Indonesia Berpotensi Kekurangan Telur dan Daging Ayam pada 2026

JAKARTA, KOMPAS — Indonesia berpotensi kekurangan telur dan daging ayam pada 2026 jika tidak meningkatkan produksi kedua komoditas pangan itu. Ini mengingat permintaan telur dan daging ayam bakal terus meningkat seiring bertambahnya penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis.

Oleh karena itu, peningkatan produksi pangan, termasuk telur dan daging ayam, perlu segera direalisasikan. Di sisi lain, ekosistem rantai pasok MBG yang ramah inflasi juga perlu dibangun. Hal itu antara lain mencakup keterjangkauan sumber pasokan dan harga bahan pangan, serta menghindari monopoli penyuplai.

Hal itu mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat Badan Gizi Nasional (BGN) di Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang digelar secara hibrida di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (12/11/2025). Rapat itu dihadiri Kepala BGN Dadan Hindayana.

Dadan mengatakan, per 11 November 2025, terdapat 14.773 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang telah beroperasi dan melayani 41,63 juta penerima manfaat. Beberapa SPPG itu tersebar di 7.022 kecamatan yang berada di 509 kabupaten/kota di 38 provinsi.

Jumlah SPPG dan penerima manfaat itu sudah melebihi target pada 2025, yang masing-masing 5.000 SPPG dan 17,5 juta penerima manfaat. Berikutnya, BGN akan mengejar target 82,9 juta penerima manfaat yang bakal dilayani 32.000 SPPG.

”Saat ini, ada potensi penambahan 14.189 SPPG yang beroperasional yang sedang dalam proses persiapan,” ujarnya.

Tanpa ada penambahan peternak ayam, serta peningkatan produksi telur dan daging ayam, kita pasti akan mengalami kekurangan kedua komoditas pangan itu pada 2026.

Selain itu, lanjut Dadan, BGN juga tengah mempercepat pembangunan 8.286 SPPG di daerah-daerah terpencil yang setiap SPPG bakal melayani sekitar 300 penerima manfaat. SPPG-SPPG itu tersebar di 2.465 kecamatan di 324 kabupaten/kota di 35 provinsi.

Jumah terbanyak berada di wilayah Papua dan Sumatera masing-masing 2.043 SPPG dan 1.945 SPPG. Kemudian, disusul Kalimantan, Bali dan Nusa Tenggara, serta Sulawesi yang masing-masing 1.783 SPPG, 1.265 SPPG, dan 969 SPPG.

”Kami menargetkan sebagaian besar SPPG selesai dibangun pada Desember 2025 dan beberapa di pada Januari 2025,” katanya.

Menurut Dadan, seiring dengan penambahan SPPG dan penerima manfaat yang dilayani, permintaan bahan pangan dari dalam negeri pasti akan melonjak. Untuk memenuhi kebutuhan daging ayam, setiap SPPG membutuhkan 700 ayam ptdaging.

Untuk telur, setiap SPPG setidaknya membutuhkan 3.000 butir atau sekitar 4.000 ayam petelur setiap dua kali seminggu. Jumlah itu baru untuk memenuhi kebutuhan satu SPPG setiap dua kali seminggu.

”Belum nanti kebutuhan telur dan daging ayam untuk 32.000 SPPG dalam setahun. Tanpa ada penambahan peternak ayam, serta peningkatan produksi telur dan daging ayam, kita pasti akan mengalami kekurangan kedua komoditas pangan itu pada 2026,” kata Dadan.

Kementerian Pertanian (Kementan) mencatat, untuk memenuhi kebutuhan 82,9 juta penerima manfaat MBG, Indonesia membutuhkan tambahan 700.000 ton telur ayam dan 1,1 juta ton daging ayam. Untuk itu, Indonesia membutuhkan tambahan 54,79 juta ayam petelur dan 1,23 miliar ayam pedaging.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada 2024, jumlah populasi ayam ras petelur secara nasional 414,76 juta ekor. Sementara jumlah populasi ayan ras pedaging secara nasional 3,15 miliar ekor.

Anggota Komisi IX DPR, Edy Wuryanto, menuturkan, kapasitas para peternak ayam petelur rakyat di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, masih rendah. Bahkan, mereka belum mampu memenuhi kebutuhan telur ayam untuk 125 SPPG yang telah beroperasi.

Setiap SPPG rata-rata membutuhkan 3.000 butir telur dari sekitar 4.000 ayam petelur. Artinya, untuk memenuhi kebutuhan 375.000 telur ayam di 125 SPPG dibutuhkan sekitar 500.000 ayam petelur.

Namun, para peternak ayam petelur rakyat di Gobogan baru memiliki sekitar 200.000 ayam petelur sehingga masih ada kekurangan sekitar 300.000 ayam petelur.

”Kekurangan ini harus dipenuhi agar dapat mengimbangi lonjakan permintaan. Jika tidak, harga telur ayam pasti akan melonjak dan memicu inflasi,” tuturnya.

