Insiden Penembakan Palang Merah China Bikin Junta Umumkan Jeda Pertempuran

NAYPYIDAW, KAMIS — Junta militer Myanmar mengumumkan gencatan senjata sementara pascagempa bermagnitudo 7,7. Gencatan senjata yang diumumkan pada Rabu (2/4/2025) ini dikarenakan Myanmar membutuhkan uluran tangan dunia internasional untuk menemukan dan menyelamatkan korban yang masih terperangkap di bawah reruntuhan bangunan.

Junta menjadwalkan gencatan senjata itu akan berlangsung setidaknya 19 hari dan berakhir pada 22 April 2025.

Keputusan untuk gencatan senjata diambil setelah mengalir kecaman dari kelompok advokasi hak asasi manusia dan sejumlah pemerintah negara asing karena junta semula memilih melanjutkan perang ketimbang melakukan percepatan upaya pencarian dan penyelamatan korban gempa.

Dalam pernyataannya, Rabu, junta mengatakan, gencatan senjata ditujukan untuk mempercepat upaya pengiriman bantuan bagi para korban dan rekonstruksi. Selain itu, dimaksudkan sebagai upaya perdamaian dan stabilitas.

Namun, pada saat yang sama junta secara khusus memperingatkan milisi bersenjata dan kelompok prodemokrasi bahwa mereka akan tetap membalas setiap serangan yang dilancarkan terhadapnya. Junta menyatakan, setiap pengorganisasian dan tindakan bersenjata yang akan memperluas wilayah pengaruh kelompok-kelompok tersebut dan merusak perdamaian akan dibalas.

Pengumuman jeda pertempuran junta menyusul pengumuman sejenis oleh Aliansi Tiga Bersaudara, yaitu Arakan Army, Myanmar National Democratic Alliance Army, dan Ta’ang National Liberation Army, yang mengumumkan gencatan senjata selama satu bulan sehari sebelumnya. Pasukan Pertahanan Rakyat, kelompok bersenjata prodemokrasi, juga telah mengumumkan jeda pertempuran untuk sementara waktu.

Keputusan untuk jeda pertempuran yang dikeluarkan junta disinyalir terjadi tidak hanya setelah kelompok perlawanan etnis dan sipil mengumumkan gencatan lebih dulu. Akan tetapi, karena junta mendapat kecaman dunia setelah pasukan junta menembaki konvoi Palang Merah China di dekat Desa Ummati, Negara Bagian Shan, di utara Myanmar, Selasa (1/4/2025) malam.

Juru bicara junta, Jenderal Zaw Min Tun, mengklaim konvoi gagal memverifikasi informasi yang diminta pasukan junta di lapangan sehingga insiden itu tak terhindari.

Zaw mengatakan, ketika konvoi tersebut terlihat, tentara mencoba menghalangi jalannya, tetapi tidak berhenti. Senter digunakan untuk memberi sinyal dari jarak sekitar 100 hingga 200 meter, tetapi konvoi terus bergerak. Ketika jarak keduanya semakin dekat, pasukan junta melepaskan tembakan ke udara tiga kali.

”Karena wilayah ini merupakan zona konflik aktif dengan pertempuran yang sedang berlangsung antara Tentara Pembebasan Nasional Ta’ang dan militer, kegagalan untuk memberi tahu dapat menyebabkan kesalahan identifikasi sebagai entitas yang bermusuhan,” klaim Zaw.

Palang Merah China tidak menanggapi permintaan konfirmasi insiden itu. China yang memiliki hubungan dekat dengan Myanmar menjadi salah satu negara pertama yang memberi bantuan tanggap darurat. China mengirim tim pencarian dan penyelamatan serta mengirimkan sekitar 14 juta dollar AS dana bantuan darurat.

Melansir laporan Myanmar Now, Palang Merah China melalui surat tertanggal 1 April telah memberi tahu rencana mereka mengirim bantuan ke Myanmar. Surat dari Thwin Htet Lin, konsul jenderal junta militer Myanmar di Provinsi Yunnan, China, telah dikirim ke Kementerian Luar Negeri Myanmar di Naypyidaw.

Salinan surat itu juga telah dikirim ke tim manajemen becana di Naypyidaw, Mandalay, serta ke Kedutaan Besar Myanmar di Beijing.

Menurut surat tersebut, perwakilan Palang Merah China telah berkoordinasi dengan pejabat Palang Merah Myanmar sebelum memasuki Myanmar pada 29 Maret melalui kota perbatasan Muse, Negara Bagian Shan.

Meski begitu, diduga, tidak ada koordinasi yang lebih intensif antara para pihak dan otoritas junta di lapangan sebelum tim bantuan memasuki negara tersebut.

