Inggris, Kanada, dan Perancis Ancam Jatuhkan Sanksi ke Israel

LONDON, SELASA — Para pemimpin Inggris, Kanada, dan Perancis mengecam tindakan mengerikan Israel di Jalur Gaza. Ketiga pemimpin itu mengancam akan menjatuhkan sanksi kepada Israel jika tidak segera menghentikan serangan militer dan blokade bantuan kemanusiaan di Gaza.

Perdana Menteri (PM) Inggris Keir Starmer bersama dengan Presiden Perancis Emmanuel Macron dan PM Kanada Mark Carney menyampaikan kecaman mereka dalam pernyataan bersama yang dirilis Pemerintah Inggris pada Senin (19/5/2025) waktu setempat atau Selasa waktu Indonesia. Pernyataan tersebut menandai salah satu kritik paling signifikan dari ketiga negara itu terhadap cara Israel menangani perang di Gaza dan tindakan Israel di wilayah pendudukan Tepi Barat.

Sejak gencatan senjata antara Israel dan Hamas berakhir pada awal Maret lalu, Israel terus meningkatkan serangan ke wilayah Gaza. Pada akhir pekan lalu, Israel meluncurkan gelombang baru operasi udara dan darat di seluruh Gaza. Militer Israel memerintahkan evakuasi ke kota terbesar kedua, Khan Younis.

Israel menyebut serangan itu sebagai upaya untuk menekan Hamas agar membebaskan sisa sandera yang diculik dalam serangan Hamas ke wilayah Israel pada 7 Oktober 2023. Serangan Hamas itulah yang memicu perang Israel dan Hamas dalam 19 bulan terakhir. Akan tetapi, serangan-serangan Israel terus menambah jumlah korban tewas di Gaza.

Pemimpin Inggirs, Kanada, dan Perancis dalam pernyataan bersama mengatakan, mereka selalu mendukung hak Israel untuk membela diri terhadap ”terorisme”. Namun, ketiganya menyebut eskalasi militer di Gaza tidak proporsional.

Selain meningkatkan serangan, Israel juga memblokade bantuan kemanusiaan ke Gaza. Blokade Israel atas bantuan makanan, medis, dan bahan bakar itu memperburuk situasi kemanusiaan yang sudah kronis di Gaza.

Ketiga pemimpin negara mengecam blokade bantuan kemanusiaan oleh Israel di Gaza. ”Penolakan Pemerintah Israel atas bantuan kemanusiaan yang penting bagi penduduk sipil tidak dapat diterima dan berisiko melanggar Hukum Humaniter Internasional,” demikian mereka menegaskan.

Ketiganya juga mengecam pernyataan para menteri di Pemerintahan PM Benjamin Netanyahu yang mengancam akan memindahkan warga Palestina di Gaza. ”Pengungsian paksa permanen merupakan pelanggaran hukum humaniter internasional,” sebut pernyataan mereka.

”Kami menentang segala upaya untuk memperluas permukiman di Tepi Barat,” kata pemimpin ketiga negara. Mereka menyebut tindakan Israel ilegal.

Melalui pernyataan bersama, Starmer, Carney, dan Macron menegaskan, ”Kami tidak akan tinggal diam, sementara Pemerintah Netanyahu melakukan tindakan mengerikan ini. Jika Israel tidak menghentikan serangan militer baru dan mencabut pembatasan terhadap bantuan kemanusiaan, kami akan mengambil tindakan konkret lebih lanjut sebagai tanggapan.”

Mereka tidak mengatakan tindakan konkretnya. Namun, ketiganya menyatakan dukungan terhadap upaya yang dipimpin oleh AS, Qatar, dan Mesir untuk segera mewujudkan gencatan senjata di Gaza.

”Kami berkomitmen untuk mengakui negara Palestina sebagai bagian dari solusi dua negara untuk konflik tersebut dan siap bekerja sama dengan pihak lain untuk tujuan ini.”

Hamas menyambut baik pernyataan bersama tersebut. Hamas menggambarkan sikap ketiga pemimpin negara sebagai ”langkah penting” ke arah yang benar untuk memulihkan prinsip-prinsip hukum internasional.

Sementara Netanyahu merespons pernyataan tersebut dengan marah. Melalui pernyataan resmi Netanyahu menyampaikan, ”Dengan meminta Israel untuk mengakhiri perang defensif demi kelangsungan hidup kami sebelum Hamas di perbatasan kami dihancurkan dan dengan menuntut negara Palestina, para pemimpin di London, Ottawa, dan Paris menawarkan hadiah besar untuk serangan genosida terhadap Israel pada 7 Oktober sambil mengundang lebih banyak kekejaman seperti itu.”

