Jaringan Gusdurian Indonesia Menolak Dewan Perdamaian Trump

JAKARTA, KOMPAS — Pembentukan Dewan Perdamaian oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump menuai penolakan dan memicu dukungan baru terhadap Perserikatan Bangsa-Bangsa. Salah satu penolakan datang dari Jaringan Gusdurian Indonesia. Komunitas ini juga mendesak Pemerintah Indonesia untuk menarik diri dari keterlibatan dalam Dewan Perdamaian karena bertentangan dengan amanat konstitusi.

Direktur Jaringan Gusdurian Indonesia Alissa Wahid melalui pernyataan tertulis, Senin (2/2/2026), menegaskan, Dewan Perdamaian atau Board of Peace sejak awal sangat kental dan dipengaruhi oleh kepentingan AS. Hal itu terlihat dari rancangan awal dewan yang sepihak tanpa proses konsultasi dengan bangsa yang menjadi sasaran, yaitu Palestina.

Bahkan, lanjut Alissa, tidak ada satu pun wakil Palestina yang duduk di dalam dewan tersebut. Selain itu, upaya ini tidak punya mandat hukum internasional yang jelas serta melemahkan mekanisme lembaga resmi internasional seperti PBB.

Hal demikian berpotensi menghasilkan keputusan yang tidak transparan dan hanya mengekor kepentingan AS. ”Rencana ini sama saja dengan melakukan pemulihan perdamaian semu tanpa kemerdekaan dan harga diri Palestina untuk menentukan nasib sendiri,” kata Alissa.

Jaringan Gusdurian Indonesia menegaskan, keikutsertaan Indonesia di dalam inisiatif sepihak tersebut telah melanggar amanat konstitusi sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Dalam Pembukaan UUD disebutkan, ”Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”.

Jaringan Gusdurian berpandangan, membuat perjanjian internasional yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat serta yang terkait dengan beban keuangan negara harus dilakukan melalui persetujuan DPR sebagaimana bunyi Pasal 11 UUD 1945.

Keterlibatan Indonesia dalam Dewan Perdamaian juga dipandang hanya akan menempatkan Indonesia sebagai pemberi legitimasi pada kepentingan kekuatan global yang melanggengkan penindasan di Palestina. Jaringan Gusdurian berpendapat, perdamaian sejati tidak boleh dirumuskan dan ditentukan secara sepihak dengan mengabaikan sejarah, luka, dan suara rakyat Palestina.

Untuk itu, Jaringan Gusdurian menolak Dewan Perdamaian yang digagas Trump. Inisiatif Trump nyata-nyata bukan jalan menuju kemerdekaan bangsa Palestina dan merupakan upaya dominasi politik imperial dengan bungkus perdamaian.

Jaringan Gusdurian mendesak Pemerintah Indonesia untuk menarik diri dari keterlibatan dalam Dewan Perdamaian. Mereka juga meminta Indonesia untuk memaksimalkan mekanisme PBB yang lebih transparan, akuntabel, dan berpihak kepada rakyat Palestina melalui Dewan HAM PBB atau mekanisme hukum internasional lainnya.

Gusdurian mendorong kelompok-kelompok masyarakat sipil untuk selalu mengontrol dan mengkritisi kebijakan pemerintah yang tidak sejalan dengan amanat konstitusi agar tercapai kemaslahatan bangsa. Terakhir, lanjut Alissa, Gusdurian menyerukan kepada seluruh warga Indonesia untuk terus memberikan dukungan kepada perjuangan bangsa Palestina dan melawan genosida Israel.

Selain Indonesia, negara anggota Dewan Keamanan PBB menolak Dewan Perdamaian. Dalam pernyataan DK PBB, pidato publik, dan pernyataan tertutup, negara-negara itu menolak rencana Trump untuk menggulingkan tatanan internasional pasca-Perang Dunia II.

Komunitas internasional pada awalnya membayangkan Dewan Perdamaian sebagai lembaga yang akan mengawasi kerja komite transisi Gaza. Namun, komunitas internasional kecewa dengan ambisi Trump yang menginginkan dewan itu menjadi mediator konflik di seluruh dunia.

