Indonesia Dapat Izin Bangun Kampung Haji

JAKARTA, KOMPAS — Harapan Indonesia memiliki kampung haji tersendiri yang bisa melayani jemaah semakin nyata. Pemerintah Indonesia kini mengikuti tender untuk mendapatkan lahan di Mekkah, Arab Saudi.

Presiden Prabowo Subianto memaparkan upaya perbaikan layanan ibadah haji dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10/2025). Sidang kabinet yang dilangsungkan bersamaan dengan setahun pemerintahan Presiden Prabowo-Wapres Gibran Rakabuming ini dihadiri hampir semua menteri, wakil menteri, serta kepala badan dan wakilnya.

Dalam pengantar sidang, Presiden mengatakan, Pemerintah Arab Saudi untuk pertama kali dalam sejarah menyetujui pembangunan kampung Indonesia di kota Mekkah. ”Jadi, Pemerintah Arab Saudi akhirnya saya datangi beberapa kali, saya lobi terus, mungkin beliau kasihan sama kita. Untuk pertama kali dalam sejarah, diizinkan negara asing memiliki lahan, memiliki tanah di kota suci. Diubah undang-undangnya khusus untuk kita. Kita negara pertama. Ya, sesudah kita, terserah yang lain menyusul, kan. Tapi, ini luar biasa ya,” tuturnya.

Pemerintah Arab Saudi bahkan menawarkan beberapa puluh lahan yang bisa dipilih. Beberapa di antaranya terletak tidak terlalu jauh dari Masjidil Haram. Ada pula yang tersambung langsung dengan Masjidil Haram.

Saat ini, kata Presiden, Menteri Agama Nasarudin Umar sudah merintis dan memantau lokasi lahan bersama Kepala Badan Pengelola Investasi Danantara Rosan Perkasa Roeslani. ”Beliau (Rosan) bolak-balik ke situ sampai kepalanya botak. Tapi, mudah-mudahan tidak berapa lama lagi kita akan punya kampung haji sendiri, Saudara-saudara. Berarti nanti fasilitasnya kita atur sendiri, semuanya kita atur supaya tidak ada lagi kekurangan atau penyimpangan atau kekecewaan daripada jemaah haji kita,” seloroh Prabowo.

Presiden menilai hal ini sebagai terobosan luar biasa. ”Pertama dalam sejarah dia ubah undang-undangnya, negara asing boleh memiliki tanah. Dia tawarkan lahan-lahan yang terbaik walaupun harus tender terbuka dan nanti tendernya kalau tidak salah ditutup tanggal 30 Oktober ini. Jadi kita kerja keras ya, Saudara-saudara. Tapi ya saya juga lobi-lobi terus,” tambahnya.

Sejauh ini, menurut Prabowo, sudah ada 90 entitas lain yang juga mengikuti tender lahan itu. Presiden berharap Indonesia bisa mendapatkan lahan yang diinginkan.

”Mudah-mudahanlah, mungkin Menteri Agama nanti pimpin doa khusus nanti. Mudah-mudahan kita bisa dapat lahan yang kita inginkan,” kata Presiden.

Presiden juga memaparkan alasannya mengubah Badan Penyelengara Ibadah Haji dan Umrah menjadi Kementerian Haji dan Umrah. Hal ini, katanya, berdasarkan permintaan Pemerintah Arab Saudi. Sebab, di Arab Saudi pun, urusan haji dan umrah dikerjakan seorang Menteri Haji. Karena itu, Indonesia diharap juga mengirimkan pejabat setingkat, bukan kepala badan saja.

”Dia maunya menteri. Apa boleh buat, kita menyesuaikan,” kata Prabowo.

Kini, lanjut Prabowo, biaya haji bisa diturunkan. Menteri Haji pun, tambah Presiden, tidak hadir di Sidang Kabinet. Sebab, Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf kini sedang berada di Arab Saudi untuk mempersiapkan penyelenggaraan haji 2026.

”Saya minta biaya haji harus terus turun. Ya. Bisa dengan efisiensi. Bisa dengan efisiensi dan pelaksanaan yang bersih,” katanya.

Waktu tunggu haji juga dijanjikan dipercepat. Awalnya, jemaah haji Indonesia bisa mengantre sampai 40 tahun. Sekarang, waktu tunggu jemaah haji Indonesia menjadi 26 tahun. Kendati disebut sebagai prestasi, menurut Prabowo, waktu tunggu ini masih terlalu lama juga. Karena itu, pemerintah tetap berusaha untuk memotong waktu tunggu ini lebih banyak lagi.

Sejauh ini, biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 1446 H/2025M ditetapkan Rp 89,4 juta. Rata-rata BPIH ini turun Rp 4 juta dibandingkan dengan rata-rata BPIH 2024 yang Rp 93,4 juta.

Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang harus dibayar jemaah pun turun. Jemaah haji 2024 rata-rata membayar Bipih sebesar Rp 56 juta, sedangkan rata-rata jemaah 2025 membayar Rp 55,4 juta.

Bipih yang harus dibayarkan hanya turun sedikit karena penggunaan nilai manfaat yang dialokasikan dari hasil optimalisasi setoran awal jemaah turun. Rata-rata nilai manfaat per jemaah pada 2024 sebesar Rp 37,4 juta. Tahun 2025 ini, penggunaan nilai manfaat rata-rata Rp 34 juta per jemaah.

Selain itu, Wakil Menteri Haji dan Umrah dalam wawancara dengan Harian Kompas, akhir pekan lalu, menjelaskan, kampung haji adalah kompleks terpadu untuk akomodasi jemaah haji dan umrah Indonesia di Arab Saudi. Pemerintah Saudi telah membuka kesempatan bagi pihak asing membangun hotel di Mekkah dan Madinah.

”Presiden ingin cita-cita memiliki kampung haji di Mekkah segera terwujud. Untuk itu, Menteri Haji dan Umrah bersama pihak Danantara telah meninjau lokasi dan membahas rencana pembangunan,” tuturnya.

Kampung haji, menurut rencana, menjadi pusat akomodasi jemaah sekaligus etalase ekosistem haji dan umrah Indonesia di Tanah Suci. Area bisnis di kompleks itu juga dapat dimanfaatkan pengusaha Indonesia dan Arab Saudi. Tujuannya, memberikan kepastian akomodasi bagi jemaah, memudahkan pengawasan, serta meningkatkan penerimaan negara melalui penyewaan fasilitas dan aktivitas ekonomi di sana.