Hilangnya Empati dan Rasa Hormat dari Pemimpin Negeri

Sejak unjuk rasa menuntut pengunduran diri Bupati Pati Jawa Tengah pada 13 Agustus 2025, demonstrasi berlangsung di sejumlah daerah dan Jakarta dengan tuntutan yang makin beragam. Beberapa unjuk rasa berakhir rusuh seperti yang terjadi di Jakarta pada Kamis (28/8/2025) hingga Jumat (29/8/2025). Semua rentetan demonstrasi itu berasal dari sumber yang sama, hilangnya empati dan rasa hormat dari pemimpin negeri untuk rakyatnya.

Bupati Pati dituntut mundur setelah menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 250 persen. Kenaikan ini juga berlangsung di beberapa daerah dengan tingkat kenaikan yang beragam. Keberatan masyarakat justru disikapi sebagian pemimpin daerah secara arogan yang menunjukkan tidak adanya empati atas kesulitan yang dialami masyarakat.

Dalam situasi tidak nyaman itu, pemerintah justru menaikkan tunjangan anggota DPR. Saat masyarakat menyampaikan protesnya, respons sebagian anggota DPR justru menunjukkan kesombongan, mengata-ngatai masyarakat dengan kata-kata yang merendahkan, sambil memamerkan kekayaan mereka. Respons itu berakhir dengan unjuk rasa menuntut pembubaran DPR pada Senin (25/8/2025).

Selanjutnya, demonstrasi bersambung pada Kamis yang berisi tuntutan kenaikan kesejahteraan buruh. Unjuk rasa berakhir rusuh setelah seorang pengemudi ojek daring meninggal dilindas kendaraan taktis Brimob. Hingga Jumat, unjuk rasa di Jakarta justru berlangsung meluas, tidak hanya berpusat di sekitar Gedung DPR, Senayan, tetapi juga di sekitar Markas Komando Brimob, Kwitang.

Sejak tahun lalu, ekonomi menunjukkan tanda-tanda pelambatan. Pemutusan hubungan kerja banyak terjadi, pengangguran terdidik makin menumpuk, dan ketidakstabilan harga pangan telah membebani masyarakat. Pada saat bersamaan, sejumlah pajak justru dinaikkan, korupsi fantastis terus terungkap, hingga makin meluasnya nepotisme yang membuat rakyat makin muak.

Sayangnya, senjangnya kondisi ekonomi rakyat dan elite itu tidak menumbuhkan empati sejumlah pemimpin negeri, baik yang ada di lembaga eksekutif maupun legislatif. Empati muncul sebagai reaksi kognitif dan emosional seseorang berdasarkan pengamatan terhadap orang lain. Empati adalah kondisi mental yang membuat seseorang bisa merasakan keadaan, perasaan, dan pengalaman liyan.

”Empati ampuh untuk mengaktifkan kepedulian kita terhadap sesama,” kata peneliti psikologi sosial yang juga dosen Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana, Jakarta, Ahmad Naufalul Umam, Jumat.

Empati adalah pondasi moralitas yang membuat seseorang bisa menempatkan diri pada posisi orang lain. Dengan memiliki empati, maka akan meningkatkan kemungkinan seseorang untuk membantu dan menunjukkan welas asihnya kepada orang lain. Karena itu, empati menjadi kunci keberhasilan hubungan sosial yang bertumpu pada kemampuan memahami perspektif, kebutuhan, dan niat individu yang berbeda.

Masalahnya, empati itu tidak muncul secara alamiah pada semua orang alias harus dipelajari. Empati juga mengandung bias yang membuat kondisi ini akan lebih dominan muncul kepada orang-orang yang kita anggap sebagai satu identitas, satu kelompok, atau satu nasib dengan diri kita. Dengan demikian, sebelum berempati, kita akan memihak terlebih dahulu.

Empati kita tidak akan aktif kepada mereka yang diduga tidak satu identitas dengan kita. Karena itu, elite akan lebih berempati dengan nasib elite yang lain daripada dengan kondisi masyarakat dan pendemo akan lebih berempati dengan pengunjuk rasa yang lain dibandingkan kepada polisi.

Empati, lanjut Umam, setidaknya memiliki dua komponen, yaitu empati afektif dan empati kognitif. Empati afektif hanya mengandalkan emosi yang membuat kita merasa kasihan dengan orang-orang yang senasib dengan kita. Adapun empati kognitif yang lebih menekankan pada kemampuan seseorang untuk berpikir.

Empati kognitif memiliki daya yang lebih besar dibandingkan empati afektif. Namun, orang lebih sulit membangun empati kognitif karena tidak semua orang bisa merasakannya. Empati kognitif ini membuat kita bisa menenggang keadaan atau kesulitan orang lain meski mereka bukan bagian dari kelompok atau identitas kita.

”Empati kognitif inilah yang menentukan bagaimana tindakan tepat seseorang sebagai bentuk kepedulian atau pertolongan,” katanya. Jika empati yang muncul hanya empati afektif tanpa kognitif, yang mewujud hanya rasa kasihan atau sekadar memberikan bantuan tanpa memedulikan kemungkinan ketergantungan, aspek keberlanjutan dan kesinambungan, hingga persoalan produktivitas.

