Israel Umumkan Pendudukan Total Gaza

JERUSALEM, SENIN — Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Senin (19/5/2025), menyatakan, Israel akan mengambil alih kendali atas seluruh wilayah Jalur Gaza. Israel juga membuka blokade bantuan kemanusiaan dengan alasan ”demi mencapai tujuan perang” di Gaza.

”Pertempuran intens dan kami membuat kemajuan. Kami akan mengambil alih seluruh wilayah Jalur (Gaza). Kami tidak akan menyerah. Untuk sukses, kami harus bertindak dengan cara yang tidak bisa dihentikan,” katanya.

Selama puluhan tahun sampai 2005, Israel menduduki Gaza. Di tengah Perang Gaza 2023, pemerintah dan warga Israel kembali menyatakan kehendak menduduki ulang wilayah itu. Kini, Netanyahu secara terbuka mengakui niat pendudukan ulang itu.

Sejak Minggu, militer Israel kembali menyerang wilayah Jalur Gaza utara dan selatan habis-habisan dengan operasi darat yang ekstensif. Sedikitnya 130 orang dikabarkan tewas hanya dalam semalam.

Israel mengumumkan perluasan operasi darat ekstensif itu beberapa jam setelah Netanyahu mengisyaratkan Israel terbuka untuk mencapai kesepakatan dengan Hamas yang mencakup janji ”mengakhiri pertempuran” di Gaza.

Namun, Israel tidak akan menghentikan serangannya jika Hamas tak kunjung membebaskan 23 sandera di Gaza yang diyakini masih hidup. Sampai sejauh ini belum ada kemajuan dalam putaran baru perundingan tidak langsung antara Israel dan Hamas di Qatar.

Salah satu serangan Israel semalam menghantam kamp pengungsi di Khan Younis, Gaza selatan, menewaskan banyak perempuan dan anak-anak. Puluhan orang terluka dan tenda-tenda terbakar. Rumah Sakit Indonesia di Gaza utara, salah satu rumah sakit terbesar, juga berhenti beroperasi karena serangan Israel. Israel beralasan pasukannya menyerang lokasi keberadaan anggota Hamas.

Israel berjanji akan melonggarkan blokade dan mengizinkan bantuan makanan masuk ke Gaza. Israel memblokade Gaza hampir tiga bulan. Komunitas internasional sudah beramai-ramai memperingatkan bencana kelaparan di Gaza.

Kabinet Israel menyetujui bantuan makanan pokok masuk ke Gaza. Belum jelas kapan bantuan itu akan masuk ke Gaza dan bagaimana caranya.

Netanyahu mengakui ada tekanan dari para sekutunya untuk membuka blokade bantuan di Gaza. Dalam pernyataan yang diunggah di media sosial, Netanyahu mengatakan, para sekutu Israel menyuarakan keprihatinan tentang ”gambaran kelaparan”.

”Teman-teman terbaik Israel di dunia mengatakan, ’ada satu hal yang tidak bisa kami terima. Kami tidak bisa menerima gambaran kelaparan, kelaparan massal. Kami tidak akan bisa mendukung Anda’. Maka, untuk mencapai kemenangan, kami harus menyelesaikan masalah itu,” katanya.

Bantuan yang masuk, menurut dia, akan ”minimal”, tanpa menjelaskan detailnya. Dia juga menyatakan, Hamas tidak akan dibiarkan mengambil bantuan itu.

Israel memberlakukan blokade sejak 2 Maret 2025 serta menghentikan semua aliran makanan, obat-obatan, dan kebutuhan lainnya masuk Gaza. Blokade dilakukan sambil menekan Hamas dengan serangan-serangan supaya Hamas menerima persyaratan gencatan senjata baru.

Kepala Kantor Koordinasi PBB untuk Urusan Kemanusiaan (UNOCHA) Tom Fletcher mengonfirmasi, PBB sudah didekati otoritas Israel untuk melanjutkan pengiriman bantuan terbatas. PBB telah memperingatkan kurangnya makanan, air bersih, bahan bakar, dan obat-obatan di Gaza. ”Sudah ada rencana pengiriman bantuan 160.000 paket perbekalan. Jika diizinkan, bisa langsung kirim,” kata Fletcher.

