industri manufaktur

Kinerja Industri Manufaktur Melambat

Industri manufaktur menghadapi tekanan berat dari faktor eksternal, seperti perlambatan ekonomi global, kenaikan harga energi, dan disrupsi rantai pasok bahan baku.

29 Apr 2026 20:29 WIB · Ekonomi & Bisnis

KOMPAS/WISNU WIDIANTORO

Oleh Aguido Adri

JAKARTA, KOMPAS — Kinerja industri pengolahan nasional pada April 2026 melemah dibandingkan bulan sebelumnya meskipun masih berada di zona ekspansi. Tekanan geopolitik di Timur Tengah menyebabkan gangguan logistik sehingga menjadi salah satu faktor melemahnya kinerja beberapa subsektor industri.

Dalam rilis Kementerian Perindustrian mencatat Indeks Kepercayaan Industri (IKI) sebesar 51,75, turun tipis 0,11 poin dibandingkan Maret 2026 yang mencapai 51,86. Penurunan juga terjadi secara tahunan. Nilai IKI April 2026 lebih rendah 0,15 poin dibandingkan April 2025 yang sebesar 51,90. Adapun nilai 50 ke atas menandakan ekspansi. Sedangkan nilai 50 ke bawah artinya industri terkontraksi atau tertekan.

“Pada April ini banyak perkembangan global, termasuk di sektor logistik dan energi, yang memengaruhi kegiatan industri dalam negeri. Dampaknya memang tidak merata, tetapi terasa pada subsektor tertentu,” ujar juru bicara Kementerian Perindustrian Febri Antoni, dalam rilis IKI April 2026, Rabu (29/4/2026), di Jakarta.

Gejolak geopolitik yang memicu krisis energi di kawasan Selat Hormuz berdampak terbatas terutama pada subsektor industri petrokimia di hilir. Efek rambatannya juga terlihat pada industri lain yang terkait, seperti tekstil.

(Kedua dari kiri) Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian Putu Juli Ardika dan Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arif saat menyampaikan rilis Indeks Kepercayaan Industri (IKI) April 2026, Rabu (29/4/2026), di Jakarta.

Dari 23 subsektor industri pengolahan yang dianalisis, sebanyak 16 subsektor masih mencatatkan ekspansi, sementara tujuh subsektor mengalami kontraksi.

Dua subsektor dengan kinerja tertinggi pada April 2026 adalah industri pengolahan tembakau (KBLI 12) serta industri kertas dan barang dari kertas (KBLI 17). Adapun beberapa sektor subsektor yang mengalami kontraksi yaitu seperti industri minuman (KBLI 11) dan tekstil (KBLI 13).

Secara komponen, perlambatan IKI dipengaruhi oleh melemahnya variabel pesanan baru dan produksi. Nilai IKI untuk pesanan baru turun 0,77 poin menjadi 51,43, sementara variabel produksi melemah 0,21 poin menjadi 51,34.

Sebaliknya, variabel persediaan produk justru meningkat 1,66 poin menjadi 53,13, mengindikasikan adanya akumulasi stok di tengah moderasi permintaan.

Di sisi lain, ekspektasi pelaku usaha terhadap kondisi enam bulan ke depan juga menunjukkan tren pelemahan. Tingkat optimisme tercatat sebesar 70,1 persen, turun 1,7 persen dibandingkan bulan sebelumnya dan melanjutkan tren penurunan dalam beberapa bulan terakhir.

Infografik Perkembangan Kawasan Industri di Jawa

Sebanyak 23,5 persen pelaku usaha memperkirakan kondisi usahanya akan stabil, meningkat 2,1 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Sementara itu, tingkat pesimisme menurun tipis 0,4 persen menjadi 6,4 persen.

Terkait kontraksi atau perlambatan di sektor minuman, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian Putu Juli Ardika menjelaskan, tekanan geopolitik turut memengaruhi kinerja industri minuman, terutama melalui gangguan pasokan dan kenaikan biaya bahan baku kemasan. Setelah mencatat ekspansi kuat sebelum Februari, sektor ini mengalami guncangan pada periode berikutnya.

 “Memang industri minuman sempat mengalami kontraksi, tetapi sudah mulai membaik. Dengan langkah penanganan ke depan, kami harapkan sektor ini bisa kembali pulih dan melanjutkan ekspansi,” kata Putu.

Harapan ekspansi di sektor minuman itu yaitu melalui kebijakan terbaru dari pemerintah melalui tarif bea masuk impor liquefied petroleum gas atau gas minyak cair (LPG) untuk industri petrokimia, dari 5 persen menjadi 0 persen.

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto (ketiga dari kanan) didampingi (kiri ke kanan) Chief Executive Officer Danantara Indonesia Rosan Roeslani, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita,  Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, dan Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana memberi keterangan kepada wartawan usai rakor percepatan program pemerintah untuk mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi di Jakarta, Selasa (28/4/2026). Pemerintah memangkas bea masuk impor elpiji untuk industri petrokimia dari 5 persen menjadi 0 persen, serta membebaskan bea masuk sejumlah bahan baku plastik menjadi 0 persen selama enam bulan. Kebijakan ini diambil untuk mengurangi beban masyarakat seiring melonjaknya harga kedua komoditas tersebut.


KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO
28-04-2026

Pemerintah juga menetapkan tarif bea masuk untuk sejumlah bahan baku plastik menjadi 0 persen selama enam bulan. Bahan baku yang dimaksud meliputi polipropilena (PP), polietilena (PE), Linear Low-Density Polyethylene (LLDPE), dan High-Density Polyethylene (HDPE).

Kebijakan ini ditempuh untuk menjaga pasokan bahan baku industri dan meredam risiko lonjakan harga plastik.

