Imbas Serangan KKB, Pelaksanaan Pendidikan dan Kesehatan di Pedalaman Papua Dievaluasi

JAYAPURA, KOMPAS — Penyerangan oleh kelompok kriminal bersenjata kepada guru dan tenaga kesehatan di Yahukimo, Papua Pegunungan, berdampak bagi pendidikan dan kesehatan di pedalaman. Saat ini guru dan tenaga kesehatan, khususnya di sekitar lokasi kejadian, diungsikan sementara sembari menunggu evaluasi dari pihak terkait.

Kejadian di Distrik Anggruk tersebut menyebabkan Rosalia Rerek Sogen (29), guru sekolah dasar setempat, meninggal dunia. Sementara tujuh korban lainnya mengalami korban luka berat dan ringan. Dalam kejadian ini, kelompok kriminal bersenjata (KKB) dilaporkan membakar rumah dan sekolah di Distrik Anggruk.

”Kami merasa terpukul dan merasa sedih. Anak-anak ini datang dengan niat dan tujuan baik untuk membangun Yahukimo dan mencerdaskan anak-anak Papua,” kata Wakil Bupati Yahukimo Esau Miram di Jayapura, Papua, Senin (24/3/2025).

Esau menyampaikan, sejak beberapa tahun lalu Pemerintah Kabupaten Yahukimo merekrut guru dan tenaga kesehatan (nakes) kontrak karena keterbatasan sumber daya manusia. Mereka ditempatkan di 33 distrik yang kebanyakan berada di pedalaman Yahukimo.

Adapun para korban yang bertugas di Yahukimo merupakan guru yang dikontrak sejak tahun 2021.

Selama ini, Pemkab Yahukimo menetapkan persyaratan guru dan nakes beragama Kristen. Sebab, masyarakat di kampung-kampung di pedalaman Yahukimo merupakan pemeluk Kristen. Para guru kontrak ini datang dari beberapa daerah, seperti Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Utara, hingga Sumatera Utara.

Hal ini, lanjut Esau, sekaligus membantah tudingan dari pihak KKB yang menganggap para guru dan nakes sebagai agen intelijen militer.

Beberapa hari terakhir ini, pihak Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB-OPM) terus menyebarkan isu para guru dan nakes pendatang di Papua adalah agen intelijen.

”Daerah di sana (Distrik Anggruk) adalah daerah paling aman. Sejak 1961, Injil masuk, sampai hari ini tidak ada pergerakan dari oknum (KKB). (Selama ini) Kami pastikan aman sehingga kami tidak menempatkan anggota (aparat keamanan) di sana,” ucapnya.

Selanjutnya, Pemkab Yahukimo akan mengevaluasi pelaksanaan pendidikan dan kesehatan di wilayah pedalaman. Untuk saat ini, pihaknya fokus untuk mendampingi pemulangan jenazah ke kampung halamannya di Kabupaten Flores Timur, NTT.

Sementara itu, perwakilan yayasan tempat bernaung para guru kontrak di Yahukimo menyatakan telah bertemu dengan Pemkab Yahukimo. Yayasan dan pemkab serta pihak terkait akan mengevaluasi pelaksanaan program pendidikan di pedalaman Papua.

Kami merasa terpukul dan merasa sedih. Anak-anak ini datang dengan niat dan tujuan baik untuk membangun Yahukimo dan mencerdaskan anak-anak Papua.

Ketua Yayasan Serafim Nehes Jon Fallo menyatakan, hingga saat ini pihaknya masih mendata guru-guru yang telah diungsikan. Saat ini, kata Nehes, guru-guru yang berada di distrik yang berdekatan dengan lokasi kejadian telah dievakuasi ke Dekai, ibu kota Yahukimo, dan Wamena, Kabupaten Jayawijaya.

Pada Sabtu (22/3/2025), Kodam XVII/Cenderawasih menyatakan, setidaknya ada 58 guru dan nakes yang dievakuasi dari sejumlah distrik pedalaman Yahukimo, yakni Distrik Hereapini, Kosarek, Ubalihi, Nisikni, Walma, dan Kabianggama.

Sementara itu, Nehes menyatakan komitmennya untuk mengabdi pada pendidikan anak-anak di Papua. Namun, dia berharap ada evaluasi total, baik teknis maupun situasi di wilayah mereka bekerja.

”Korbannya adalah anak-anak (sekolah). Ada ribuan anak sekolah yang mendapatkan manfaat dari program ini. (Kami) Tidak bisa berhenti karena kami punya tanggung jawab sebagai manusia dan makhluk ciptaan Tuhan,” ujarnya.

Sementara itu, juru bicara Jaringan Damai Papua, Yan Christian Warinussy, menyampaikan keprihatinannya atas peristiwa tragis di Yahukimo ini. Ia menyayangkan, itikad baik guru dan nakes yang membantu pembangunan manusia di Papua harus mendapatkan balasan tidak baik.

Dia berharap ada penyelidikan mendalam dari tragedi untuk mengungkap keterlibatan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka ataupun kelompok lain.

Yan menyerukan agar ada investigasi hak asasi manusia dari lembaga yang independen dan melibatkan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM RI). Hal ini berlandaskan pada amanat Pasal 7, 8, dan 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

”Peristiwa tragis di Anggruk merupakan pelanggaran HAM berat. Mereka, para korban, jelas tidak bersenjata alias sipil murni dan diperhadapkan pada sekelompok orang bersenjata,” kata Yan.