Jubir Kementerian Luar Negeri China Guo Jiakun mengatakan, tim bantuan meminta semua pihak di Myanmar untuk memastikan keamanan penyelamat serta menjaga rute bantuan terbuka dan tidak terhalang.

Sementara pemimpin junta Jenderal Min Aung Hlaing mengklaim militer telah menghentikan serangan, tetapi pemberontak berencana untuk memanfaatkan bencana dan bersiap untuk menyerang.

Sebelum pengumuman gencatan senjata sementara oleh militer, Tom Andrews, pelapor khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Myanmar mengunggah pernyataan di platform X mengatakan serangan junta militer setelah gempa bumi itu keterlaluan dan harus dikutuk dengan keras oleh para pemimpin dunia.

Banyak pihak menekankan bahwa saat ini warga terdampak gempa di Myanmar membutuhkan percepatan proses pencarian dan penyelamatan serta akses bantuan. Sebelum gempa terjadi, menurut catatan Perserikatan Bangsa-Bangsa, 3,5 juta warga Myanmar berstatus sebagai pengungsi internal dan mereka berisiko kelaparan. Situasi terbaru mempersulit penanganannya tanpa bantuan internasional.

Sejumlah laporan dari lapangan menyebut warga saling berebut mendapatkan bantuan dari para relawan organisasi kemanusiaan. Warga mendapat bantuan air bersih, beras, minyak goreng, makanan siap saji, serta perlengkapan dasar lain untuk bertahan hidup selama beberapa hari.

”Saya belum pernah mengantre untuk mendapatkan makanan seperti ini sebelumnya. Saya tidak bisa mengungkapkan betapa khawatirnya saya. Saya tidak tahu harus berkata apa,” kata Cho Cho Mar (35), yang tengah menggendong bayinya. Di salah satu tangannya, dia menggenggam beberapa bungkus kopi instan dan obat nyamuk.

Aye Thi Kar (63), kepala sekolah untuk biarawati, mengatakan, persediaan makanan menipis. Akan tetapi, tempat berteduh merupakan prioritas yang tak kalah penting. Termasuk pula kelambu untuk mengusir nyamuk di tengah teriknya panas tropis.

”Saat ini kami membutuhkan atap dan dinding untuk mendapatkan tempat berteduh yang layak untuk malam ini,” katanya.

Sejumlah organisasi kemanusiaan menyebut wilayah Myanmar tengah mengalami kehancuran yang dahsyat. Akibatnya, fasilitas kesehatan, termasuk rumah sakit, kewalahan menangani pasien yang terluka.

Selain itu, mereka juga kekurangan obat-obatan serta kebutuhan medis lainnya untuk menunjang perawatan. Risiko penyakit yang ditularkan melalui air meningkat.

Mohammed Riyas, Direktur Palang Merah Internasional Myanmar, mengatakan, kebutuhan bantuan kemanusiaan sangat besar. ”Orang-orang membutuhkan perawatan medis yang mendesak, air minum bersih, tenda, makanan, dan kebutuhan pokok lainnya. Menyediakan layanan kesehatan yang menyelamatkan nyawa sangatlah penting,” katanya.

Mikhael De Souza, koordinator lapangan di Myanmar untuk badan bantuan medis Dokter Lintas Batas (MSF), mengatakan, di kota terbesar kedua Mandalay, sekitar 500 bangunan runtuh total dan 800 lainnya hancur sebagian.

”Banyak orang masih tinggal di luar dalam kondisi yang buruk,” katanya. ”Kekurangan air menciptakan masalah dalam kelangsungan hidup.”

Fasilitas perawatan kesehatan rusak akibat gempa dan kapasitasnya terbatas sehingga kewalahan menampung banyaknya pasien, sementara persediaan makanan, air, dan obat-obatan menipis. Demikian disampaikan WHO dalam pernyataan terbaru.

Untuk mengoordinasikan pengiriman bantuan kemanusiaan bagi Myanmar, Jenderal Hlaing dari junta militer dilaporkan akan terbang ke Bangkok, Thailand, Kamis (3/4/2025), untuk bertemu perwakilan sejumlah negara dari kawasan Asia Selatan.

Pemerintah Indonesia untuk kesekian kalinya mengirimkan bantuan kemanusiaan, tim medis, dan tim SAR ke Myanmar. Pelepasan pengiriman bantuan disaksikan Menteri Luar Negeri Sugiono di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis.

Pemerintan Indonesia, sebut Sugiono, kali ini mengirimkan bantuan sebanyak 124 ton barang senilai 1,2 juta dollar AS. Sugiono juga mengatakan, hasil pertemuan negara-negara ASEAN kemarin, mereka akan memfokuskan bantuan pada kebutuhan pengadaan shelter atau tempat tinggal sementara untuk warga, alat kesehatan, dan obat-obatan. (AFP/REUTERS)