Indonesia terbuka untuk membantu pembangunan kembali wilayah Gaza dan mengirimkan pasukan perdamaian ke wilayah tersebut.
17 Jan 2025 21:00 WIB · Internasional
JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah Indonesia berharap kesepakatan gencatan senjata antara Hamas dan Israel tidak tercederai kembali agar penghentian perang dan pengiriman bantuan kemanusiaan di Jalur Gaza tidak terhambat. Indonesia dengan tangan terbuka akan membantu apabila dunia internasional bersama-sama membangun kembali Gaza serta memerlukan pengiriman pasukan perdamaian ke wilayah tersebut.
”Kami berharap, sampai kesepakatan itu berlaku efektif, kedua belah pihak memegang kesepakatannya masing-masing sehingga tidak ada lagi hal-hal yang menghambat pelaksanaan gencatan senjata,” kata Menteri Luar Negeri Sugiono seusai diskusi terbatas dengan sejumlah media di Jakarta, Jumat (17/1/2025).
Sugiono mengatakan, kesepakatan gencatan senjata di Gaza merupakan langkah maju setelah agresi militer Israel berlangsung selama 500 hari. Perang sudah menewaskan lebih dari 46.000 warga Palestina.
”Ini momentum yang besar untuk terciptanya perdamaian di Palestina,” ujarnya.
Tercapainya kesepakatan gencatan senjata diumumkan negara-negara mediator pada Rabu (15/1/2025) dan direncanakan mulai berlaku pada Minggu (19/1/2025). Akan tetapi, Israel masih terus menggempur wilayah Gaza dan mengakibatkan korban jiwa hampir 100 warga Palestina.
:quality(80)/https://kompasmedia.site/images/2024/11/15/135c3f766e82ffedc866dfb9f8b34a00-PHOTO_2024_11_15_06_48_43_2.jpg)
Kabinet Israel Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menolak kesepakatan itu karena Hamas dan kelompok perjuangan Palestina meminta hak yang sama, yakni menentukan orang-orang yang akan dibebaskan dalam proses pertukaran tawanan di tahap pertama. Israel menolak hal itu, termasuk menolak syarat pasukan mereka harus angkat kaki dari Koridor Philadelphia yang membentang di Gaza hingga perbatasan dengan Mesir.
Perubahan terjadi pada Jumat. Pemerintah Israel menyatakan menerima rencana pemulangan sandera yang dimulai hari Minggu (19/1/2025). Tidak disebutkan apakah dengan begitu pemerintahan sayap kanan Israel menerima kesepakatan gencatan senjata atau tidak.
Walau masih sangat rapuh, Sugiono berharap agar keputusan antara Hamas dan Israel menjadi fondasi langkah berikutnya menuju gencatan senjata permanen. Upaya ke arah itu harus terus dilakukan. ”Perdamaian permanen di Palestina dan di kawasan akan tercipta jika solusi dua negara tercapai,” katanya.
Sugiono mengulangi keinginan Pemerintah Indonesia membantu proses rekonstruksi dan rehabilitasi Palestina pascaperang serta pengiriman pasukan penjaga perdamaian. ”Yang pasti, Indonesia ingin ikut aktif dalam membantu tercapainya kemerdekaan Palestina,” katanya.
Selain perkembangan di Gaza, dalam pertemuan itu Sugiono menyatakan akan hadir di pertemuan para menteri luar negeri Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara di Langkawi, Malaysia, 18-19 Januari 2025. Menurut rencana, Sugiono akan terbang ke Langkawi pada Sabtu (18/1/2025).
Sugiono mengatakan, Indonesia akan mendorong kesamaan langkah negara-negara ASEAN dalam menghadapi dinamika global. Dalam pandangannya, sebagai organisasi di kawasan, ASEAN memiliki kekuatan dan daya tawar yang strategis karena semua pemerintahan memiliki tujuan yang sama, yakni membawa kesejahteraan bagi rakyatnya.
:quality(80):watermark(https://cdn-content.kompas.id/umum/kompas_main_logo.png,-16p,-13p,0)/https://kompasmedia.site/images/2025/01/10/854fa1d53545f2570d14bec2b4722a70-IMG_0112.JPG)
Dia mengatakan, daya tawar itu akan menjadi sangat ampuh jika negara-negara anggota ASEAN bersatu. ”Berjalan sendiri-sendiri, kita tidak akan cukup kuat untuk meningkatkan posisi tawar ASEAN. Ini adalah upaya untuk meningkatkan posisi tawar ASEAN. Make ASEAN great again,” katanya.
Selain itu, ada kemungkinan para menlu membahas isu Myanmar dalam pertemuan tersebut. Sugiono mengatakan, ASEAN akan mencoba meyakinkan bahwa mereka sebagai negara tetangga menginginkan terciptanya stabilitas di Myanmar. Menurut Sugiono, berbagai pilihan jalan keluar yang ada, termasuk potensi pelaksanaan pemilihan umum, harus disepakati para pihak di dalam negeri Myanmar. (MHD)
Penulis:
Mahdi MuhammadEditor:
Fransisca Romana Ninik W