Indonesia Jajaki Korea Selatan untuk Wujudkan Sekolah Ramah Lingkungan

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah Indonesia menjajaki kerja sama dengan Pemerintah Korea Selatan untuk mewujudkan sekolah ramah lingkungan. Sekolah-sekolah yang belum terjangkau listrik di Indonesia akan menjadi sasaran utama dalam proses ini.

Hal ini mengemuka dalam pertemuan bilateral antara Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti dengan Gubernur Provinsi Jeju, Korea Selatan, Oh Young-hun di sela Forum Menteri Pendidikan Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) ketujuh di Jeju, 13-15 Mei 2025.

Forum Menteri Pendidikan APEC ini dihadiri sekitar 400 peserta, termasuk menteri pendidikan, dari 21 negara anggota APEC.

Mu’ti mengungkapkan, peluang kerja sama ini akan mewujudkan penerapan energi terbarukan dan manajemen pengelolaan limbah di satuan pendidikan di daerah-daerah yang belum terjangkau aliran listrik. Sebelumnya, kerja sama serupa sudah dilakukan di sekolah di Kota Bontang, Kalimantan Timur.

”Beberapa daerah di Indonesia belum terjangkau listrik. Pemanfaatan energi terbarukan untuk menyediakan listrik di daerah-daerah ini akan sangat membantu sekolah ramah lingkungan,” kata Mu’ti dalam keterangan pers, Kamis (15/5/2025).

Menteri sekaligus Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah itu menegaskan bahwa kerja sama ini tidak hanya tentang bangunan sekolah yang ramah lingkungan, tetapi juga menjadi sarana edukasi untuk meningkatkan kesadaran pengelolaan limbah di Indonesia.

Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Toni Toharudin menambahkan, peluang kerja sama ini juga bisa mengarah ke pendidikan vokasi. Para pelajar bisa mengenal dan mengadopsi teknologi ramah lingkungan yang akan diterapkan.

”Penerapan proyek percontohan di Indonesia bisa mengadopsi teknologi dan praktik terbaik dari Jeju dalam pengelolaan energi terbarukan,” kata Toni.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Provinsi Jeju Oh Young-hun menyampaikan ketertarikannya, khususnya bidang energi terbarukan dan transisi energi. Dia menegaskan bahwa dengan mengintegrasikan pengelolaan lingkungan ke dalam pendidikan dapat menghasilkan perubahan yang berarti.

”Kami sangat tertarik untuk memperlihatkan model energi terbarukan kami diterapkan di negara lain,” kata Oh Young-hun.

Sementara itu, Forum Menteri Pendidikan APEC ini dihadiri sekitar 400 peserta, termasuk menteri pendidikan dari 21 negara anggota APEC, akademisi, dan pers. Mereka membahas tentang kesenjangan pendidikan dan menumbuhkan pendidikan inklusif di era transformasi digital.

Dalam forum ini, Mu’ti memaparkan upaya Pemerintah Indonesia untuk mewujudkan program wajib belajar 13 tahun sejak taman kanak-kanak dan digitalisasi pendidikan. Menurut dia, digitalisasi pendidikan adalah salah satu cara untuk merealisasikan visi pendidikan bermutu untuk semua di tengah berbagai tantangan yang dihadapi ekosistem pendidikan.

Abdul Mu’ti menambahkan, saat ini sudah ada kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Korea Selatan, salah satunya, melalui Tim Enuma Korea Selatan dalam bentuk platform pembelajaran untuk anak usia dini.

”Digitalisasi Pendidikan, di dalamnya ada kecerdasan buatan (artificial intelligence atau AI), coding, dan pembelajaran mendalam,” ucap Mu’ti.

Menurut dia, memasukkan coding dan kecerdasan buatan ke dalam kurikulum nasional tidak hanya untuk meningkatkan keterampilan teknis, tetapi juga untuk menumbuhkan pemikiran komputasional, pemahaman etika AI, dan pendekatan desain yang berpusat pada manusia.

Selain itu, dia juga memperkenalkan platform rumah pendidikan sebagai cetak biru transformasi digital pendidikan di Indonesia. Portal tersebut dirancang untuk mengintegrasikan layanan digital di semua jenjang pendidikan, mulai dari pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, hingga pendidikan menengah, dalam format formal ataupun nonformal.

Dengan pendekatan ini, Rumah Pendidikan tidak hanya menyatukan berbagai aplikasi yang sebelumnya terfragmentasi, tetapi juga memperkuat kolaborasi lintas pemangku kepentingan, seperti guru, siswa, orangtua, hingga pemerintah daerah. Langkah ini diharapkan menciptakan efisiensi anggaran, memperkuat akuntabilitas, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pendidikan nasional.

”Mengingat coding akan diperkenalkan di kelas 5 SD hingga SMA, perlu adanya pelatihan dalam bidang tersebut untuk guru dan tenaga pendidik, termasuk asesmen, analisis data, dan pembelajaran mandiri,” tutur Mu’ti.

Peningkatan kompetensi guru sangat dibutuhkan di era perkembangan inovasi, digitalisasi, dan inklusivitas. Guru yang kompeten, kata Mu’ti, akan membantu mengatasi kesenjangan mutu pendidikan dan membantu mempersiapkan keterampilan murid di masa depan.