Situasi Kemanusiaan di Myanmar Memburuk, Junta Militer Didesak Buka Akses dan Hentikan Serangan

Infrastruktur yang rusak dan pertempuran antara junta dan kelompok perlawanan menghambat akses bantuan kemanusiaan dan upaya tanggap darurat.

02 Apr 2025 17:35 WIB · Internasional

Oleh Helena Fransisca Nababan

BANGKOK, RABU — Situasi kemanusiaan di Myanmar kian memburuk akibat guncangan gempa besar enam hari lalu. Badan bantuan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan komunitas internasional mendesak Junta Militer Myanmar untuk membuka akses seluasnya bagi masuknya bantuan kemanusiaan, mencabut pembatasan yang menghalangi lembaga bantuan, dan menghentikan serangan terhadap kelompok perlawanan.

”Situasinya masih kritis, dengan komunikasi dan akses jalan yang terganggu, menghambat upaya tanggap darurat, khususnya di Sagaing,” demikian pernyataan Kantor Layanan Proyek Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNOPS).

Kantor Berita Pemerintah China, Xinhua, Rabu (2/4/2025), mengutip data Junta Militer melaporkan, hingga hari ini jumlah korban tewas hampir 3.000 jiwa. Diperkirakan korban tewas masih akan terus meningkat. Sementara itu, korban luka-luka tercatat 4.639 orang. Ribuan warga lainnya kehilangan tempat tinggal. Mereka mengungsi ke jalan-jalan dan ruang terbuka.

Gempa berkekuatan magnitudo 7,7 menghantam dan meluluhlantakkan enam wilayah di Myanmar, Jumat (28/3/2025). Pencarian dan penyelamatan korban selamat ataupun meninggal masih dilakukan.

Namun di beberapa wilayah dengan kerusakan sangat parah, seperti di Sagaing, upaya tanggap bencana sulit dilakukan. Banyak jalan dan jembatan rusak. Itu membuat akses bantuan kemanusiaan tidak bisa secara luas menjangkau wilayah-wilayah itu.

Tempat darurat perawatan orang-orang yang terluka di Sagaing, Myanmar, Selasa, 1 April 2025.

Dengan ribuan orang terluka dan infrastruktur lumpuh, otoritas regional Sagaing sangat membutuhkan bantuan untuk menolong korban. Pihak otoritas semakin kesulitan karena wilayah itu merupakan wilayah konflik antara kelompok perlawanan bersenjata dan Junta Militer.

International Crisis Group (ICG) menyebutkan, daerah Sagaing yang terkena dampak parah sebagian besar berada di bawah kendali kelompok perlawanan bersenjata yang melawan pemerintah militer.

Daerah Sagaing merupakan daerah yang paling sulit dijangkau oleh badan-badan bantuan. ”Hal itu terutama karena adanya sejumlah pembatasan oleh Junta Militer, struktur administrasi lokal yang rumit, kendali oleh kelompok perlawanan bersenjata, dan konflik yang terus-menerus,” imbuh ICG dalam sebuah pernyataan.

Bahkan sebelum gempa, ICG menambahkan, informasi sulit dikumpulkan dari daerah tersebut. Junta Militer menutup jaringan internet dan telepon seluler sebagai bagian dari konflik.

Relawan mendistribusikan air kepada masyarakat yang terdampak gempa bumi di Sagaing, Myanmar, Selasa, 1 April 2025.

Akses tanpa batas

Untuk bisa menjangkaunya, lembaga internasional seperti Human Rights Watch (HRW) mendesak Junta Militer membuka akses tanpa batas bagi upaya kemanusiaan. HRW juga mendesak Junta Militer mencabut pembatasan-pembatasan yang menghalangi upaya bantuan.

HRW menegaskan, donor harus menyalurkan bantuan melalui kelompok independen. ”Junta Myanmar tidak dapat dipercaya untuk menanggapi bencana sebesar ini,” kata Bryony Lau, Wakil Direktur HRW Asia dalam sebuah laporan.

”Pemerintah yang peduli dan lembaga internasional perlu menekan junta untuk mengizinkan akses penuh dan segera kepada para penyintas, di mana pun mereka berada,” tegas Lau.

Australia mengumumkan akan memberikan bantuan kemanusiaan ke Myanmar sebesar 6,5 juta dollar Australia atau sekitar 4,1 juta dollar AS. Bantuan Australia akan disalurkan melalui mitra internasional dan lokal yang telah diperiksa secara menyeluruh.

Dalam sebuah pernyataan pada Rabu, Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong mengatakan, ”Kami mengambil langkah proaktif untuk memastikan bantuan kami tidak melegitimasi rezim militer di Myanmar.”

