Indonesia Siap Impor Energi 15 Miliar Dolar AS dari Amerika

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah menyiapkan rencana impor energi dari Amerika Serikat senilai 15 miliar dolar AS sebagai bagian dari paket pembicaraan dagang bilateral kedua negara. Komitmen pembelian tersebut akan masuk dalam agenda negosiasi saat Presiden Prabowo Subianto berkunjung ke AS.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, kerja sama energi menjadi salah satu poin utama dalam pembahasan perdagangan Indonesia-AS. Skema ini dipandang sebagai langkah menjaga hubungan dagang yang lebih seimbang sekaligus memperkuat pasokan energi nasional.

”Salah satu yang menjadi komitmen pembicaraan kita untuk trade dengan pihak Amerika itu adalah kita akan membeli BBM sebesar 15 miliar dolar AS. Itu terdiri dari LPG, kemudian dari crude-nya, kemudian dari BBM-nya, minyak jadinya,” ujar Bahlil di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (11/2/2026).

Bahlil menuturkan, realisasi impor tersebut bisa dilakukan tahun ini apabila kesepakatan sudah tercapai. ”Kalau sudah deal, tahun ini juga,” lanjutnya.

Bapak Presiden rencananya akan menghadiri acara pada 19 Februari, dan di sekitar tanggal tersebut juga akan ada rencana penandatanganan ART, Agreement of Reciprocal Tariff.

Rencana ini tidak terlepas dari dinamika hubungan dagang kedua negara dalam beberapa waktu terakhir. Pada pertengahan 2025, Indonesia dan AS menyepakati Agreement on Reciprocal Trade yang mengatur penyesuaian tarif impor secara timbal balik. Dalam kesepakatan tersebut, AS menurunkan tarif resiprokal terhadap produk Indonesia menjadi 19 persen dari sebelumnya 32 persen yang sempat direncanakan.

Penurunan tarif itu dilakukan setelah kedua negara melakukan serangkaian perundingan untuk menciptakan hubungan dagang yang lebih seimbang dan saling menguntungkan. Indonesia, di sisi lain, membuka akses pasar yang lebih luas serta melakukan penyesuaian terhadap sejumlah hambatan tarif dan nontarif bagi produk AS.

Pemerintah menegaskan bahwa kerja sama impor energi bukan semata-mata imbalan atas kebijakan tarif, melainkan bagian dari strategi jangka panjang untuk memperkuat kemitraan ekonomi dan menjaga stabilitas perdagangan bilateral. Langkah ini juga dinilai dapat memberikan kepastian bagi pelaku usaha di kedua negara, terutama di sektor padat karya, seperti tekstil, alas kaki, dan furnitur.

Selain impor energi, lanjut Bahlil, pemerintah juga memperluas kerja sama ekonomi dengan AS. Salah satunya, membuka peluang investasi di sektor mineral kritis dan pertambangan. Indonesia terbuka dengan investasi dan akan menerapkan prinsip perlakuan setara bagi seluruh mitra dagang, termasuk AS. ”Kalau mereka (AS) berminat, kita juga harus memberikan yang sama dengan yang lain,” ujarnya.

Sementara itu, kata Bahlil, pemerintah memastikan pasokan energi menjelang Ramadhan dan Idul Fitri dalam kondisi aman. Stok nasional BBM dan LPG berada di atas batas minimum operasional. ”BBM untuk stok kita batas minimum 18 hari, semuanya enggak ada masalah,” ucapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Indonesia akan segera meresmikan kesepakatan tarif resiprokal dengan AS. Menurut rencana, Presiden Prabowo akan menandatangani kesepakatan tarif dengan Presiden AS Donald Trump pekan depan.

”Disampaikan bahwa Bapak Presiden rencananya akan menghadiri acara pada 19 Februari, dan di sekitar tanggal tersebut juga akan ada rencana penandatanganan ART, Agreement of Reciprocal Tariff,” ungkap Airlangga.

