Isu Nasib Minoritas dan Masa Depan Suriah Baru

Peristiwa bentrokan berdarah di wilayah pesisir Suriah (meliputi wilayah Latikia, Tartus, Banias, dan Jableh) pada Kamis, 6 Maret 2025, yang menelan korban hampir 1000 tewas, merupakan ujian pertama bagi Pemerintah Suriah baru pimpinan Presiden Ahmed Al Shaara. Peristiwa berdarah di wilayah pesisir Suriah itu sebenarnya bisa dilihat dalam dua perspektif.

Pertama, melihat peristiwa itu sebagai peristiwa keamanan yang paling mengguncang Suriah pascatumbangnya rezim Presiden Bashar al-Assad pada 8 Desember 2024. Kedua, sebagai sebuah pesan politik tentang nasib kaum minoritas di Suriah.

Wilayah pesisir Suriah dikenal sebagai basis kaum minoritas Syiah Alawite yang memiliki persentase sekitar 9 persen dari seluruh penduduk Suriah yang mencapai sekitar 25 juta jiwa. Keluarga besar Assad yang berkuasa di Suriah sejak tahun 1970 hingga 8 Desember 2024 berasal dari kaum minoritas Syiah Alawite. Peristiwa berdarah di wilayah pesisir Suriah itu tentu tidak terlepas dari isu konsentrasi kaum minoritas Syiah Alawite di wilayah tersebut.

Isu nasib kaum minoritas Suriah memang merupakan salah satu dari banyak isu yang menjadi tantangan besar bagi pemerintah baru Suriah dalam upaya membangun persatuan dan kesatuan negeri Suriah. Ada beberapa kelompok minoritas di Suriah, seperti kaum Kurdi (sekitar 10 persen dari populasi Suriah) di Suriah timur laut dan utara, kaum Syiah Alawite (sekitar 9 persen) di Suriah barat (wilayah pesisir), kaum Druze (sekitar 3,2 persen) di Suriah Barat laut dan Selatan, serta kaum Kristen Ortodok (sekitar 10 persen) di kota Damaskus, Aleppo serta wilayah pesisir.

Legitimasi pemerintah baru Suriah di bawah pimpinan Presiden Ahmed al Sharaa hanya bisa diperoleh jika berhasil menyatukan semua elemen rakyat Suriah yang terdiri dari kaum mayoritas ataupun minoritas. Ini isu tidak mudah bagi pemerintah baru Suriah. Pasalnya, masih banyak sisa loyalis rezim mantan Presiden Bashar al-Assad yang menjadi sel-sel tidur saat ini dan kekuatan regional atau internasional yang dirugikan kepentingannya akibat tumbangnya rezim mantan Presiden Bashar al-Assad itu.

Para pihak yang dirugikan kepentingannya itu bisa dengan mudah memanfaatkan kaum minoritas untuk mengganggu keamanan, bahkan melakukan serangan balik untuk menumbangkan pemerintah baru Suriah. Memainkan kartu kaum minoritas bisa dengan mudah dan cepat mendapat respon masyarakat internasional.

Peristiwa bentrokan berdarah di wilayah pesisir Suriah pada Kamis, 6 Desember 2025, merupakan contoh aksi sisa loyalis mantan Presiden Bashar al-Assad menggunakan wilayah basis kaum minoritas Alawite untuk mengganggu keamanan dengan menyerang aparat keamanan di wilayah pesisir. Maka, menjadi sulit memisahkan antara penggerak aksi sebenarnya, yakni kelompok sisa loyalis mantan Presiden al-Assad dan kaum minoritas Alawite yang wilayahnya dijadikan titik tolak aksi gangguan keamanan.

Ketika aparat keamanan melancarkan serangan balik, korban dari kaum minoritas sipil Alawite yang tidak berdosa tidak bisa dihindarkan karena kelompok sisa loyalis mantan Presiden al-Assad berlindung wilayah basis kaum Alawite. Bahkan ada dari kaum minoritas Kristen di wilayah pesisir juga turut menjadi korban dalam perang semiterbuka antara aparat keamanan Suriah dan sisa loyalis mantan Presiden Assad itu.

Pemberitaan banyak media Barat sering lebih menonjolkan isu bentrokan antara pemerintah baru Suriah dan kaum minoritas di Suriah dalam kasus bentrokan di wilayah pesisir itu.

Media Timur Tengah, seperti stasiun televisi Al Jazeera dan harian Asharq al-Awsat segera menetralisir pemberitaan media Barat itu dengan menjelaskan bahwa bentrokan berdarah di wilayah Pesisir Suriah itu antara aparat keamanan dan sisa loyalis mantan Presiden Assad, bukan antara pemerintah dan kaum minoritas.

Maka, bahaya isu kaum minoritas dimanfaatkan kelompok tertentu untuk tujuan politik tertentu pula segera dibaca Presiden Suriah Ahmed al-Sharaa. Itulah dibalik Presiden Suriah Ahmed al-Sharaa pada Senin, 10 Maret 2025, menandatangani kesepakatan dengan Pemimpin Pasukan Demokratik Suriah (SDF) Mazloum Abdi sebagai wakil kaum minoritas Kurdi.

Kesepakatan itu mengintegrasikan semua institusi SDF ke dalam pemerintah baru Suriah dan negara Suriah menjamin hak kewarganegaraan serta hak konsitusional kaum Kurdi. Otoritas baru Suriah pada Selasa, 11 Maret 2025, juga berhasil menandatangani kesepakatan dengan Dewan Militer Suwayda yang mewakili kaum minoritas Druze. Kesepakatan itu juga menegaskan, Provinsi Suwayda yang dikontrol kaum minoritas Druze berintegrasi dengan pemerintah baru Suriah.

Langkah Presiden Suriah Ahmed al-Sharaa segera mencapai kesepakatan dengan kaum minoritas Kurdi dan Druze itu, tentu agar peristiwa berdarah di kantong-kantong kaum minoritas Alawite di wilayah pesisir Suriah tidak menjalar ke kantong-kantong kaum minoritas lainnya. Belajar dari peristiwa berdarah wilayah pesisir Suriah, Sharaa sangat khawatir sisa loyalis mantan Presiden Assad juga memanfaatkan kaum minoritas lainnya untuk melakukan perlawanan terhadap pemerintah baru Suriah.

Jika semua kantong minoritas bergejolak, pemerintah baru Suriah akan menghadapi masalah besar dalam hubungannya dengan regional dan internasional yang menyerukan pemerintah baru Suriah menjamin hak-hak kaum minoritas. Tentu Presiden Al Sharaa yang sedang berjuang memperkuat legitimasinya dikancah regional dan internasional, tidak ingin peristiwa berdarah di wilayah pesisir terulang lagi dan juga menjalar ke wilayah minoritas lainnya.

Kesepakatan antara pemerintah baru Suriah dan kaum minoritas Syiah Alawite juga sedang ditunggu dalam upaya menjamin hak dan keamanan kaum minoritas Alawite di Suriah, seperti halnya kesepakatan dengan kaum minoritas Kurdi dan Druze.

________

Musthafa Abd Rahman, wartawan Kompas 1991-2022