Mental Masyarakat Tertekan, Dorong Munculnya Gerakan Politik

Gerakan masyarakat Kabupaten Pati, Jawa Tengah, yang menuntut Bupati Sudewo mundur menunjukkan tertekannya mental masyarakat. Situasi itu juga dihadapi masyarakat di sejumlah daerah. Namun, apakah ketidaknyamanan sosial mereka akan menghasilkan gerakan sosial dan kemarahan masyarakat yang serupa dengan di Pati ditentukan banyak hal.

Demonstrasi di depan Kantor Bupati Pati, Rabu (13/8/2025), itu melibatkan warga dari berbagai kalangan, mulai dari anak, pemuda, ibu rumah tangga, kaum bapak, hingga pegiat masyarakat. Tak hanya berunjuk rasa, warga aktif memberikan minuman, aneka produk pangan, dan hasil bumi untuk mendukung warga menyampaikan aspirasinya.

Bermula dari rencana kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan hingga 250 persen, tuntutan pun lalu melebar ke sejumlah wacana pungutan lainnya. Desakan masyarakat untuk menurunkan besaran pajak itu justru direspons Bupati Sudewo dengan arogan dan nirempati. Ujungnya, masyarakat menuntut agar bupati mundur.

Situasi makin ramai di media sosial dengan mengalirnya dukungan dari warganet. Banyak di antara mereka juga menyuarakan ketidakpuasannya dengan kinerja pemerintah di berbagai tingkatan hingga kinerja penegakan hukum oleh aparat negara.

Korupsi, ketidakadilan hukuman, tindakan semena-mena, hingga laporan ke aparat yang tindak ditindaklanjuti, semuanya membekas di benak masyarakat.

Berbagai ketidakpuasan atas kinerja aparat negara itu terjadi di tengah situasi ekonomi yang tak baik-baik saja. Kenaikan harga sejumlah bahan pangan dan pajak pertambahan nilai sejak awal tahun, pemutusan hubungan kerja di banyak perusahaan, standar kemiskinan yang berbeda dengan ukuran Bank Dunia, hingga kesulitan mencari pekerjaan dan banyaknya pengangguran pada penduduk muda.

Guru Besar Psikologi Sosial Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada Faturochman, Kamis (14/8/2025),  mengingatkan para pemimpin dan aparat untuk tak menganggap masyarakat bodoh. Mereka bisa berpikir, menilai, dan merasai segala kondisi dan ketimpangan yang terjadi. Bahkan, dalam beberapa situasi, mereka menjadi amat sensitif.

Masyarakat sudah memiliki bibit-bibit emosi negatif, tidak senang, marah, hingga iri dengan berbagai ketidakadilan yang dipertontonkan elite.

”Jika ketidaksukaan yang muncul menjadi berlipat ganda dan terjadi di dalam situasi tak kondusif, jangankan hal-hal besar seperti ini (kasus Pati), hal kecil saja bisa meletup menjadi kemarahan publik karena masyarakat sudah memiliki bibit-bibit emosi negatif, tidak senang, marah, hingga iri dengan berbagai ketidakadilan yang dipertontonkan elite,” ungkapnya.

Emosi negatif itu hidup dalam kondisi ekonomi tak mudah, ketidakpuasan atas kehidupan yang dihadapi, serta ketidakselarasan antara fakta dan nilai yang jadi referensi masyarakat. Kesenjangan itu memicu ketidaknyamanan sosial  yang bisa menjadi stimulus atas berbagai emosi negatif yang tersimpan.  

Di tengah situasi itu, kemunculan pemimpin yang arogan dan nirempati menunjakkan lemahnya kemampuan dan kompetensi kepemimpinan pemimpin tersebut.

Di era media sosial, pemimpin yang baik saja tak akan pernah lepas dari kritik warga, apalagi pemimpin yang dinilai publik bermasalah. Bisa jadi, pemimpin model seperti itu tengah mengalami masalah mental tertentu yang membuatnya tak bisa bertindak seperti layaknya pemimpin.

Sementara itu, dosen Sosiologi Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Rezza Dian Akbar menambahkan penggerak pergerakan masyarakat di Pati adalah perasaan senasib yang tengah menuju kemiskinan kolektif.

Kemiskinan yang seharusnya menjadi persoalan yang segera diselesaikan justru menjadi manipulasi statistik sehingga seolah-olah kemiskinan terkendali.

Meski hidup sedang susah, pemerintah melalui semua instrumen dan aparaturnya selalu berkukuh bahwa kemiskinan turun dan segalanya baik-baik saja, berlawanan dengan persepsi masyarakat.

Bahkan, masyarakat masih terus ditekan dengan berbagai pungutan, pajak, dan retribusi. Tidak sensitifnya pemimpin membuat masyarakat yang sudah ”lapar”, marah, dan cemas dengan masa depannya, akhirnya bergerak.

”Saat perlawanan terhadap penguasa sudah terjadi, maka rembetan gerakan berikutnya akan menyasar orang-orang  kaya yang menjadi simbol ketidakadilan hidup,” tambahnya.

Ketidakpekaan pemerintah dan acuhnya elit terhadap kondisi masyarakat membuat rakyat tidak punya pilihan selain melawan untuk membela hidup mereka.

