Israel Luaskan Pencaplokan Gaza dan Lebanon

GAZA, SABTU — Secara sepihak, Israel memutuskan wilayah Gaza yang dikendalikannya ditambah dari 53 persen menjadi 70 persen. Israel juga terus memperluas wilayah Lebanon yang dicaploknya.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memerintahkan perluasan pendudukan di Lebanon dan Gaza itu. Pada Jumat (29/5/2026), Hamas menyatakan perintah itu sebagai pelanggaran berkelanjutan dan berbahaya.

”Dalam pelanggaran terang-terangan terhadap semua perjanjian, seperti praktik mereka yang biasa, Netanyahu mengumumkan perluasan kendali atas 70 persen Jalur Gaza, sementara pembunuhan dan kelaparan terus berlanjut,” kata anggota biro politik Hamas, Bassem Naim, kepada AFP.

Juru bicara Hamas, Hazem Qassem, mengecam sikap diam Dewan Perdamaian atas masalah itu. Ia juga mengecam Perwakilan Dewan Perdamaian untuk Gaza, Nickolay Mladenov.

”Kegagalan untuk mengecam keras kebijakan ekspansionis Israel dan rencana pengusiran paksa menimbulkan pertanyaan serius tentang sejauh mana komitmen pihak-pihak yang mensponsori untuk mewajibkan Israel mematuhi kewajibannya berdasarkan kesepakatan gencatan senjata,” kata Qassem dalam pernyataan terpisah.

Perluasan kendali Israel di Gaza, merujuk pada The Times of Israel edisi 17 Mei 2026, terus berlangsung selama gencatan senjata. Dalam rapat kabinet, PM Netanyahu mengakui bahwa kendali militer Israel di Gaza sudah melampaui garis yang disepakati dalam gencatan senjata yang dimediasi Amerika Serikat. ”Di Gaza sekarang, kita sudah menguasai bukan 50 persen, tetapi 60 persen,” ujarnya.

Dalam gencatan senjata 10 Oktober 2025, militer Israel mengendalikan 53 persen Gaza. Sisanya dikendalikan Palestina dan dihuni hampir 2 juta orang.

Tentara Israel, Tzahal, menetapkan ”garis kuning”, yang membatasi bagian Gaza yang diduduki pasukan Israel dengan wilayah yang dikendalikan Hamas. Tzahal secara rutin menembaki siapa saja yang mendekati garis kuning. Anak-anak sekalipun ditembak Israel.

Dalam rapat kabinet, Netanyahu membenarkan perluasan pendudukan Gaza di tengah gencatan senjata. Maret lalu, Israel mengeluarkan peta yang meluaskan area Gaza yang terlarang bagi orang Palestina.

Area terlarang baru tersebut ditandai dengan garis oranye pada peta. Area baru ini mencakup sekitar 11 persen wilayah Gaza di luar garis kuning.

Area tersebut membatasi hampir dua pertiga wilayah Gaza secara keseluruhan. Lalu, pada Kamis pekan ini, Netanyahu secara resmi memerintahkan Tzahal menduduki 70 persen Gaza.

Tzahal mengirimkan peta tersebut kepada kelompok-kelompok bantuan di Gaza pada pertengahan Maret 2026. Area antara garis oranye dan garis kuning adalah zona terlarang untuk memungkinkan pengiriman bantuan. Dikatakan, kelompok-kelompok bantuan harus mengoordinasikan pergerakan mereka dengan militer Israel.

Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Palestina mengecam pengumuman Netanyahu itu. Pengumuman tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap dasar-dasar gencatan senjata.

Protes juga dilayangkan Kemenlu Inggris. London menyebut langkah itu berisiko memperburuk situasi kemanusiaan yang sudah mengerikan.

Sementara Kemenlu Jerman menyatakan prihatin atas keputusan Israel memperluas pendudukan di Gaza. Berlin menentang pembagian wilayah Palestina.

Dalam gencatan senjata Oktober 2025, Tzahal seharusnya menarik pasukannya menjauhi garis kuning dan mundur ke arah Israel. Faktanya, Tzahal malah semakin banyak menduduki wilayah Gaza.

Bagi warga Gaza yang harus mengungsi dan tinggal di tenda atau tempat penampungan sementara, langkah Israel semakin mempersempit ruang warga Palestina. ”Ke mana kita akan pergi? Ke laut? Tidak ada ruang,” kata Mohammed al-Shagra (72) di Khan Younis.

