prabowo meresmikan pembentukan Kementerian Haji dan Umrah. Namun, dua posisi strategis, yakni Menko Polkam dan Menteri Pemuda dan Olahraga, sempat dibiarkan kosong. Kekosongan tersebut baru diisi dalam reshuffle gelombang kedua pada 17 September 2025 dengan pelantikan Erick Thohir sebagai Menpora dan Djamari Chaniago sebagai Menko Polhukam. Gelombang kedua ini juga memperlihatkan penguatan pada jabatan wakil menteri dan lembaga negara setingkat kementerian, termasuk Badan Komunikasi Pemerintah (PCO).

Dalam dua gelombang reshuffle pada September, Partai Gerindra kian meneguhkan pengaruhnya. Tokoh-tokoh Gerindra ditempatkan di posisi strategis, mulai dari Menteri Koperasi, Menteri dan Wakil Menteri Haji dan Umrah, hingga Kepala PCO yang kini dijabat Angga Raka Prabowo. Menurut pengamat, langkah ini mencerminkan upaya Prabowo menyeimbangkan kekuatan politik dalam koalisinya, sekaligus memperkuat otoritas dirinya di mata publik. Meski begitu, masih ada kursi kosong di Kementerian BUMN setelah Erick Thohir dipindahkan, sehingga membuka kemungkinan adanya gelombang reshuffle lanjutan.

Mengapa komunikasi pemerintah memperoleh sorotan?

Masalah utama yang mendapat sorotan di era Kabinet Merah Putih adalah lemahnya komunikasi pemerintahan. Dalam sebuah kesempatan pada April 2025 lalu, Presiden Prabowo Subianto pun mengakui bahwa komunikasi pemerintah menjadi titik lemah yang harus segera dibenahi, baik pada level presidensial maupun institusional. Tanpa protokol komunikasi yang jelas, filosofi kerja berbasis bukti (evidence-based performance) akan sulit berjalan karena pesan kebijakan pemerintah sering kali tidak terkelola dengan baik, sehingga rawan menimbulkan polemik di ruang publik.

Komunikasi presidensial seharusnya memiliki watak resmi, memberi arahan, dan menunjukkan kewenangan Presiden. Namun, gaya personal Prabowo yang dinamis dan cenderung agresif membuat pernyataan-pernyataannya sering memicu kontroversi, mulai dari isu PPN hingga wacana pemilihan kepala daerah lewat DPRD. Situasi ini diperburuk dengan lemahnya kinerja PCO (presidential communication office) yang belum mampu menjadi filter dan penyaji komunikasi strategis Presiden. Alih-alih memperkuat otoritas komunikasi, sejumlah respons PCO justru memperburuk persepsi publik.

Karena itu, perbaikan PCO menjadi krusial agar fungsi komunikasi pemerintahan berjalan efektif. PCO harus bekerja dekat dengan Presiden, memahami dinamika isu, serta melakukan manajemen isu dan krisis secara disiplin. Protokol komunikasi yang jelas diperlukan untuk memastikan pesan Presiden konsisten, tepat sasaran, dan tidak terjebak gaya personal semata. Tanpa komunikasi yang terukur dan institusional, sulit membayangkan Kabinet Merah Putih dengan struktur jumbo dan program ambisiusnya dapat mewujudkan visi besar Indonesia Emas 2045.

Apa yang pernah terjadi di PCO?

Sebelas bulan setelah berdiri, Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) dibubarkan dan diubah menjadi Badan Komunikasi Pemerintah (BKP). Sejak awal, PCO tidak lepas dari kontroversi, mulai dari lokasi kantor yang jauh dari Istana, hambatan komunikasi dengan Presiden, hingga pernyataan Kepala PCO Hasan Nasbi yang kerap menuai kritik. Meski Hasan pernah mengajukan pengunduran diri, Presiden Prabowo tidak menerimanya. Akan tetapi, praktis peran komunikasi Istana diambil alih oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan sejumlah juru bicara lain. Sejak saat itu, PCO semakin redup hingga akhirnya dilebur tanpa pengumuman resmi.

Transformasi PCO menjadi BKP diumumkan bersamaan dengan pelantikan Angga Raka Prabowo sebagai Kepala BKP pada 17 September 2025. Angga, yang juga menjabat Wakil Menteri Komunikasi dan Digital sekaligus politisi Gerindra, diberi mandat memperkuat koordinasi dan eksekusi komunikasi pemerintah. BKP dirancang memiliki cakupan lebih luas dibanding PCO, yakni menyinkronkan komunikasi lintas kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah agar tidak terjadi tumpang tindih narasi. Presiden menginginkan lembaga komunikasi yang tidak hanya merepresentasikan Istana, tetapi mampu menjadi corong seluruh pemerintahan.

Langkah perubahan ini disambut dengan harapan bahwa BKP mampu menghadirkan tata kelola komunikasi yang lebih strategis, responsif, dan terintegrasi. DPR menekankan perlunya BKP menjadi play maker komunikasi, menyediakan informasi aktual setiap hari untuk Presiden, serta menyusun strategi agar pesan pemerintah tidak simpang siur. Namun, muncul kritik bahwa Angga sebaiknya fokus hanya pada BKP karena tugasnya sangat berat. Dengan perubahan kepemimpinan ini, publik kini menanti apakah BKP benar-benar dapat memperbaiki kelemahan komunikasi pemerintah yang selama ini menjadi sorotan utama.

Apakah pengganti PCO mampu memperbaiki komunikasi pemerintah?

PCO resmi dibubarkan setelah 11 bulan berjalan dan digantikan oleh Badan Komunikasi Pemerintah yang kini dipimpin Angga Raka Prabowo, orang dekat Presiden. Transformasi ini dilakukan untuk memperkuat koordinasi dan eksekusi komunikasi pemerintah setelah PCO dinilai kurang efektif, baik karena hambatan komunikasi dengan Presiden maupun kontroversi yang melibatkan kepala lembaganya, yakni Hasan Nasbi. Pergantian ini menandai berakhirnya kiprah PCO yang sejak awal berdiri pada masa transisi pemerintahan Joko Widodo ke Prabowo tidak lepas dari kritik publik.

Langkah yang akan diambil BKP adalah memperluas peran dibandingkan PCO, yaitu tidak hanya menyampaikan pesan Istana, tetapi juga menyinkronkan komunikasi lintas kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah. Hal ini ditujukan agar narasi program pemerintah lebih utuh, tidak tumpang tindih, dan mampu menjembatani aspirasi publik. Dengan kedekatan Angga dengan Presiden, BKP diharapkan mampu menyampaikan informasi yang lebih cepat, lengkap, dan sesuai dengan arah kebijakan kepala negara, terutama dalam menghadapi isu krusial yang membutuhkan respons segera.

Ke depan, BKP dituntut untuk menjadi ”dirigen” komunikasi pemerintah. Artinya, BKP harus membangun orkestrasi komunikasi yang rapi antarinstansi agar tidak lagi terjadi kesan informasi yang terisolasi atau saling terputus. Jika mampu menjalankan fungsi ini, BKP bisa memperbaiki kelemahan komunikasi yang selama ini menjadi sorotan utama, sekaligus memperkuat citra pemerintah di mata publik. Dengan begitu, perubahan dari PCO ke BKP akan benar-benar menjawab kebutuhan komunikasi yang strategis dan terintegrasi.