IKN, Ibu Kota Politik, dan Etalase Program Prabowo-Gibran

Pembangunan Ibu Kota Nusantara masih menjadi bagian dari program-program Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Menuju ibu kota politik, apa saja persiapan yang perlu dilakukan?

Dekan Cities and Local Governments Institute Asia Pacific Bambang Susantono mengingatkan beberapa hal yang perlu dikawal dalam mewujudkan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai ibu kota politik masa depan. Salah satunya, menjadikan pembangunan IKN bukan hanya dari segi fisiknya, melainkan juga menjadikannya sebagai etalase politik program-program unggulan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran.

”Di KIPP (Kawasan Inti Pusat Pemerintahan) yang ada Kecamatan Sepaku-nya itu, program-program seperti MBG (Makan Bergizi Gratis), sekolah unggulan, layanan kesehatan, jaminan sosial harus bagus. Dengan demikian, ibu kota politik sekaligus menjadi etalase politik program-program pemerintahan sekarang,” tutur Bambang yang juga pernah menjabat Kepala Otorita IKN saat dihubungi, Senin (22/9/2025).

Berkali-kali Bambang memaparkan bahwa pembangunan sebuah kota berarti juga pembangunan masyarakatnya. Karena itu, IKN diharap bukan hanya menampilkan kemegahan fisik, melainkan juga kemajuan interaksi sosial dan masyarakat setempat.

Selain itu, cara membangun IKN juga perlu dipastikan betul-betul ramah lingkungan. Saat memimpin Otorita IKN, Bambang mengakui belum sempat memastikan bahan-bahan konstruksi diambil dari sumber-sumber yang memenuhi kaidah lingkungan hidup. Ke depan, pelaksanaan pembangunan IKN perlu memenuhi kaidah lingkungan, sosial, dan tata kelola pemerintahan (ESG) yang sangat baik. Sebab, prinsip ESG saat ini sudah universal dan sangat diperhatikan dunia.

”Kalau mau membangun ibu kota politik, bangun dengan ESG yang baik, jangan nanggung,” tambahnya.

Karena itu, prinsip inklusivitas dalam pembangunan juga perlu dijaga. Masyarakat setempat perlu disiapkan supaya memiliki keterampilan, kapabilitas, dan standar kerja yang sama dengan para pendatang.

Tanpa menaikkan kapabilitas, keterampilan, dan standar kerja warga lokal, akan terjadi dualisme wajah kota yakni pendatang dengan keterampilan tinggi dan pendapatan tinggi serta warga lokal yang tertinggal. Ketimpangan ini akan menjadi masalah besar di kemudian hari.

Menjaga supaya tak ada ketimpangan ini pun bukan berarti meminggirkan atau menghilangkan kampung warga setempat. Kearifan lokal maupun budayanya perlu dilestarikan sembari membuat kampung menjadi bersih dan bisa menjadi tujuan wisata budaya.

”Saya berharap ada green and smart village. Itu akan jauh lebih bermakna bagi warga setempat dan dunia internasional akan sangat menghargai itu, bahwa IKN dibangun dengan aspek inklusivitas yang kuat, bukan menggusur atau meminggirkan masyarakat lokal,” tuturnya.

Selain itu, lanjut Bambang, semua yang sudah dibangun di IKN sebaiknya segera dioptimalisasi dan dipakai. Gedung maupun infrastruktur yang sudah dibangun tentu berisiko rusak bila tak digunakan. ”Apa pun yang sudah dibangun, pakailah dulu, enggak usah menunggu 2028. Ini akan menjadi optimalisasi apa yang sudah dibangun dari (uang) pembayar pajak,” ujarnya.

Sejauh ini, Presiden Prabowo tampak ingin melanjutkan pembangunan IKN dan berharap pembangunan ini bisa berkontribusi pada kemajuan Indonesia. Hal ini terlihat dari Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah tahun 2025.

Pada bagian lampiran, disebutkan target sektor konstruksi tumbuh positif dengan didorong pengembangan sektor industri, pembangunan IKN, dan pembangunan infrastruktur konektivitas. Keberlanjutan pembangunan proyek IKN juga disebut sebagai salah satu faktor pendorong kenaikan permintaan besi baja dalam negeri.

Tak hanya itu, percepatan pembangunan sarana prasarana IKN, termasuk infrastruktur pendukungnya, diharap mampu menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi di wilayah Kalimantan. Targetnya di wilayah ini, pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 5,8 persen tahun 2025.

Dalam bagian intervensi kebijakan di lampiran perpres yang sama, disebutkan pula perencanaan dan pembangunan kawasan serta pemindahan ke IKN dilaksanakan sebagai upaya mewujudkan IKN sebagai ibu kota politik di tahun 2028.

Namun, aturan ini mencantumkan beberapa kondisi, seperti luas KIPP yang sudah terbangun mencapai 800-850 hektar, pembangunan gedung perkantoran di IKN sudah 20 persen, pembangunan hunian layak terjangkau berkelanjutan mencapai 50 persen, cakupan ketersediaan sarana-prasarana dasar mencapai 50 persen, indeks aksesibilitas dan konektivitas di IKN mencapai 0,74.

Selain pembangunan, ditargetkan pula pemindahan 1.700-4.100 aparatur sipil negara. Untuk itu, cakupan layanan kota cerdas di kawasan IKN mencapai 25 persen sehingga bisa dilakukan pemindahan ASN dan penyelenggaraan sistem pemerintahan cerdas di IKN.

Otorita IKN pun menilai pemutakhiran rencana kerja pemerintah itu menegaskan komitmen pemerintah untuk melanjutkan pembangunan IKN. Para investor pun tak perlu ragu terhadap kelanjutan pemindahan ibu kota.

”Perpres ini diharapkan bisa memberi kepastian bagi masyarakat, termasuk para pengusaha dan investor, untuk tidak meragukan kelanjutan dan penyelesaian pembangunan IKN yang saat ini terus berjalan sesuai dengan tahapan yang ditetapkan,” tutur Juru Bicara OIKN Troy Pantouw, Sabtu (20/9/2025).

Adapun untuk pemindahan ASN yang direncanakan mencapai 1.700-4.100 orang, Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini mengatakan hal ini tetap disiapkan.

Namun, sejalan dengan perubahan struktur Kabinet Merah Putih yang kini terdiri atas 49 kementerian dari sebelumnya 34 kementerian, penyesuaian atas ASN mana yang akan pindah terlebih dahulu masih dilakukan.

”Pemerintah perlu melakukan penyesuaian kembali terhadap kementerian/lembaga yang diprioritaskan pindah tahap pertama tersebut sehingga sampai saat ini pembahasan masih dilakukan. Saat ini ASN dari kantor OIKN tentunya sudah berpindah dan melaksanakan tugas dan peran pelaksanaan pembangunan bertahap IKN,” tutur Rini kepada Kompas, Minggu (21/9/2025).

Selain itu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terus berkomunikasi dengan Otorita IKN untuk memastikan kesiapan ekosistem yang mendukung kebutuhan dasar ASN dan keluarganya, seperti rumah sakit/fasilitas kesehatan, infrastruktur pendidikan mulai sekolah untuk anak usia dini sampai sekolah menengah atas, infrastruktur permukiman, serta fasilitas umum dan fasilitas sosial lainnya di IKN.