AS-China Sepakat ”Gencatan Senjata Tarif”,  RI Punya Waktu Susun Strategi

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah Indonesia diharapkan memanfaatkan momentum penurunan tarif impor sementara antara Amerika Serikat dan China untuk meningkatkan keterlibatan dalam rantai pasok global. Kesepakatan tersebut dinilai menjadi angin segar bagi perdagangan dunia dan potensi ekspor nasional.

Beijing dan Washington mencapai kesepakatan untuk menurunkan tarif impor secara sementara setelah menggelar perundingan selama dua hari di Geneva, Swiss, 10-11 Mei 2025. Dalam pernyataan bersama yang dirilis Senin (12/5/2025), Amerika Serikat (AS) akan memangkas tarif barang impor asal China, dari 145 persen menjadi 30 persen. Sementara China akan menurunkan tarif balasan terhadap produk asal AS, dari 125 persen menjadi 10 persen.

Tarif baru tersebut akan mulai berlaku Rabu (14/5/2025) pukul 00.01 waktu setempat dan berlaku selama 90 hari ke depan. Kedua negara akan menggunakan periode ini untuk melanjutkan perundingan terkait dengan hubungan ekonomi dan perdagangan bilateral.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyatakan bahwa hasil pertemuan tersebut merupakan kabar baik bagi perekonomian global. Menurut dia, kesepakatan ini menciptakan suasana yang lebih kondusif untuk menyelesaikan negosiasi tarif yang juga sedang dilakukan antara Indonesia dan AS.

”Bagi semua negara lain, juga Indonesia yang saat ini sedang proses negosiasi dengan pihak AS, hasil pertemuan Swiss tersebut membawa angin segar untuk dapat mendorong negosiasi yang lebih produktif dan konstruktif,” kata Susiwijono saat dihubungi pada Selasa (13/5/2025).

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menyebut, kesepakatan penurunan tarif antara AS dan China berpotensi memperlancar kembali arus perdagangan global. Hal ini akan memperkuat rantai pasok dunia, menurunkan biaya produksi, serta menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif.

”Negara-negara lain bisa melihat peluang dalam ketenangan ini untuk mempercepat ekspor dan menjalin kerja sama yang lebih strategis, baik dengan AS maupun China,” kata Yusuf.

Bagi Indonesia, ia melanjutkan, dampak positif dari kesepakatan ini dapat terlihat pada dua sisi. Pada sisi sentimen pasar, ketika ketegangan dua negara mereda, investor global akan mencari pasar berkembang yang stabil. Indonesia bisa menjadi salah satu tujuan utama.

Pada sisi perdagangan, permintaan bahan baku dan komoditas dari negara ketiga berpeluang meningkat seiring menurunnya biaya produksi di AS dan China.

”Dengan kondisi ini, ekspor Indonesia bisa ikut terdongkrak, terutama untuk produk-produk yang selama ini menjadi input penting bagi industri di kedua negara,” kata Yusuf.

Namun, ia mengingatkan bahwa peluang tersebut tidak serta-merta menjadi keuntungan. Pemerintah Indonesia sebagai regulator diharapkan dapat fleksibel dan cepat tanggap dalam menyusun strategi ekspor dan memperkuat daya saing industri. Dengan begitu, Indonesia tidak hanya menjadi penonton di tengah relaksasi tarif AS-China.

Ekonom Universitas Andalas, Padang, Syafruddin Karimi, menyebutkan, kesepakatan tarif itu menjadi sinyal positif untuk meredakan ketegangan dagang yang selama ini memicu ketidakpastian di pasar keuangan, mengganggu rantai pasok, dan memicu inflasi global.

Menurut dia, penurunan ketegangan ini menciptakan efek berantai bagi sejumlah negara. Indonesia perlu memanfaatkan peluang tersebut untuk memperluas pasar ekspor dan memperkuat posisi dalam rantai pasok global.

Dengan berkurangnya tekanan harga dari gangguan pasokan dan melonjaknya biaya produksi akibat tarif, dunia usaha Indonesia berpotensi mendapatkan akses yang lebih kompetitif ke pasar global.

Peluang ekspor, dia menambahkan, terutama terbuka di sektor manufaktur jika China dan AS mulai mencari mitra dagang baru untuk menggantikan produk-produk yang sebelumnya terkena tarif tinggi. 

”Indonesia perlu memanfaatkan peluang dari penurunan ketegangan dagang ini untuk memperluas pasar ekspor dan memperkuat posisi tawar dalam rantai pasok global,” ujarnya.

Namun, di sisi lain, Syafruddin mengingatkan, Indonesia mesti tetap waspada terhadap potensi trade diversion atau pembelokan arus perdagangan kembali ke China setelah normalisasi tarif. Dengan normalisasi hubungan dagang AS-China, beberapa peluang ekspor yang selama ini mengalir ke Indonesia akibat disrupsi tarif bisa kembali direbut oleh China

”Oleh karena itu, strategi negosiasi bilateral dan peningkatan daya saing domestik menjadi sangat penting untuk menjaga momentum perdagangan nasional,” kata Syafruddin.

Dilansir dari AFP, Selasa, Menteri Keuangan AS Scott Bessent, menggambarkan diskusi akhir pekan antara dirinya dan Wakil Perdana Menteri China He Lifeng serta perwakilan perdagangan internasional Li Chenggang sebagai pertemuan yang produktif dan intensif. Ia menyatakan, kedua perwakilan negara kemungkinan akan kembali bertemu dalam waktu dekat.

Selama tahun ini, Presiden AS Donald Trump telah memberlakukan tarif baru terhadap berbagai impor dari China hingga mencapai 145 persen, dibandingkan dengan hanya 10 persen terhadap negara lain, sebagai bagian dari lonjakan tarif global yang diluncurkan bulan lalu. China merespons dengan menerapkan tarif sebesar 125 persen terhadap produk asal AS.

Bessent menyampaikan bahwa Washington tidak menginginkan pemisahan ekonomi secara luas dari China tapi hanya decoupling atau pemisahaan/pengurangan ketergantungan untuk kepentingan strategis. Masa jeda 90 hari ini juga digunakan untuk mengevaluasi hambatan non-tarif yang selama ini membebani perusahaan-perusahaan AS.

China menyambut baik kesepakatan yang dicapai dalam perundingan yang digelar di kediaman duta besar Swiss untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa di Geneva. Kementerian Perdagangan China menyebut langkah tersebut sesuai dengan kepentingan kedua negara dan kepentingan dunia.

Dalam kesepakatan itu, China juga berkomitmen untuk menangguhkan atau menghapus langkah-langkah balasan non-tarif. Dalam pernyataan bersama, kedua negara juga menyepakati pembentukan mekanisme untuk melanjutkan diskusi tentang hubungan ekonomi dan perdagangan.

Kementerian Perdagangan China menambahkan bahwa kedua belah pihak akan melakukan konsultasi bergulir secara reguler maupun insidental di China, AS, atau negara ketiga yang disepakati bersama.