Netanyahu mengatakan, Israel akan mempertahankan diri dengan cara yang adil hingga kemenangan total tercapai. Ia juga menegaskan kembali syarat-syarat Israel untuk mengakhiri perang. Syarat-syarat itu mencakup pembebasan sandera yang tersisa, Hamas melucuti senjata, pengasingan pemimpin Hamas, dan demiliterisasi Jalur Gaza.

Pernyataan bersama ketiga pemimpin tersebut bertepatan dengan tuntutan bersama oleh 22 negara. Mereka menuntut Israel segera mengizinkan masuknya kembali bantuan secara penuh ke Gaza karena  penduduk menghadapi kelaparan.

Pada Senin, Netanyahu mengumumkan Israel akan mengizinkan masuknya truk bantuan kemanusiaan ke Gaza secara terbatas. Netanyahu menyampaikan, keputusannya itu muncul karena adanya tekanan dari negara-negara sekutu Israel. Sekutu Israel mengatakan tidak dapat mendukung serangan militer Israel terbaru jika terjadi ada kelaparan di wilayah Palestina.

Ketiga pemimpin negara dalam pernyataan bersama itu menyebut, keputusan Israel untuk mengizinkan sejumlah minimal bantuan masuk ke Gaza sama sekali tidak memadai.

Tiga negara tersebut sebelumnya mengkritik proposal baru yang didukung AS untuk pengiriman bantuan di Gaza. Ketiganya mengatakan, usulan AS itu tidak akan sejalan dengan hukum humaniter. Mereka mendesak Israel untuk mengizinkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan lembaga bantuan lain untuk memasuki kembali Gaza.

Tak lama setelah pengumuman Netanyahu, Israel dan PBB mengatakan, lima truk bantuan pertama sudah memasuki Gaza. Badan Pertahanan Israel yang bertugas mengoordinasikan bantuan ke Gaza, COGAT, menyatakan, truk-truk itu membawa makanan bayi dan bantuan lain yang sangat dibutuhkan lebih dari 2 juta warga Gaza. Truk-truk itu memasuki Gaza melalui penyeberangan Kerem Shalom.

Kepala Kantor Koordinasi PBB untuk Urusan Kemanusiaan (UNOCHA) Tom Fletcher mengatakan, beberapa truk pertama itu bagaikan setetes air di lautan setelah hampir tiga bulan Israel memblokade bantuan ke Gaza. PBB menyambut baik keputusan Israel.

Namun, PBB tetap mengatakan, dibutuhkan bantuan yang jauh lebih banyak. Sebagai gambaran, selama gencatan senjata Januari-Maret, sekitar 600 truk bantuan memasuki Gaza setiap hari. Pakar keamanan pangan minggu lalu memperingatkan tentang ancaman bencana kelaparan di Gaza.

COGAT menyebutkan, selain lima truk itu, empat truk bantuan kemanusiaan PBB tambahan diizinkan memasuki Gaza. COGAT menyatakan, truk-truk itu mungkin masuk Gaza pada Selasa.

Fletcher menambahkan, seiring dengan blokade yang cukup lama dan situasi kacau di lapangan, ia memperkirakan bantuan itu dapat dijarah atau dicuri. Dia mendesak Israel untuk membuka beberapa penyeberangan di Gaza utara dan selatan agar memungkinkan aliran bantuan yang teratur.

Namun, Israel menyatakan, sebuah organisasi yang didukung AS akan mendistribusikan bantuan di pusat-pusat yang akan diamankan oleh militer Israel. Israel mengatakan, rencana itu dimaksudkan untuk mencegah Hamas mengakses bantuan. Israel berpandangan, bantuan itu digunakan Hamas untuk memperkuat kekuasaannya di Gaza.

Badan-badan PBB dan kelompok-kelompok bantuan menolak rencana tersebut. PBB mengatakan, rencana itu tidak akan menjangkau cukup banyak orang. Rencana itu hanya akan menjadikan bantuan sebagai senjata yang melanggar prinsip-prinsip kemanusiaan.

Merujuk laporan kantor berita Associated Press (AP), sesuai penjelasan pejabat bantuan yang mengetahui rencana tersebut, akan didirikan titik-titik distribusi yang sebagian besar ada di Gaza selatan. Hal itu akan memaksa banyak warga Palestina untuk pindah ke selatan sekali lagi. Padahal, gencatan senjata terbaru sudah mendorong ratusan ribu orang kembali ke rumah-rumah mereka di Gaza utara. (AP/AFP/REUTERS)