Makin Banyak Pengunjuk Rasa Tewas, Tekanan terhadap Iran Menguat

TEHERAN, RABU — Jumlah pengunjuk rasa yang tewas di Iran diperkirakan terus bertambah. Amerika Serikat memperingatkan akan ada akibat serius apabila Iran mengeksekusi pengunjuk rasa yang ditangkap.

Berdasarkan laporan Kantor Berita Aktivis Hak Asasi Manusia (HRANA) yang berbasis di AS, jumlah korban tewas dalam unjuk rasa Iran hingga Rabu (14/1/2026) mencapai 2.571 orang. Ada pula 135 korban tewas dari aparat pemerintah. 

Di antara korban tewas terdapat sembilan anak dan sembilan warga sipil yang tidak terlibat demonstrasi. Sebanyak 10.700 orang telah ditangkap selama dua pekan terakhir. HRANA menghimpun data tersebut dari berbagai sumber di Iran.

Sebagian pengunjuk rasa yang ditangkap telah dijatuhi vonis mati dan menunggu tanggal eksekusi. Pemerintah Iran diperkirakan mulai melaksanakan hukuman mati untuk para pengunjuk rasa yang ditangkap pada Rabu.

Menurut keterangan Lembaga Hak Asasi Manusia Iran (IHR) yang berbasis di Norwegia, kemungkinan pada Rabu akan ada eksekusi Erfan Soltani (26). Ia pengunjuk rasa yang ditangkap di kota Karaj pekan lalu. IHR memperoleh kabar ini dari keluarga Soltani.

Pemerintah Iran menggunakan dalil mohrebeh terhadap para pengunjuk rasa yang ditangkap. Dalil ini berarti melawan Tuhan dan orang yang melakukannya divonis mati.

Kedutaan Besar Iran di Jakarta dalam keterangan pers, Rabu, menyampaikan penjelasan dan sikap prinsip Pemerintah Iran tentang perkembangan dan kerusuhan terkini.

”Republik Islam Iran berpegang teguh pada hukum dan praktik hak kebebasan berekspresi dan berunjuk rasa secara damai, dan mengakui hak-hak ini dalam kerangka konstitusi dan komitmen internasional, termasuk Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR). Semua otoritas dan lembaga terkait telah memperhatikan tuntutan damai dan sah dari warga negara dan menggunakan kapasitas yang dimiliki untuk menangani dan menindaklanjuti tuntutan. Dalam konteks ini, tidak ada tindakan yang diambil terhadap para pengunjuk rasa damai,” demikian pernyataan Kedubes Iran.

”Pada saat yang sama, Republik Islam Iran menekankan bahwa harus dibuat perbedaan jelas antara protes damai yang sah dan tindakan kekerasan terorganisasi yang mengganggu ketertiban umum. Sayangnya, menurut dokumentasi yang ada, dalam beberapa kasus, unjuk rasa damai telah disalahgunakan secara sengaja oleh sejumlah kecil elemen kekerasan yang berafiliasi dengan gerakan yang disetir dari luar sehingga menyebabkan perusakan properti publik, penyerangan terhadap lembaga penegak hukum, dan penggunaan alat pembakar, bahkan senjata api.”

Presiden AS Donald Trump ketika diwawancara oleh CBS, Selasa, mengatakan akan bertindak tegas apabila Iran mengeksekusi para pengunjuk rasa. Bagi Trump, mengeksekusi pengunjuk rasa merupakan garis yang tidak boleh dilangkahi. ”Pasti kami akan melakukan sesuatu yang serius dan tegas,” ujarnya.

Sebelumnya, Trump mencuit di pelantar Truth Social. Ia meminta supaya masyarakat Iran tidak berhenti berunjuk rasa.

”Patriot-patriot Iran, terus maju! Ambil alih institusi kalian. Catat nama-nama pembunuh dan penganiaya. Pertolongan segera datang. MIGA!” tulis Trump dalam unggahannya. MIGA berarti Make Iran Great Again (Buat Iran Hebat Lagi).

Trump telah berulang kali menyatakan akan melancarkan serangan militer jika Teheran terus menekan pemrotes. Pada 6 Januari, ia memperingatkan, AS ”akan mulai menembak” jika pengunjuk rasa di Iran terus terbunuh.

Wall Street Journal melaporkan, Trump menetapkan sanksi tambahan 25 persen terhadap negara-negara yang masih menjalankan hubungan ekonomi dengan Iran. Akan tetapi, belum ada tanda-tanda pergerakan pasukan militer AS di kawasan Timur Tengah.