Seiring dengan operasi darat terbesar Israel sejak gencatan senjata tahap 1 bubar, Netanyahu menyatakan perundingan Israel-Hamas di Qatar tetap berlanjut. Perundingan itu mencakup pembahasan tentang gencatan senjata dan sandera serta usulan untuk mengakhiri perang dengan imbalan pengasingan Hamas dan demiliterisasi Gaza.

Sebelumnya, Hamas menolak persyaratan ini. Militer Israel mengisyaratkan akan dapat mengurangi tekanan operasi darat agar tercapai kesepakatan di Qatar. ”Posisi Israel tidak berubah. Mereka ingin membebaskan para sandera tanpa komitmen untuk mengakhiri perang,” kata seorang pejabat Hamas kepada kantor berita Reuters.

Sementara Hamas masih mengusulkan pembebasan semua sandera Israel sebagai imbalan atas diakhirinya perang, penarikan pasukan Israel, diakhirinya blokade bantuan untuk Gaza, dan pembebasan tahanan Palestina.

Sejak gencatan senjata dua bulan berakhir, Maret lalu, Israel melanjutkan serangannya dan negosiasi yang dimediasi Qatar, Mesir, dan Amerika Serikat gagal mencapai terobosan. Netanyahu menentang diakhirinya perang tanpa kekalahan total Hamas, sementara Hamas menolak keras prospek penyerahan senjatanya.

Pejabat senior Hamas Taher al-Nunu sebelumnya mengatakan, perundingan di Qatar dimulai tanpa prasyarat apa pun dari kedua belah pihak. Sumber Hamas yang mengetahui negosiasi tersebut mengatakan, Hamas bersedia membebaskan semua sandera Israel dalam satu gelombang, asalkan kesepakatan gencatan senjata yang komprehensif dan permanen tercapai. Namun, Israel ingin membebaskan tahanannya dalam satu gelombang atau dua gelombang dengan imbalan gencatan senjata sementara.

Pemerintah Israel punya rencana menciptakan entitas baru di Gaza pasca-Hamas. Rencana ini ada dalam dokumen tertanggal Desember 2023 yang ditinjau situs Euro News, Minggu. Dokumen itu berbentuk makalah akademis setebal 32 halaman berjudul ”Program Keamanan dan Pemulihan Gaza, Bagaimana Seharusnya Hari Setelahnya”.

Makalah ditulis oleh Forum Pertahanan dan Keamanan Israel, kelompok yang terdiri dari 35.000 pasukan cadangan Israel, bersama dengan lembaga kajian Pusat Keamanan dan Luar Negeri Jerusalem.

Studi tersebut dipresentasikan kepada Pemerintah Israel dan menggambarkan seperti apa setelah Hamas keluar dari Gaza. Direkomendasikan perlunya rekonstruksi ekonomi, pembangunan infrastruktur, dan mencabut ideologi Hamas dengan pendidikan ulang rakyat Gaza.

Rencana tersebut secara eksplisit mengecualikan kedaulatan Palestina, lebih khusus Otoritas Palestina (PA), atau keberadaan Badan Bantuan dan PBB untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat (UNRWA) sebagai sumber bantuan kemanusiaan. ”Yang tidak kalah serius adalah gagasan bodoh untuk mendirikan negara Palestina di Gaza,” sebut makalah itu.

Namun, tidak disebutkan dalam dokumen tersebut apakah Israel bermaksud untuk mencaplok Jalur Gaza meski dinyatakan dengan jelas, Pasukan Keamanan Israel (IDF) ingin berpengaruh besar dalam keseluruhan administrasi Gaza.

Keaslian dokumen tersebut dikonfirmasi oleh pejabat senior pemerintah yang berbicara kepada Euronews dengan syarat anonimitas untuk menghindari campur tangan terhadap pekerjaan pemerintah. Selain itu, dokumen dikonfirmasi oleh Ohad Tal dan Simcha Rothman, dua anggota Knesset (Parlemen Israel) dari Partai Keagamaan Nasional sayap kanan, yang merupakan bagian dari koalisi yang berkuasa.

