Pengadilan Skors PM Thailand dari Jabatan, Citra Kamboja Bisa Turut Tercoreng

BANGKOK, SELASA — Krisis politik Thailand meruncing. Mahkamah Konstitusi Thailand menskors Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra dari jabatan. Ia harus menunggu penyelidikan atas teleponnya dengan Hun Sen, mantan perdana menteri Kamboja. Nasib Paetongtarn bergantung pada hasil penyelidikan tersebut.

Menurut The Nation, sembilan hakim Mahkamah Konstitusi menyetujui petisi dari 36 senator konservatif, Selasa (1/7/2025). Pengadilan memerintahkan Paetongtarn untuk menyerahkan pembelaan secara tertulis dalam waktu 15 hari.

”Mahkamah Konstitusi dengan mayoritas 7-2 menskors responden dari tugas perdana menteri mulai 1 Juli hingga Mahkamah Konstitusi membuat keputusannya,” bunyi pernyataan pengadilan.

Bagi para senator, isi telepon menunjukkan Paetongtarn melanggar konstitusi, tidak berintegritas, dan melanggar etika sehingga mengancam kedaulatan negara. Penjelasannya tentang upaya diplomasi secara lembut tidak masuk akal. Paetongtarn seharusnya menyelesaikan sengketa melalui negosiasi diplomatik yang sejalan dengan praktik internasional dan protokol Kementerian Luar Negeri Thailand.

Paetongtarn mengatakan akan menerima dan berusaha sebaik mungkin untuk membela diri. Sebab, dia tidak punya niat lain selain melindungi negara dan menjaga perdamaian.

”Saya hanya memikirkan apa yang harus dilakukan untuk menghindari masalah, apa yang harus dilakukan untuk menghindari konfrontasi bersenjata, agar para prajurit tidak menderita kerugian apa pun. Saya tidak akan bisa menerimanya jika saya mengatakan sesuatu dengan pemimpin lain yang dapat mengakibatkan konsekuensi negatif,” tutur Paetongtarn.

Paetongtarn lanjut mengucapkan terima kasih dan meminta maaf kepada para pendukung. ”Saya akan terus bekerja untuk negara sebagai warga negara Thailand. Saya tidak punya niat buruk,” ucapnya.

Menyusul putusan Mahkamah Konstitusi, Wakil Perdana Menteri Suriya Juangroongruangkit menjadi penjabat perdana menteri. Paetongtarn akan tetap menjabat sebagai menteri kebudayaan di kabinet barunya.

Paetongtarn terpaksa merombak kabinet setelah satu partai besar keluar dari koalisi pemerintah karena skandal tersebut. Dalam kabinet baru yang telah disetujui Raja Vajiralongkorn, Paetongtarn mencalonkan diri sendiri untuk jabatan tambahan itu. Lembaran Negara Kerajaan tentang kabinet baru keluar sesaat sebelum pengadilan membuat keputusan.

Dalam telepon pada 15 Juni 2025, Paetongtarn dan Hun Sen, Presiden Senat Kamboja, membahas sengketa perbatasan kedua negara. Satu poin yang menjadi perhatian itu adalah Paetongtarn menyebut seorang komandan militer Thailand sebagai ”sisi yang berlawanan”.

Alhasil, publik marah. Dalam jajak pendapat yang dirilis pada 29 Juni 2025, tingkat penerimaan publik terhadap Paetongtarn jatuh pada 9,2 persen selama Juni. Angka ini turun tajam dari 30,9 persen pada Maret.

Perkembangan terbaru skandal Paetongtarn menambah krisis politik Thailand dalam beberapa tahun terakhir. Kursi pemimpin menjadi kosong. Padahal, ekonomi negara terbesar kedua di Asia Tenggara itu sedang melambat.

