Langgar Etika, PM Paetongtarn Kehilangan Jabatannya

BANGKOK, JUMAT - Mahkamah Konstitusi Thailand mencopot Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra dari jabatannya, Jumat (29/8/2025). Pengadilan menilai dia melanggar etika dalam kasus bocornya percakapan telepon dengan mantan PM Kamboja Hun Sen soal sengketa perbatasan kedua negara.

Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Thailand ini memunculkan gejolak baru dalam politik Thailand. Dia perdana menteri kelima dalam 17 tahun yang dicopot jabatannya oleh MK.

Pada awal pembacaan putusan disebutkan, Paetongtarn ”menunjukkan integritas sesuai Konstitusi dan tidak menunjukkan ketidakjujuran dalam percakapan telepon yang bocor dengan mantan PM Kamboja”.

Namun, MK menilai Paetongtarn melanggar etika dalam kasus tersebut. Dia pun kehilangan jabatan yang baru dipegangnya sekitar setahun.

Saat hadir di Gedung Pemerintahan di Bangkok, Paetongtarn (39) menyapa wartawan sambil tersenyum. Menurut CNA, Jiraporn Sindhuprai, seorang pembantu dekat Paetongtarn, mengatakan, dia berada dalam “semangat baik” menjelang putusan.

Stithorn Thananithichot, pengamat politik di Universitas Chulalongkorn, mengatakan, Paetongtarn kehilangan kredibilitas sejak percakapan telepon itu bocor.

Selain itu, popularitas pemerintah di mata publik sudah anjlok. Bangkok Post melaporkan, survei Institut Administrasi Pembangunan Nasional (Nida), awal Agustus, menemukan, lebih dari 80 persen responden ingin Paetongtarn mengundurkan diri atau membubarkan parlemen.

Paetongtarn terjerat kontroversi karena dinilai melanggar etika saat menelepon mantan PM Kamboja Hun Sen pada Juni 2025. Mereka membahas sengketa perbatasan kedua negara. Dalam percakapan itu, Paetongtarn terkesan merendahkan diri dan menjatuhkan martabat militer Thailand. Sejak terkena skors, Phumtham Wechayachai menjadi pelaksana tugas PM Thailand.

Dosen Fakultas Ilmu Politik di Sukhothai Thammathirat Open University, Yutthaporn Issarachai, menambahkan, istilah seperti “pelanggaran etika serius” tidak memiliki definisi yang tepat. Pada akhirnya, hal itu akan bergantung pada interpretasi MK.

Paetongtarn menjadi pemimpin Thailand dari Dinasti Shinawatra terbaru yang harus kehilangan jabatan. Dinasti Shinawatra, khususnya, memiliki jejak kelam. Militer telah menggulingkan ayah Paetongtarn, Thaksin Shinawatra, pada 2006 dan bibinya, Yingluck Shinawatra, pada 2014.

Untuk sementara, kabinet pemerintah akan tetap berfungsi sebagai pelaksana tugas hingga kabinet baru terbentuk. Phumtham akan melanjutkan peran sebagai Plt PM Thailand.

Jika Thailand harus memilih pemimpin baru, PM bisa berasal dari partai berkuasa Pheu Thai, anggota koalisi pemerintah, bahkan oposisi. Lobi politik yang alot diperkirakan bakal terjadi sebelum parlemen memilih perdana menteri baru.

“Menunjuk perdana menteri baru akan sulit dan mungkin memakan waktu yang cukup lama. Tidak mudah bagi semua pihak untuk menyelaraskan kepentingan mereka,” tutur Stithorn.

Namun, dia berpendapat, Pheu Thai akan dirugikan. “Daya tawar akan menjadi milik semua pihak kecuali Pheu Thai,” ucap Stithorn.

Peneliti tamu dan koordinator pelaksana Program Studi Thailand di ISEAS-Yusof Ishak Institute, Napon Jatusripitak, menjelaskan, citra Shinawatra sudah tamat. Lebih-lebih, Pheu Thai sangat bergantung pada warisan Shinawatra.

“Kepemimpinan karismatik yang sering dikaitkan dengan Thaksin telah terkikis oleh kenaifan Paetongtarn yang telah menjadi tontonan publik di skala global,” ujar Napon kepada Al Jazeera.

Sebanyak lima orang memenuhi syarat untuk menjadi kandidat PM Thailand. Satu calon berasal dari Pheu Thai, yaitu Chaikasem Nitisiri (77), mantan jaksa agung dengan pengalaman kabinet yang terbatas. Namun, menurut The Nation, ia memiliki riwayat masalah kesehatan.

Calon lainnya adalah mantan PM Prayuth Chan-ocha yang pernah memimpin kudeta terhadap pemerintahan Pheu Thai pada 2014. Ada pula Pirapan Salirathavibhaga dari Partai Persatuan Bangsa Thailand, Jurin Laksanawisit dari Partai Demokrat, dan Anutin Charnvirakul dari Partai Bhumjaithai. Charnvirakul pernah ikut dalam koalisi pemerintah sekarang sebagai wakil PM sebelum akhirnya mundur.

Siapapun PM Thailand, tugas berat menanti. Bangkok tengah menghadapi tantangan ekonomi, mulai dari melonjaknya utang rumah tangga sampai pelambatan pertumbuhan ekonomi. (Reuters)