Rescuers clean debris from damaged buildings in the aftermath of Friday's earthquake in Naypyitaw, Myanmar, Wednesday, April 2, 2025. (AP Photo)

Hentikan pertempuran

Selain desakan untuk membuka akses, badan-badan PBB, HRW, dan komunitas internasional juga mendesak Junta Militer menghentikan serangan terhadap kelompok perlawanan bersenjata. Komunitas internasional mendesak semua pihak dalam perang saudara Myanmar untuk menghentikan pertempuran.

Komunitas internasional dan lembaga bantuan menyatakan, pertempuran antara junta militer dan kelompok perlawanan menghambat upaya kemanusiaan.

Julie Bishop, Utusan Khusus PBB untuk Myanmar, meminta semua pihak untuk memfokuskan upaya pada perlindungan warga sipil, termasuk pekerja bantuan. Semua pihak perlu fokus pada pengiriman bantuan demi menyelamatkan nyawa dan membantu mereka yang terdampak gempa terbesar di Myanmar dalam beberapa dekade ini.

Akan tetapi, Pemimpin Junta Militer Min Aung Hlaing pada Selasa malam bersikukuh tetap melanjutkan upaya memerangi kelompok-kelompok perlawanan. Bahkan, dilaporkan adanya serangan udara oleh junta militer terhadap kelompok perlawanan setelah gempa.

Para biksu Buddha membersihkan puing-puing di Biara Thahtay Kyaung yang rusak di Mandalay pada 1 April 2025,

Min Aung Hlaing mengatakan, ”Kami menyadari bahwa beberapa kelompok etnis bersenjata saat ini tidak terlibat dalam pertempuran, tetapi sedang mengoordinasi dan berlatih untuk melakukan serangan,” katanya.

Tindakan oleh kelompok etnis bersenjata itu, jelas Min Aung Hlaing, di antaranya berupa sabotase terhadap pasokan listrik. ”Karena kegiatan tersebut merupakan serangan, Tatmadaw (angkatan bersenjata) akan terus melakukan kegiatan pertahanan yang diperlukan,” katanya.

Pemerintah Australia mengecam laporan serangan udara oleh junta militer itu. Serangan itu dipandang memperburuk penderitaan rakyat Myanmar.

”Kami mengecam tindakan ini dan menyerukan kepada rezim militer untuk segera menghentikan operasi militer dan mengizinkan akses kemanusiaan penuh ke daerah-daerah yang terkena dampak,” kata Menlu Penny Wong.

Amnesty International juga menyatakan serangan militer yang ”tidak manusiawi” secara signifikan mempersulit upaya bantuan gempa bumi di Myanmar.

”Anda tidak dapat meminta bantuan dengan satu tangan dan mengebom dengan tangan yang lain,” kata peneliti Myanmar dari Amnesty International, Joe Freeman.

Sementara pada Selasa malam pula, kelompok perlawanan Aliansi Tiga Persaudaraan mengumumkan jeda pertempuran atau gencatan senjata selama satu bulan. Kelompok ini ingin mendukung upaya kemanusiaan bagi rakyat Myanmar.

Pengumuman Aliansi Tiga Persaudaraan tersebut menyusul gencatan senjata parsial yang sudah diserukan Pasukan Pertahanan Rakyat. Pasukan Pertahanan Rakyat merupakan kelompok sipil yang mengangkat senjata setelah kudeta pada 2021 untuk melawan kekuasaan junta.

Tim penyelamat memindahkan seorang penyintas keluar dari sebuah bangunan yang runtuh setelah gempa bumi di Mandalay, Myanmar, Senin, 31 Maret 2025.

Penyelamatan korban

Di saat harapan untuk menemukan lebih banyak korban selamat memudar, pada Rabu dini hari, petugas penyelamat berhasil menarik seorang laki-laki dari reruntuhan sebuah hotel di Naypyidaw. Dinas Pemadam Kebakaran dan Junta menyatakan, pekerja hotel berusia 26 tahun itu dievakuasi oleh tim gabungan Myanmar-Turki.

Sementara di Bangkok, Thailand, petugas penyelamatan terus menyisir tumpukan puing-puing gedung 30 lantai yang roboh karena gempa. Reruntuhan struktur mengubur puluhan pekerja yang tengah membangun gedung itu.

Hanya sedikit dari mereka yang berhasil keluar hidup-hidup. Jumlah korban tewas di lokasi itu meningkat menjadi 22 orang, dengan lebih dari 70 orang diyakini masih terperangkap di reruntuhan. (AP/AFP/REUTERS)


Kerabat Kerja

Penulis:

Helena Fransisca Nababan
 | 

Editor:

Nur Hidayati