Menlu Iran Abbas Araghchi menuding Barat telah mengubur diplomasi dan memilih perundungan. Kini relasi Iran dan Barat kembali ke jalur konfrontasi.
30 Sep 2025 07:10 WIB · Tajuk Rencana
Atas desakan yang dimotori trio Inggris-Perancis-Jerman, PBB menjatuhkan lagi sanksi terhadap Iran terkait nuklir. Iran menuduh Barat mengubur jalan diplomasi.
Sanksi terhadap Iran itu kembali diberlakukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Minggu (28/9/2025) setelah upaya China dan Rusia melalui voting di sidang Dewan Keamanan PBB gagal menghadangnya. Uni Eropa telah mengumumkan untuk kembali menjatuhkan sanksi terhadap Iran.
Perkembangan baru ini sangat kontras dengan 10 tahun silam ketika tujuh menteri luar negeri—termasuk dari AS, Inggris, Perancis, Jerman, dan Uni Eropa—berjabatan tangan dengan Menlu Iran Mohammad Javad Zarif di Vienna, Austria, untuk mengumumkan kesepakatan nuklir yang bersejarah. Kesepakatan bertajuk Rencana Aksi Komprehensif Bersama atau Joint Comprehensive Plan of Action (JCPoA) ini dipuji banyak kalangan sebagai kemenangan diplomasi.
Kepercayaan dunia kepada jalan diplomasi, bukan konfrontasi dan konflik, dalam menyelesaikan sengketa meningkat. Keyakinan publik global pada jalur multilateralisme pun melonjak. Dengan ikatan JCPoA itu, Iran mengekang program nuklirnya dengan imbalan dibebaskan sanksi-sanksi ekonomi, Barat pun merasa lebih tenang.
:quality(80)/https://asset.kgnewsroom.com/photo/pre/2018/10/15/3b3db505-55ec-4a60-b314-df2c74ed08c3_jpg.jpg)
Situasi berubah drastis setelah Donald Trump memenangi pemilu Presiden AS tahun 2016. Berselang setahun setelah bercokol di Gedung Putih, Trump secara unilateral mengumumkan mundur dari kesepakatan nuklir Iran pada 2018. Sejak itu, AS menjatuhkan sanksi lagi terhadap Iran. Teheran membalas dengan peningkatan aktivitas program nuklirnya.
Hanya beberapa bulan setelah kembali berkuasa di Gedung Putih, menyusul kemenangannya di Pilpres AS 2024, Trump memerintahkan militer AS, bersama Israel, menyerang Iran. Lebih dari 1.000 orang tewas dalam agresi 12 hari, Juni lalu.
Berbeda dari para menlu pendahulu mereka pada 2015 di Vienna, pada 28 Agustus 2025 tiga negara (Inggris, Perancis, dan Jerman atau biasa disebut E3) memilih menggunakan mekanisme ’snapback’ di Dewan Keamanan PBB.
Berdasarkan kesepakatan JCPoA, semua sanksi terhadap Iran akan berakhir secara permanen pada 18 Oktober jika tak ada upaya negara-negara penanda tangan memulihkan sanksi sebelum tanggal itu. Secara teknis, upaya ini disebut dengan mekanisme snapback.
Berbeda dari para menlu pendahulu mereka pada 2015 di Vienna, pada 28 Agustus 2025 tiga negara (Inggris, Perancis, dan Jerman atau biasa disebut E3) memilih menggunakan mekanisme snapback di Dewan Keamanan PBB. Alasan mereka, Iran disebut terus-menerus melanggar komitmen dalam JCPoA. China dan Rusia berupaya menghadang, tetapi gagal setelah kalah 4-9 (dua abstain) dalam voting.
:quality(80)/https://kompasmedia.site/images/2025/09/29/d99cbccaa29a6197556f2ac58b08e32e-APTOPIX_Iran_Nuclear_132935543.jpg)
Teheran mengajukan protes kepada PBB. Menlu Iran Abbas Araghchi menuding Barat telah mengubur diplomasi dan memilih perundungan. Kini relasi Iran dan Barat kembali ke jalur konfrontasi. Jelas, tak ada yang diuntungkan. Rakyat Iran akan kian menderita akibat sanksi-sanksi itu.
Seperti pola sebelumnya, Barat—terutama AS—berharap, dalam situasi itu Iran kembali ke meja perundingan. Jika tak mau, apalagi ditambah menolak pemeriksaan petugas Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) atas program nuklirnya, AS dan Israel bisa menyerang Iran lagi.
Penulis:
REDAKSIEditor:
Muhammad Samsul Hadi, Marcellus HernowoPenyelaras Bahasa:
Galih Rudanto