Ia tidak bisa memastikan berapa besar tarif yang bakal dikenakan AS pada Indonesia. Namun, Indonesia sudah mendapatkan penurunan tarif dari 32 persen menjadi 19 persen. Namun, masih ada hal-hal yang perlu ditunggu hingga kesepakatan 100 persen tuntas.

Airlangga melanjutkan, dirinya juga telah melaporkan sejumlah pembaruan indikator ekonomi makro. Dari pertumbuhan ekonomi, ekspansi ekonomi, neraca perdagangan, realisasi penanaman modal, cadangan devisa, hingga pertumbuhan kredit. Selain itu, proyeksi dari seluruh lembaga pemeringkat, seperti Moody’s Ratings, Fitch, dan S&P.

Ia mengakui, terdapat proyeksi negatif dari hasil kajian Moody’s Ratings. Hal itu perlu diperhatikan, terutama mengenai penerimaan negara yang berpotensi meningkat, serta sejumlah rencana Badan Pengelola Investasi Danantara.

Untuk itu, Presiden meminta agar pemerintah menyelenggarakan forum pertemuan dengan para pengusaha. Dalam pertemuan itu, akan dijelaskan tentang posisi dan program unggulan pemerintah.

”Bapak Presiden tadi meminta agar kita membuat penjelasan yang lebih lengkap dalam bentuk sarasehan ekonomi yang akan diselenggarakan pada Jumat (13/2/2026),” ujarnya.

Sebelumnya, lembaga pemeringkat internasional Moody’s Ratings menurunkan proyeksi peringkat kredit Indonesia dari stabil menjadi negatif. Perubahan prospek itu disebut didorong oleh ketidakpastian dalam pengambilan kebijakan yang berisiko mengganggu efektivitas dan lemahnya tata kelola. Adapun rilis Moody’s dikeluarkan pada hari yang sama ketika Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan pertumbuhan ekonomi 2025 sebesar 5,11 persen, Kamis (5/2/2026).

Dalam rilis tersebut, dijelaskan pula bahwa proses pengambilan kebijakan pemerintah cenderung semakin sulit diprediksi. Selain itu, koordinasi dan cara komunikasi kebijakan pun semakin melemah. Akibatnya, investor melihat adanya peningkatan risiko kredibilitas. Apalagi, itu bertepatan dengan penurunan skor Indonesia dalam Worldwide Governance Indicators terkait efektivitas pemerintah dan kualitas regulasi (Kompas, 6/2/2026).

Di tengah konteks itu, Moody’s juga melihat adanya risiko pelebaran defisit fiskal di atas ambang batas 3 persen, mandat dan independensi bank sentral, serta kebijakan di sektor sumber daya alam. Risiko pengelolaan fiskal tersebut seiring dengan perluasan belanja pemerintah yang tidak didukung reformasi penerimaan.

Seusai rilis Moody’s, Presiden setidaknya dua kali mengundang pengusaha untuk berdiskusi. Selama dua hari berturut-turut, Presiden bertemu dengan para pengusaha di kediamannya, Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Prabowo bertemu anggota Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Senin (9/2/2026), kemudian bertemu lima konglomerat di kediamannya di Hambalang, Selasa (10/2/2026) malam.

Kelima konglomerat itu ialah Prajogo Pangestu dari Barito Pacific yang menggerakkan industri petrokimia dan energi serta Anthony Salim dengan jejaring pangan dan ritel Salim Group. Ada pula Franky Widjaja dari Sinar Mas yang merentang dari agrobisnis hingga pulp dan kertas, Boy Thohir dari Adaro di sektor energi, serta Sugianto Kusuma, pengembang properti di balik Agung Sedayu Group.

Airlangga mengungkapkan, dari pertemuan itu para pengusaha berkomitmen untuk terus meningkatkan lapangan kerja. Di samping itu, mereka juga melaporkan kepada Presiden mengenai kekhawatiran terhadap barang impor yang bisa mengganggu kelancaran produksi industri nasional.