Washington mengumumkan supaya warga AS yang berada di Iran segera meninggalkan negara itu. Oleh ”perwakilan AS” di Iran mereka disarankan pergi ke Turki atau ke Armenia.

Kedubes AS di Iran tidak ada secara fisik, hanya secara virtual. Sejak Revolusi Iran tahun 1979, Iran dan AS tidak lagi memiliki hubungan diplomatik. Merujuk sebuah laman otoritas AS, bersumber dari Departemen Luar Negeri, disebutkan sejak saat itu layanan kekonsuleran untk warga AS di Iran diampu oleh Kedutaan Besar Swiss di Teheran.

Secara fisik, tidak ada lagi Kedutaan Besar AS di Iran. Namun secara virtual keberadaan perwakilan tersebut ada. Artinya, jajaran pejabatnya ada, tetapi mereka tidak berada di Iran.

Di negara-negara lain, para duta besar Iran dipanggil. Menteri Luar Negeri Perancis Jean-Noel Barrot mengatakan, kekerasan terhadap pengunjuk rasa tidak dibenarkan karena tidak manusiawi.

”Perancis mengecam perbuatan Iran terhadap para pengunjuk rasa. Kecaman disampaikan langsung kepada Duta Besar Iran untuk Perancis,” kata Barrot di hadapan Parlemen.

Inggris menjatuhkan sanksi terhadap Iran selama kekerasan terhadap pengunjuk rasa terjadi. Sanksi dijatuhkan atas sektor transportasi, energi, keuangan, dan industri-industri internasional.

Sekretaris Dewan Tertinggi Keamanan Nasional Iran Ali Larijani membalas cuitan Trump. Di pelantar X, Larijani mencuit, ”Ini nama-nama orang yang membunuhi rakyat Iran: Trump dan (Perdana Menteri Israel Benjamin) Netanyahu.”

Ia menuduh Trump mencari-cari alasan untuk menginvasi Iran. Apa pun niat AS, Iran siap membalas dengan tindakan yang tegas.

Kementerian Luar Negeri Rusia mengeluarkan pernyataan bahwa tindakan AS kontraproduktif dan berisiko menjerumuskan Timur Tengah ke dalam krisis. Moskwa juga mengkritik sanksi yang dijatuhkan Trump terhadap mitra-mitra dagang Iran. Menurut mereka, ini sama saja dengan pemerasan.

”Bagaimanapun juga, unjuk rasa di Iran terjadi karena ketidakpuasan rakyat terhadap ekonomi. Ekonomi Iran bermasalah karena beragam sanksi yang dijatuhkan oleh negara-negara Barat,” demikian bunyi pernyataan Kemenlu Rusia.

Di media sosial, Perdana Menteri sekaligus Menlu Qatar Mohammed bin Abdulrahman al-Thani mengonfirmasi dirinya telah berbicara dengan Larijani. ”Qatar mendukung solusi diplomatik dan damai untuk mendinginkan keadaan di Iran. Solusi damai ini juga untuk memperkuat keamanan dan kestabilan di kawasan,” cuitnya di X.

Walaupun belum menyeluruh, Pemerintah Iran mulai membuka sebagian akses komunikasi masyarakat. Akses internet ataupun pengiriman pesan dan surat elektronik belum dibuka, tetapi warga sudah bisa melakukan panggilan telepon internasional.

Panggilan telepon ini pun agak rumit. Menurut pengakuan para saksi yang namanya dirahasiakan, warga Iran bisa menelepon ke luar negeri, tetapi orang yang berada di negara lain tidak bisa menelepon ke Iran. 

Sambungan internet belum dibuka. Hanya situs-situs milik Pemerintah Iran yang bisa dijangkau. Tanpa internet, bank-bank tidak bisa menjalankan transaksi.

Di beberapa tempat ada laporan aparat keamanan merazia rumah-rumah yang memiliki koneksi satelit atau parabola. Sambungan satelit itu ilegal di Iran. 

Dikutip Al Jazeera, Menlu Iran Abbas Araghchi mengatakan, dirinya masih berkomunikasi dengan Utusan Khusus Presiden AS untuk Timur Tengah Steve Witkoff. ”Memang sulit, tetapi kami masih terus berbicara,” katanya. (AP/AFP/REUTERS)