Ibu-ibu dan Pengamat Inginkan Penegakan Hukum dan Moratorium MBG

Kabar siswa keracunan makanan bergizi gratis bikin ibu-ibu, pengamat, dan anggota dewan di Jawa Barat cemas. Harapan mereka beragam, mulai dari moratorium hingga penegakan hukum.

Irma (45), warga Kota Bandung, mendapatkan kabar gembira sekitar dua pekan lalu. Sekolah menengah pertama (SMP) tempat anaknya sekolah menangguhkan pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG).

Ia tidak mengerti penyebab pastinya. Namun, di tengah banyaknya kasus keracunan belakangan ini, kebijakan itu membuat hatinya lega.

”Tidak ada orangtua yang ingin anaknya keracunan. Pergi pamit ke sekolah, pulangnya dijemput di rumah sakit,” kata Irma, Selasa (23/9/2025).

Irma menyatakan bahwa awalnya antusias ketika program MBG dimulai pemerintah di awal tahun 2025. Apalagi, acara seremonial peluncuran program unggulan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka ini selalu meriah. Ia sempat menaruh harapan anaknya bisa mendapatkan makanan bergizi tambahan selain di rumah.

Hingga akhirnya, satu per satu kasus keracunan muncul. Tidak tanggung-tanggung, sekali kejadian, kasus keracunan bisa menimpa ratusan orang.

Tidak ada nyawa yang melayang. Namun, sebagian besar korban mengalami mual, pusing, dan muntah-muntah. 

Tidak seperti namanya, MBG di berbagai daerah justru memunculkan malapetaka. Berdasarkan catatan yang dikumpulkan Kompas, di Jabar saja jumlah siswa yang keracunan menu makanan MBG mencapai 2.069 orang.

Kasusnya merata, mulai dari Kota Bandung, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Bogor, Kabupaten Garut, hingga Kabupaten Bandung Barat.

Keracunan dengan korban yang terbanyak ada di Garut. Data Dinas Kesehatan Garut menyebutkan, ada 569 siswa keracunan pada 16 September 2025.

Urung jadi pelajaran bersama, enam hari kemudian, keracunan terjadi di pelosok Bandung Barat. Total ada 369 siswa terdampak.

Mereka berasal dari Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pembangunan Bandung Barat, Madrasah Tsanawiyah (MTs) Darul Fikri, dan Sekolah Dasar (SD) Negeri Sirnagalih di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat. Mereka keracunan setelah diduga makan ayam bumbu kecap.

Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail menyatakan telah menetapkan status keadaan luar biasa (KLB). Selain itu, 85 dapur MBG di Cipongkor juga ditutup. Sebagian besar belum memiliki sertifikat kelayakan.

”Kedua langkah itu dilakukan agar penanganan korban dan proses investigasi dapat berlangsung cepat serta menyeluruh. Investigasi meliputi aspek perizinan, standar pengolahan, dan bahan makanan yang digunakan,” katanya.

Kepala Bidang Humas Polda Jawa Barat Komisaris Besar Hendra Rochmawan mengatakan, polisi juga tengah menelusuri sumber makanan yang diduga menjadi penyebab keracunan massal. ”Sebanyak 257 siswa dari total 369 siswa sudah diperbolehkan pulang,” kata Hendra. 

Terkait kasus yang berulang ini, sejumlah kalangan mendorong moratorium dan penegakan hukum atas masalah tersebut. Anggota Komisi V DPRD Jabar, Zaini Shofari, misalnya, menilai perlu ada moratorium sementara untuk mengevaluasi program MBG. 

Menurut dia, pemerintah perlu lebih selektif dalam menjalankan program MBG. Hal itu antara lain menentukan penyelenggara dapur penyedia makanan agar standar kebersihan, kelayakan menu, serta kualitas bahan benar-benar terjamin.

”Kalau hari ini banyak keracunan, berarti pemilihan makanannya tidak pas. Maka harus ada evaluasi menyeluruh. Saya setuju program ini dihentikan sementara dulu untuk evaluasi, baru dilanjutkan lagi,” ujar Zaini.

Ia juga menyoroti dugaan dapur fiktif hingga ribuan jumlahnya. Zaini menyebut, dengan anggaran yang sangat besar, bahkan mengalahkan alokasi untuk sektor pendidikan, seharusnya pelaksanaan MBG diawasi lebih ketat.

Senada dengan hal itu, pengamat kebijakan publik dari Perkumpulan Inisiatif, Nandang Suherman, menyatakan, kasus keracunan ini menunjukkan ada persoalan serius dalam tata kelola MBG.

Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh. Hal itu mulai dari penyediaan bahan baku, proses memasak, distribusi, hingga penyimpanan makanan.

”Harus ada review segera, bahkan kalau perlu dihentikan dulu. Jangan sampai hanya mengejar kuantitas, sementara faktor keamanan pangan diabaikan,” kata Nandang.

Kritik lain datang dari Mohamad Adzanu Satria Putra, pengurus Himpunan Mahasiswa Islam Koordinator Komisariat Universitas Pendidikan Indonesia (HMI UPI). Ia menilai penegakan hukum sudah saatnya dilakukan.

”Ini bukan sekadar persoalan teknis, melainkan juga soal akuntabilitas. Harus ada penegakan hukum dan pengawasan ketat agar kejadian serupa tidak terus berulang,” kata Adzanu.

Sementara itu, dari kacamata yang lain, pengamat ekonomi Universitas Pasundan Bandung, Acuviarta Kartabi, menyoroti beban ekonomi dari program MBG. Ia menilai tata kelola yang lemah bukan hanya berisiko terhadap kesehatan, melainkan juga berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran.

Ia mencatat adanya gejala kenaikan harga sejumlah bahan pokok, seperti daging ayam dan telur yang diduga dipicu lonjakan permintaan dari program MBG. Dari pengamatan Kompas, harga ayam di Pasar Kosambi, Kota Bandung, misalnya, kini Rp 42.000 per kilogram.

”Karena itu, perlu evaluasi serius. Penyedia harus betul-betul diverifikasi. MBG sebaiknya ditujukan lebih spesifik kepada siswa yang memang kekurangan gizi berdasarkan pemeriksaan kesehatan. Tidak harus semuanya mendapatkan MBG,” ujarnya.

Ibu-ibu, pengamat, dan anggota dewan, berharap kasus keracunan tidak terjadi lagi, baik di Jabar maupun daerah lain di Indonesia. Bila pun diteruskan, harapannya ”B” dalam MBG itu adalah bergizi. Jangan sampai sajiannya justru beracun seperti beberapa kasus yang terjadi akhir-akhir ini.