Ambisi ini dibaca sebagai upaya menyaingi DK PBB, yang bertugas memastikan perdamaian dan keamanan internasional. Komunitas internasional juga melihat Trump berupaya menggantikan PBB dengan Dewan Perdamaian.

”Menurut pendapat saya, tanggung jawab dasar untuk perdamaian dan keamanan internasional terletak pada PBB, terletak pada Dewan Keamanan,” kata Sekretaris Jenderal Antonio Guterres, pekan lalu.

”Hanya Dewan Keamanan yang dapat mengambil keputusan yang mengikat semua pihak. Tidak ada badan atau koalisi lain yang secara hukum dapat diwajibkan untuk membuat semua negara anggota mematuhi keputusan tentang perdamaian dan keamanan,” tegas Guterres.

Kekecewaan semakin besar karena Piagam Dewan Perdamaian menyatakan Trump akan memimpin hingga ia mengundurkan diri, dengan hak veto atas tindakan dan keanggotaannya.

Empat anggota tetap DK PBB, yakni China, Perancis, Rusia, dan Inggris, sudah menolak atau belum mengindikasikan akan bergabung dengan Dewan Perdamaian. Jepang dan Jerman juga belum menunjukkan keinginan bergabung.

Dari 60 negara yang diundang Trump, 26 negara sudah bergabung dan sembilan menolak. Kesembilan negara yang menolak merupakan negara Eropa.

”Peluncuran piagam Dewan Perdamaian yang jauh lebih luas oleh AS mengubah seluruh upaya tersebut menjadi beban,” ujar Richard Gowan, pengamat PBB dan Direktur Program International Crisis Group.

Menurut Gowan, negara-negara yang ingin bergabung untuk membantu Gaza melihat dewan tersebut berubah menjadi klub penggemar Trump. ”Itu tidak menarik. Jika Trump tetap memfokuskan dewan hanya pada Gaza, lebih banyak negara, termasuk beberapa negara Eropa, akan bergabung,” katanya.

Perdana Menteri Inggris Keir Starmer sudah bertemu dengan Guterres di London pada Januari. Mereka bertemu saat isu diplomatik terkait upaya Trump mencaplok Greenland menghangat.

Dalam pernyataan, Starmer menegaskan kembali dukungan abadi Inggris untuk PBB dan sistem berbasis aturan internasional. Starmer menekankan peran penting PBB dalam mengatasi masalah global yang membentuk kehidupan di Inggris dan di seluruh dunia.

Dalam Forum Ekonomi Dunia (WEF) di Davos, Swiss, pekan lalu, Inggris menyatakan keprihatinan tentang Dewan Perdamaian. Inggris lantas menolak untuk berpartisipasi dalam upacara penandatanganan piagam.

Perancis, Spanyol, dan Slovenia menolak tawaran Trump. Mereka menyebutkan Dewan Perdamaian memiliki agenda yang tumpang tindih dan berpotensi bertentangan dengan PBB.

Presiden Perancis Emmanuel Macron mengatakan, dewan tersebut melampaui kerangka kerja Gaza dan menimbulkan pertanyaan serius, khususnya terkait prinsip dan struktur PBB, yang tidak dapat dipertanyakan.

”Dewan itu mengecualikan Otoritas Palestina dan karena badan itu berada di luar kerangka kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa,” kata Perdana Menteri Spanyol Pedro Sánchez.

Musuh-musuh Amerika enggan bergabung. ”Tidak ada satu negara pun yang boleh mendikte persyaratan berdasarkan kekuatannya, dan pendekatan ’pemenang mengambil semuanya’ tidak dapat diterima,” kata Duta Besar China untuk PBB Fu Cong dalam pertemuan DK PBB.

Fu menyerukan agar PBB diperkuat, bukan dilemahkan. Fu menegaskan, status dan peran DK PBB tidak tergantikan.

”Kita tidak akan memilih-milih komitmen kita kepada organisasi tersebut, dan kita juga tidak akan mengabaikan PBB dan menciptakan mekanisme alternatif,” katanya dalam pernyataan. (AP)