Di Pati, demonstrasi juga menyasar aparat kepolisian. Dari 64 korban luka, tujuh di antaranya adalah polisi. Tak hanya itu, massa juga merusak mobil polisi yang ada di lokasi unjuk rasa.

Serangan kepada aparat penegak hukum ini juga menunjukkan masyarakat yang semakin kehilangan harapan terhadap kepolisian yang selama ini menjadi simbol negara untuk melawan rakyat.

Secara politik, lanjut Rezza, gerakan masyarakat Pati menunjukkan bahwa meski selama ini masyarakat terlihat baik-baik saja, diam. Namun, ingatan mereka merekam bagaimana negara telah kehilangan sensitivitasnya terhadap rakyatnya.

Negara justru makin menekan hingga membuat masyarakat makin terimpit, terpojok, hingga akhirnya meledak menjadi ”serangan balik” terhadap pemerintah yang selama ini telah memersekusi mereka.

”Ketidakpekaan pemerintah dan acuhnya elit terhadap kondisi masyarakat membuat rakyat tidak punya pilihan selain melawan untuk membela hidup mereka,” ujarnya.

Seiring demonstrasi yang berlangsung di Pati, tagar ”Revolusi Bermula dari Pati” menyebar luas di media sosial. Beberapa kelompok di media sosial berusaha mendorong agar unjuk rasa di Pati meluas ke berbagai kabupaten/kota lain mengingat ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah dan aparat juga terjadi secara luas, hampir di setiap daerah.

Meski demikian, baik Faturochman maupun Rezza sama-sama yakin bahwa gerakan di Pati ini tidak akan merembet ke daerah lain.

Menggerakkan masyarakat itu tidak mudah karena masyarakat sadar demonstrasi berhari-hari itu melelahkan. Belum lagi, mereka sudah sering mengalami pergantian rezim yang nyatanya juga tidak mengubah hidup mereka menjadi lebih baik.

”Keinginan masyarakat itu sederhana, mereka hanya ingin menikmati hidup, bisa bekerja, dan dapat merasakan sedikit kemewahan,” kata Faturochman.

Kalau pemerintah tidak belajar dari Pati dan terus membuat kebijakan yang tidak sensitif dengan kondisi masyarakat serta terus mencederai keadilan rakyat, maka yang terjadi di Pati bisa berlangsung di daerah lain.

Sementara Rezza menilai agar gerakan, seperti di Pati bisa bergulir ke daerah lain, maka dibutuhkan kesadaran politik yang masif dan kolektif. Masalahnya, secara kultural, masyarakat Indonesia tak memiliki tradisi yang konstan untuk melakukan gerakan sosial.

Gerakan sosial hanya muncul sesekali, seperti yang terjadi pada 1965 dan 1998. Namun setelah gerakan tersebut selesai, masyarakat akan adem ayem kembali.

Sulitnya menggerakkan masyarakat merupakan buah dari budaya feodalisme yang mengakar kuat di masyarakat sejak ribuan tahun lalu hingga kini.

Kultur tersebut membuat masyarakat terobyektifikasi dan terstrukturisasi untuk bisa nrimo alias menerima kondisi yang ada dan tangguh agar mampu bertahan dalam kondisi semiskin apa pun.

”Budaya nrimo itu diajarkan dari generasi ke generasi sehingga secara budaya dan nilai-nilai agama yang masuk ke Nusantara, perlawanan masyarakat dalam bentuk gerakan sosial tidak menjadi budaya yang mengemuka,” ujarnya.

Bahkan, pada beberapa kelompok budaya dan agama, perlawanan terhadap penguasa itu dianggap tabu, mengingkari takdir, dan tidak ikhlas.

Meski demikian, Faturochman dan Rezza bersepakat bahwa gerakan yang terjadi di Pati adalah alarm bagi seluruh pemimpin di berbagai lembaga pemerintahan, politik, hingga aparat penegak hukum di seluruh tingkatan.

Terlebih, penyelenggaraan pemerintahan saat ini justru banyak memunculkan isu-isu dan kebijakan yang justry membuat masyarakat lelah dengan kondisi yang ada dan makin tertekan mentalnya.

”Kalau pemerintah tidak belajar dari Pati dan terus membuat kebijakan yang tidak sensitif dengan kondisi masyarakat serta terus mencederai keadilan rakyat, maka yang terjadi di Pati bisa berlangsung di daerah lain hingga menasionalkan skalanya,” kata Rezza.

Di sisi lain, pelengseran kepala daerah apalagi wakil presiden seperti isu yang berhembus beberapa bulan sebelumnya,  juga tidak mudah baik secara aturan maupun politik.

Namun, pelengseran itu juga bisa menjadi preseden buruk bagi jalannya demokrasi di Indonesia. Isu ini rentan dimanfaatkan kelompok tertentu yang tidak suka dengan kelompok yang lain untuk melakukan suksesi kepemimpinan. Kalaupun toh suksesi itu berhasil, hanya elitlah yang akan merasakan dampaknya. Sementara rakyat hanya akan selalu menjadi obyek dengan subyek penekan yang berbeda.