Febri melanjutkan, dari kebijakan pembebasan bea masuk impor untuk bahan baku LPG dan bahan baku plastik, merupakan kabar baik bagi industri petokimia. “Yang penting bagi kami adalah menjaga keseimbangan industri antara industri hulu, industri antara (intermediate), dan industri hilir.

Sebagai respons lanjutan, kata Putu, pemerintah mendorong diversifikasi bahan kemasan, termasuk penggunaan kertas, kaca, dan logam untuk mengurangi ketergantungan pada satu jenis bahan.

Seorang pengujung sedang memilih minuman dalam kemasan di salah satu toko modern di Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (16/3/2026). Sejumlah toko sudah sudah mengalami kenaikan harga produk minuman kemasan.

Meski di subsektor minuman mengalami perlambatan, subsektor industri kertas dan barang dari kertas justru ekspansi. Hal ini tak lepas karena bahan kertas banyak digunakan atau menjadi subtitusi penganti bahan plastik.

Putu melanjutkan, kinerja industri kertas nasional mencatatkan capaian tertinggi dalam Indeks Kepercayaan Industri (IKI), didorong meningkatnya permintaan kemasan berbasis kertas sebagai substitusi bahan lain, terutama plastik.

Dalam struktur kemasan nasional, porsi kemasan berbasis plastik masih mendominasi sekitar 48 persen, sementara kemasan berbasis kertas telah mencapai kisaran 32–35 persen, dan seterusnya kemasan lainnya.

“Upaya business matching yang kami dorong untuk menawarkan penggunaan kertas sebagai substitusi kemasan menunjukkan hasil cukup baik. Banyak industri mulai beralih, dan ini akan terus berproses sebagai bagian dari transisi,” ujar Putu.

Fasilitas produksi daur ulang botol plastik Polyethylene Terephthalate (PET) PT Bumi Amandina Nusantara di Bekasi, Jawa Barat, Jumat (17/4/2026). Fasilitas daur ulang plastik tersebut merupakan kemitraan antara Coca-Cola Europacific Partners dan Dynapack Asia. Keberadaan fasilitas daur ulang tersebut tidak hanya untuk mengurangi penggunaan plastik murni (virgin PET) sebagai bahan baku utama botol kemasan, tetapi juga akan berkontribusi menurunkan emisi karbon jika dibandingkan dengan penggunaan bahan baku PET dari plastik murni.  Persoalan sampah terutama sampah plastik masih menjadi permasalahan serius di kawasan industri dan perkotaan di Indonesia.

Selain dorongan domestik, tren global juga mengarah pada pengurangan penggunaan plastik, sehingga memperkuat permintaan ekspor produk kertas Indonesia. Kondisi ini mendorong peningkatan pesanan sekaligus ekspansi produksi di dalam negeri.

Pemerintah juga mencatat adanya investasi baru pada teknologi kemasan aseptik berbasis kertas. Teknologi ini memungkinkan produk minuman disimpan pada suhu ruang dengan masa simpan panjang hingga 11 bulan tanpa mengalami kerusakan.

Sementara itu, Ekonom Universitas Paramadina Samirin Wijayanto mengatakan, kinerja industri manufaktur menghadapi tekanan kuat dari faktor eksternal, mulai dari perlambatan ekonomi global, kenaikan harga energi, hingga disrupsi rantai pasok.

Kondisi ini diperparah oleh pelemahan nilai tukar rupiah yang meningkatkan beban biaya produksi, terutama bagi industri yang bergantung pada bahan baku impor.

Blokade Selat Hormuz kini menjadi perhatian dunia. Jalur laut sempit yang menghubungkan Teluk Persia dan Teluk Oman ini sudah lama menjadi rute utama pengiriman minyak, gas, dan berbagai komoditas penting dari Timur Tengah ke pasar global. Namun, meningkatnya ketegangan geopolitik membuat aktivitas di kawasan ini mulai terganggu. Risiko serangan terhadap kapal serta kondisi keamanan yang tidak menentu membuat banyak kapal dagang memilih menunda, bahkan menghentikan sementara perjalanannya. Lantas, apakah ada jalur alternatif pengganti Selat Hormuz? Dan bagaimana kesiapannya?

Dampak eksternal tersebut sangat terasa pada sektor industri yang intensif energi dan menggunakan bahan baku berbasis petrokimia yang banyak diimpor dari luar negeri. “Pelemahan rupiah memperburuk keadaan karena menimbulkan imported inflation, sehingga biaya produksi meningkat dan membebani produsen,” ujar Wijayanto.

Menurut dia, ketergantungan pada bahan impor membuat pelaku industri semakin rentan terhadap gejolak global. Dalam situasi rantai pasok yang belum sepenuhnya pulih, tekanan biaya menjadi sulit dihindari.

Selain menekan kinerja saat ini, faktor-faktor tersebut juga memengaruhi prospek usaha ke depan. Tingkat optimisme pelaku usaha untuk enam bulan mendatang tercatat menurun menjadi 70,1 persen. Namun, Wijayanto menilai angka tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil di lapangan.

“Dinamika global, kenaikan harga energi, pelemahan rupiah, penurunan daya beli, ketidakpastian hukum, dan kondisi fiskal yang mengkhawatirkan menjadi faktor utama penahan optimisme,” kata dia.

Menurutnya, tekanan yang terjadi saat ini berpotensi membuat pelaku usaha lebih berhati-hati dalam melakukan ekspansi.


Kerabat Kerja

Penulis:

Aguido Adri
 | 

Editor:

Muhammad Fajar Marta
 | 

Penyelaras Bahasa:

Priskilia Bintang Cornelia Sitompul