Prospek peningkatan tekanan militer Israel juga sangat mengkhawatirkan. ”Kami tidak melihat gencatan senjata atau apa pun. Mereka terus maju melewati garis kuning. Sampai kapan dunia akan tetap diam?” tutur Mohammed al-Jundi, seorang pengungsi di Kota Gaza.

Badan Anak-anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (Unicef) menyatakan, perluasan pendudukan Israel di Gaza berarti meningkatkan penderitaan anak-anak di sana. Saat ini saja anak-anak Gaza sudah terdampak oleh kepadatan penduduk yang parah.

Unicef memperingatkan, rencana perluasan wilayah kendali Israel di Gaza akan memperdalam krisis kesehatan anak-anak. Menurut Unicef, anak-anak Gaza menderita kekurangan makanan, air, dan kebersihan yang akut. ”Sekarang orang-orang berdesakan di sekitar 40 persen ruang yang tersedia,” kata juru bicara Unicef, Salim Oweis.

Orang-orang di Gaza terpaksa berlindung di antara bangunan yang rusak, puing-puing, dan tumpukan sampah padat. Oweis menambahkan, tidak ada ruang yang tersisa untuk membersihkan sampah itu.

”Dampak dari hal ini sekarang terlihat jelas. Anak-anak dengan infeksi pernapasan, diare akut, dan lebih dari setengah rumah tangga melaporkan penyakit kulit,” ucapnya.

Oweis melanjutkan, situasi di Gaza hari ini mengerikan. ”Kepadatan penduduk sudah menyebabkan penyebaran penyakit yang lebih luas, membebani sistem, dan tentu saja mengurangi layanan (kesehatan),” ujarnya.

Perluasan pendudukan Israel di Gaza tidak cuma mengakibatkan hilangnya akses titik layanan kepada warga. Perluasan itu akan membuat tempat tinggal penduduk Gaza, termasuk anak-anak, semakin sulit dijangkau badan kemanusiaan. ”Ini hanya akan berarti bahwa lebih banyak anak akan menderita,” katanya.

Selain di Gaza, perluasan pencaplokan Israel juga terjadi di Lebanon. Netanyahu mengatakan, wilayah Lebanon selebar 30 kilometer dari perbatasan Israel-Lebanon kini dikuasai Israel. Penduduk dalam wilayah itu dilarang kembali ke sana.

Dari Paris dilaporkan, Kejaksaan Perancis diminta menyelidiki kekerasan Israel terhadap pada sukarelawan Perancis di Global Sumud Flotilla (GSF). Penyelidikan itu bisa berujung pada proses pidana.

Israel mencegat armada GSF di dekat Siprus. Indonesia dan sejumlah negara telah menyatakan serbuan itu melanggar hukum internasional.

Serbuan itu tidak sesuai dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS). Menurut UNCLOS, negara hanya boleh menyergap di perairan internasional terhadap kapal yang tidak terdaftar di negara mana pun, terlibat penyelundupan manusia atau narkotika.

Jika bukan karena alasan itu, penyergapan hanya bisa dilakukan sebagai kelanjutan pengejaran sejak dari perairan internasional. Kapal-kapal GSF tak memenuhi kriteria itu.

Kapal-kapal GSF dicegat 450 mil laut dari titik pasang terendah Israel. Menurut UNCLOS, perairan teritorial hanya sampai 12 mil laut dan zona ekonomi eksklusif (ZEE) maksimum 200 mil laut.

Menteri Luar Negeri Perancis Jean-Noël Barrot menyebut telah menerima laporan dari diplomat Perancis di Turki. Menurut laporan itu, warga Perancis yang tergabung di GSF mengalami serangan seksual, pemukulan, dan caci maki dari aparat Israel. ”Ini semua tindakan yang dapat merupakan tindak pidana,” ujarnya.

Pengumuman itu tambahan sikap keras Perancis kepada Israel. Pada 23 Mei 2026, Perancis melarang Menteri Keamanan Israel Itamar Ben-Gvir masuk ke seluruh wilayah Perancis. Ben-Gvir adalah penanggung jawab kepolisian dan penjara Israel.

Selepas penangkapan sukarelawan GSF, Ben-Gvir terekam bersorak di depan puluhan orang yang diborgol dan dipaksa sujud. Orang-orang itu merupakan sukarelawan GSF. (AP/AFP/REUTERS)