Pada 3 November 2025, BPS merilis tingkat inflasi nasional pada Oktober 2025 sebesar 0,28 persen secara bulanan dan 2,86 persen secara tahunan. Beberapa komoditas penyumbang inflasi tersebut adalah telur dan daging ayam ras.

Tingkat inflasi bulanan telur dan daging ayam ras masing-masing 4,43 persen dan 1,13 persen. Andil kedua komoditas tersebut terhadap inflasi bulanan masing-masing 0,04 persen dan 0,02 persen.

Adapun tingkat inflasi tahunan telur ayam ras 9,74 persen dan daging ayam ras 8,11 persen. Telur ayam ras berkontribusi terhadap inflasi tahunan 0,09 persen, sedangkan daging ayam ras 0,12 persen.

BPS menyebut inflasi itu disebabkan kenaikan harga telur dan daging ayam ras yang salah satunya dipicu program MBG. Selain itu, kenaikan harga kedua bahan pangan pokok itu juga disebabkan kenaikan harga jagung pakan (Kompas, 5/11/2025).

Dalam RDP dengan BGN, sejumlah anggota Komisi IX meminta pemerintah membangun ekosistem rantai pasok MBG yang ramah inflasi. Pembangunan rantai pasok itu tidak hanya berupa upaya meningkatkan produksi pangan, tetapi juga perlu menghindari praktik monopoli penyuplai MBG.

Anggota Komisi IX DPR, Sihar Sitoris, mengatakan, dalam membangun ekosistem rantai pasok MBG, pemerintah perlu mengidentifikasi komponen-komponen yang menyebabkan biaya tinggi. Dalam ekosistem peternakan ayam, misalnya, biaya tinggi bisa muncul dari pakan, kualitas bibit ayam, bahkan dari ayam itu sendiri.

Ia juga menyebutkan, rantai pasok pasok juga dapat memicu biaya tinggi. Ini mengingat potensi, kebutuhan, bahkan harga bahan pangan di daerah pesisiran, pegunungan, bahkan terpencil berbeda-beda.

Saya berharap jangan sampai rantai pasok MBG hanya berputar-putar pada satu orang saja yang memiliki banyak mitra penyuplai.

Anggota Komisi IX DPR yang lain, Nuroji, menyatakan masih banyak produsen pangan, usaha kecil menengah, dan koperasi pasar lokal yang dilibatkan dalam ekosistem rantai pasok MBG. Bahkan, ada kecenderungan monopoli, yakni satu yayasan memiliki banyak mitra, bahkan turut menjadi penyuplai.

”Saya berharap jangan sampai rantai pasok MBG hanya berputar-putar pada satu orang saja yang memiliki banyak mitra penyuplai,” kata Nuroji.

Dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kementerian Dalam Negeri pada 11 November 2025, pemerintah mengungkap strategi pengendalian inflasi telur dan daging ayam ras. Strategi itu melibatkan Perum Bulog, ID Food, dan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia).

Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) I Gusti Ketut Astawa mengemukakan, Bapanas telah meminta Bulog melanjutkan distribusi jagung pakan kepada para peternak ayam hingga pekan II November 2025. Per 9 November 2025, realisasinya baru 38.658,84 ton atau 74,18 persen dari 52.117,49 ton yang ditargetkan.

Bapanas juga telah bersurat kepada BGN agar mengimbau setiap SPPG membeli telur dan daging ayam dari koperasi peternak mandiri. Bapanas bahkan telah memberikan daftar peternak ayam petelur dan pedaging kepada BGN untuk memetakan potensi kerja sama kurasi calon mitra penyuplai program MBG.

”Sebaiknya, SPPG langsung membeli telur atau daging ayam ke peternak ayam atau koperasi peternak ayam. Kalau membelinya di hilir (pasar atau pedagang perantara), harganya pasti lebih tinggi,” katanya.

Dalam forum yang sama, Staf Ahli Menteri Pertanian Bidang Investasi Suwandi mengungkapkan, Danantara akan berinvestasi senilai Rp 20 triliun pada 2026 untuk membangun peternakan ayam petelur dan pedaging. Ada 322 peternakan ayam yang bakal dibangun dalam 28 kluster yang melibatkan badan usaha milik negara, peternak rakyat, dan koperasi desa merah putih.

Peternakan ayam petelur dan pedaging itu bakal dibangun di sejumlah daerah di Sumatera, Sulawesi, Kalimatan, dan Nusa Tenggara. Peternakan-peternakan itu bakal mendapatkan bibit ayam dari ID Food melalui PT Berdikari (Persero) dan pakan dari Bulog.

”Selain itu, kami tengah menyiapkan kredit usaha rakyat (KUR) senilai total Rp 50 triliun bagi para peternak ayam dengan bunga rendah. Berapa bunganya, kami tengah membahasnya. KUR itu diarahkan untuk mengembangkan usaha peternakan rakyat sebagai pemasok MBG,” ungkap Suwandi.