Kekhawatiran atas kudeta militer kembali mencuat. Militer Thailand memiliki sejarah panjang terlibat politik. Politisi biasanya berhati-hati untuk tidak menentang mereka. Kerajaan Thailand telah mengalami belasan kudeta sejak berakhirnya monarki absolut pada 1932.

Namun, para analis mengatakan skenario itu tidak mungkin terjadi. The New York Times mencatat, lembaga militer-kerajaan kemungkinan akan menggunakan manuver hukum untuk menyingkirkan Paetongtarn.

Pengadilan Thailand, khususnya Mahkamah Konstitusi, dan badan-badan independen, seperti Komisi Pemilihan Umum, sering dipakai kaum royalis untuk melumpuhkan atau menenggelamkan lawan politik. Tahun lalu, mantan PM Srettha Thavisin dicopot Mahkamah Konstitusi karena pelanggaran etika.

Paetongtarn juga tengah menghadapi penyelidikan atas dugaan pelanggaran etika oleh Kantor Komisi Anti-Korupsi Nasional. Keputusan tentang kasus ini turut dapat berujung pada pemecatannya.

Paetongtarn (38) adalah PM termuda Thailand saat menjabat pada Agustus 2024. Selama ini, dia dilihat sebagai boneka dari ayahnya, Thaksin Shinawatra, yang juga adalah mantan PM. Thaksin sedang menghadapi berbagai tuduhan pidana sejak kembali ke Thailand pada 2023.

Paetongtarn adalah anggota keluarga Shinawatra ketiga yang menjadi PM. Hubungan keluarga Shinawatra dengan militer sangat sensitif. Militer telah menggulingkan ayahnya, Thaksin Shinawatra, pada 2006 dan bibinya, Yingluck Shinawatra, pada 2014.

Hun Sen adalah pihak yang merekam pembicaraan telepon tersebut. Dia lalu menyebarkannya kepada sejumlah pejabat Kamboja. Ada beberapa spekulasi penyebab yang muncul, dia bisa saja ingin mengalihkan perhatian warga dari isu domestik atau kesal dengan keluarga Shinawatra.

Teori lainnya adalah Hun Sen ingin mempercepat kehancuran keluarga Shinawatra karena khawatir proposal mereka untuk melegalkan perjudian di Thailand akan menghancurkan industri kasino Kamboja. Spekulasi berikutnya, Kamboja marah dengan aksi keras Thailand terhadap industri penipuan ilegal di sepanjang perbatasan Myanmar dan Kamboja.

David Hutt, peneliti di Institut Studi Asia Eropa Tengah (CEIAS) mengatakan, langkah Hun Sen adalah bentuk manipulasi yang membuat dia mampu berkuasa selama empat dekade. Namun, Hun Sen salah langkah dengan menyerukan perubahan rezim di Thailand.

”Menyerukan perubahan rezim di negara tetangga tentu tidak membuat Phnom Penh tampak sebagai penegak norma-norma internasional, termasuk tidak mencampuri urusan negara lain yang merupakan prinsip ASEAN,” tulis Hutt dalam artikel di The Diplomat, Selasa.

Secara teknis, Phnom Penh dapat mengklaim bahwa komentar Hun Sen hanyalah pernyataan presiden partai dan senat, bukan pemerintah. Namun, semua pihak sadar dia adalah sosok yang berkuasa di Kamboja. Putra Hun Sen, Hun Manet, adalah PM Kamboja.

Hutt melanjutkan, langkah Hun Sen dapat berdampak buruk bagi Phnom Penh. Tidak ada pemimpin asing yang akan memercayai keluarga Hun dengan informasi pribadi lagi.

Padahal, Kamboja sangat ingin mendapatkan dukungan internasional. Phnom Penh telah membawa sengketa perbatasan ke Mahkamah Internasional, sedangkan Thailand tidak. Langkah itu sudah menunjukkan kepatuhan terhadap hukum internasional. Namun, dengan perkembangan saat ini di Thailand, citra Kamboja bisa saja tercoreng. (AP/AFP/REUTERS)