Studi teperinci tersebut dimulai sekitar dua bulan setelah 7 Oktober 2023, ketika Hamas menyerang Israel di perbatasan dengan Gaza. Serangan itu menewaskan sekitar 1.200 orang serta menyandera lebih dari 250 orang.

Dalam makalah tersebut, tidak ada referensi soal sandera Israel. Menurut dua sumber yang mengetahui makalah tersebut, konsepsi penelitian mendahului serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, tetapi lebih dibayangkan untuk Tepi Barat, bukan Gaza.

Makalah tersebut dibagi menjadi tiga tahap berbeda, dua tahap pertama dianggap yang paling penting. Israel diramalkan akan mengambil alih dan mengelola Jalur Gaza secara luas serta menciptakan entitas baru dari awal.

Meskipun dokumen tersebut membayangkan tahap ketiga jangka panjang yang masih menyisakan ruang bagi penentuan nasib sendiri penduduk Jalur Gaza, hal itu hanya akan terjadi setelah penghapusan total jaringan Hamas di Gaza. ”Fokus Israel bukanlah penentuan nasib sendiri bagi warga Palestina, melainkan mengakhiri kekuasaan Hamas,” sebut makalah itu.

Dalam skenario jatuhnya Hamas, IDF akan mengambil alih seluruh Jalur Gaza untuk sementara. IDF akan bebas bergerak di darat sambil memperoleh kendali penuh atas perbatasan sepanjang 12 kilometer antara Gaza dan Mesir, termasuk penyeberangan Rafah.

IDF sudah melakukan sebagian dari yang disebutkan dalam makalah, yakni menciptakan zona penyangga di sepanjang beberapa bagian perbatasan. Sejak awal April 2025, militer Israel telah menguasai sekitar setengah dari Gaza.

Untuk memperluas zona penyangga, IDF secara sistematis menghancurkan semua infrastruktur, membuat sebagian wilayah tersebut tidak dapat dihuni. Sebuah ”zona penyangga di sepanjang perbatasan dengan Israel” harus dibangun, di mana ”lalu lintas Palestina tidak akan diizinkan”.

Pada tahap pertama ini, makalah menyebutkan, ”Mungkin perlu untuk memberlakukan darurat militer”. IDF akan mengambil alih semua urusan sipil hingga mekanisme baru dibangun. Periode ini dapat berlangsung beberapa bulan hingga satu tahun.

Pada tahap kedua, Pemerintah Israel akan membentuk lima dewan otonom administratif. Usulan tersebut menyebutkan agar dewan-dewan disebut ”Jalur Gaza Utara, Kota Gaza, Jalur Gaza Tengah, Khan Younis, dan Rafah”.

Dewan-dewan tersebut akan bertugas mengelola kehidupan sipil di Gaza setelah memenuhi prasyarat tertentu, seperti tidak terkait dengan ”faksi-faksi teroris Palestina”, mengakui negara Israel, dan mengambil bagian dalam rencana pendidikan ulang yang juga disebut proses ”de-nazifikasi”.

Kontrol atas pendidikan itu penting dan harus diawasi oleh setiap dewan. Proses pembelajaran tidak hanya dilakukan di ruang kelas, tetapi juga selama kegiatan ekstrakurikuler. Israel akan membentuk Direktorat Manajerial Internasional (IMD) untuk bantuan, rekonstruksi, dan pengawasan dewan-dewan administratif. Direktorat tersebut akan dibentuk tidak hanya oleh Pemerintah Israel.

IMD akan mencakup Amerika Serikat, beberapa negara Eropa seperti Jerman, Perancis, Inggris, dan Italia serta Mesir, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan mungkin Arab Saudi. Ini juga salah satu upaya untuk menormalisasi hubungan antara Israel dan Arab Saudi.

Dalam dokumen tersebut, Israel disarankan untuk menjadikan IMD sebagai satu-satunya sumber bantuan bagi dewan administratif lokal. Bantuan, seperti dana bantuan langsung untuk pertumbuhan ekonomi dan rekonstruksi infrastruktur, akan bergantung pada kriteria tertentu, termasuk penerapan rencana pendidikan ulang. (REUTERS/AFP/AP)