Karena itu, Umam menilai penting bagi pejabat publik untuk memiliki empati, khususnya empati kognitif, agar mereka bisa merasakan keadaan rakyat yang dipimpin dan diwakilinya. Tanpa ada empati kepada rakyat, maka para elite itu akan lebih empati dengan orang-orang yang seidentitas atau satu kelompok dengan mereka. Konsekuensinya, kebijakan yang diambil hanya akan menguntungkan elite lain, pebisnis, atau kelompok kepentingan lain yang tidak mencerminkan kebutuhan atau emosi masyarakat.

”Inilah pentingnya pejabat dan wakil rakyat memiliki pikiran yang rasional, bijak, dan sensitivitas publik. Kita tidak dapat hanya mengandalkan perasaan dalam membuat kebijakan atau mengambil keputusan yang menyangkut hajat hidup orang banyak,” tegas Umam.

Guru Besar Psikologi Sosial Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Faturochman menambahkan, sikap pejabat publik yang arogan, tidak berempati, dan merendahkan masyarakat bersumber dari hilangnya rasa hormat atau respek mereka terhadap masyarakat atau rakyat yang diwakili.

”Kesalahan terbesar banyak pejabat dan wakil rakyat setelah posisi mereka naik adalah merasa lebih tinggi kedudukannya dibandingkan masyarakat atau rakyat yang diwakili hingga hilang rasa hormat mereka,” katanya.

Secara sosial, posisi mereka memang lebih tinggi dari rakyat. Namun, sejatinya posisi mereka adalah pelayan dan wakil rakyat untuk masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya yang mendukung atau memilih mereka saat pemilu. Tanpa dukungan rakyat, pejabat publik dan wakil rakyat itu tidak akan pernah mencapai posisi yang mereka nikmati saat ini.

Kesalahan terbesar banyak pejabat dan wakil rakyat setelah posisi mereka naik adalah merasa lebih tinggi kedudukannya dibandingkan masyarakat atau rakyat yang diwakili hingga hilang rasa hormat mereka.

Kesalahan pejabat publik lainnya adalah menganggap rasa hormat kepada masyarakat itu sebagai beban. Padahal, dalam psikologi, rasa hormat itu adalah modal untuk bergaul bersama masyarakat. Dengan rasa hormat itu, mereka akan senantiasa terikat dengan masyarakat. Dalam situasi normal atau damai, rasa hormat itu akan membuat pejabat publik menjadi teman atau rekan masyarakat. Namun, saat situasi kekurangan, mereka akan menjadi kelompok yang saling mendukung.

”Ingat, masyarakat itu tidak bodoh. Justru yang kurang cerdas itu adalah pejabat publik yang menganggap rasa hormat kepada rakyat sebagai beban sehingga mereka tidak mau merawat modal yang dimiliki,” tambah Faturochman.

Kecerdasan masyarakat itu bukan hanya kecerdasan intelektual seperti yang sering diagung-agungkan kelompok terdidik, melainkan juga kecerdasan emosional dan sosial. Sejatinya, setiap manusia memiliki kecerdasan sosial. Namun, kecerdasan sosial itu tidak dioptimalkan karena tertutupi oleh ego dan anggapan bahwa sang pejabat publik adalah orang terhormat.

Dalam masyarakat kolektif, khususnya di perdesaan, mereka memiliki banyak sumber kecerdasan yang luar biasa, seperti kebersamaan, kearifan, hingga beragam budaya yang tumbuh dalam komunitas. Pada kelompok mereka akan senantiasa ada individu-individu tertentu yang dihargai dan didengarkan pandangannya hingga pandangan itu akan lebih mudah menyebar dan diyakini anggota kelompoknya. Berbagai kecerdasan sosial itu, selama ini, telah terbukti mampu mengatur dan mengatasi persoalan masyarakat sendiri.

Hilangnya rasa hormat pejabat publik kepada rakyat itu juga tidak terlepas dari proses politik selama ini yang terlalu transaksional. Saat akan menjadi pejabat publik, mereka sudah berhitung berapa uang yang harus dikeluarkan dan berapa uang yang seharusnya mereka dapatkan nanti. Namun, jika transaksi pertukaran posisi atau jabatan dengan kesempatan atau uang itu bisa diturunkan posisinya menjadi saling mendukung, Faturochman menilai tidak akan ada pihak yang dirugikan karena pejabat yang terpilih akan merasa didukung dan masyarakat yang memiliki juga merasa terdukung.

”Saat ini sudah banyak pejabat yang mentalnya adalah penjahat. Padahal, seorang pejabat atau wakil rakyat membutuhkan kebaikhatian, apalagi saat berhadapan dengan masyarakat,” katanya. Di seluruh dunia, pejabat yang disukai masyarakat adalah pejabat yang baik hatinya, yaitu baik hati yang sejati, bukan karena bagi-bagi uang. Namun, jika yang sering dimunculkan oleh pejabat itu justru ketidakbaikhatian, dia adalah penjahat.

Masyarakat itu tidak bodoh.

Karena itu, Faturochman menilai sikap dasar baik hati perlu terus diajarkan termasuk kepada orang dewasa dan pejabat publik, bukan hanya diajarkan kepada anak-anak semata seperti yang terjadi sekarang. Pejabat publik dan wakil rakyat itu mungkin tidak memiliki banyak prestasi formal yang mentereng, tetapi sikap baik hati dan rasa hormatnya kepada masyarakat bisa membuat mereka terus didukung masyarakat.