Jumlah Daerah yang Alami Kenaikan Harga Beras Terus Bertambah

JAKARTA, KOMPAS — Jumlah daerah yang mengalami kenaikan harga beras terus bertambah. Untuk mengatasinya, pemberian bantuan beras bagi 18,3 juta keluarga berpenghasilan rendah perlu dibarengi dengan penyaluran beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan secara selektif.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Pudji Ismartini, Selasa (10/6/2025), mengatakan, per pekan I Juni 2025, jumlah daerah yang mengalami kenaikan harga beras 119 kabupaten/kota. Jumlah daerah tersebut bertambah dibandingkan pekan-pekan sebelumnya.

BPS mencatat, pada pekan III Mei 2025, jumlah daerah yang mengalami kenaikan harga beras baru 69 kabupaten/kota. Kemudian, pada pekan IV dan V Mei 2025, jumlahnya terus bertambah masing-masing menjadi 92 daerah dan 97 daerah.

”Kenaikan harga beras ini perlu diwaspadai karena harganya relatif tinggi dibandingkan harga eceran tertinggi (HET),” ujarnya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang digelar Kementerian Dalam Negeri secara hibrida di Jakarta.

Kenaikan harga beras ini perlu diwaspadai karena harganya relatif tinggi dibandingkan HET.

Menurut Pudji, kondisi itu terutama terjadi di Zona 3 yang mencakup daerah-daerah di Maluku dan Papua. Per pekan I Juni 2025, harga rerata beras berbagai kualitas di zona tersebut Rp 19.634 per kilogram (kg) atau naik 0,29 persen dibandingkan Mei 2025.

Harga rerata beras tersebut berada di atas rentang HET beras medium dan premium Zona 3, yakni Rp 13.500 per kg-Rp 15.800 per kg. Daerah dengan harga beras tertinggi adalah Kabupaten Intan Jaya (Rp 54.772 per kg), Puncak (Rp 45.000 per kg), dan Pegunungan Bintang (Rp 40.000 per kg).

”Untuk Zona 1 dan 2, lanjut Pudji, harga rerata beras berbagai kualitas juga naik tetapi masih di rentang HET,” katanya.

Misalnya, di Zona 1 yang mencakup Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi. Per pekan I Juni 2025, harga rerata beras berbagai kualitas tembus Rp 14.126 per kg atau naik 0,72 persen dibandingkan Mei 2025.

Harga tersebut masih berada di rentang HET beras medium dan premium Zona 1, yakni Rp 12.500-Rp 14.900 per kg. Daerah dengan harga beras tertinggi adalah Kabupaten Wakatobi (Rp 17.455 per kg), Buton Utara (Rp 16.863 per kg), dan Kepulauan Sangihe (Rp 16.492 per kg).

Merujuk data Panel Harga Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), per 10 Juni 2025, harga rerata nasional beras medium Rp 13.907 per kg atau 11,26 persen di atas HET. Harga rerata beras di semua zona juga berada di atas HET, yakni 7,09 persen di Zona 1, 8,34 persen di Zona 2, dan 16,73 persen di Zona 3.

Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa menuturkan, pemerintah telah menyiapkan dua paket peredam kenaikan harga beras. Pertama, bantuan pangan berupa 20 kg beras bagi 18,3 juta keluarga berpenghasilan rendah untuk bulan sekaligus, yakni Juni dan Juli 2025.

”Saat ini, kami tengah menunggu pencairan dana Rp 4,9 triliun dari Kementerian Keuangan. Kami menargetkan bantuan beras ini bisa disalurkan mulai pekan III Juni 2025,” tuturnya.

Kedua, lanjut Ketut, penyaluran beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Beras ini akan disalurkan secara selektif ke daerah-daerah yang harga berasnya di atas HET, terutama di Indonesia bagian timur, dan daerah-dareah yang tidak panen padi.

Saat ini, sudah ada 8 provinsi dan 15 kabupaten/kota yang mengusulkan penyaluran beras SPHP. Beberapa di antaranya Provinsi Papua, Sulawesi Utara, dan Riau; Kota Baubau dan Parepare, serta Kabupaten Jayawijaya, Jember, Kotawaringin Timur, dan Sintang.

Ketut juga mengungkapkan, Bapanas terus memantau beras yang masuk dan keluar di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC). Sistem pencatatan beras masuk dan keluar di pasar yang menjadi indikator harga beras nasional itu juga akan dibenahi hingga Agustus 2024 agar semakin transparan.

”Kami juga meminta PT Food Station Tjipinang Jaya (perusahaan daerah milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta) untuk menggulirkan gerakan pangan murah seperti sejumlah daerah lain,” ungkapnya.

Dalam rapat itu, Kementerian Pertanian (Kementan) mengingatkan agar pendistribusian bantuan beras dan penyaluran beras SPHP tetap memperhatikan daerah-daerah yang sedang dan akan panen. Kementan juga meminta Bulog tetap menyerap gabah petani, terutama di daerah-daerah dengan harga gabah kering panen (GKP) di bawah harga pembelian pemerintah (HPP) Rp 6.500 per kg.

Staf Ahli Menteri Pertanian Bidang Investasi Pertanian Suwandi mengemukakan masih ada sejumlah daerah di Indonesia yang akan panen padi pada Juni dan Juli 2025. Sepanjang dua bulan itu, masing-masing terdapat 60 daerah dengan potensi luas panen padi tertinggi.

Daerah dengan potensi luas panen padi tertinggi pada Juni 2025 antara lain kabupaten Banyuasin, Karawang, dan Indramayu. Sementara daerah dengan potensi luas panen padi tertinggi pada Juli 2025 antara lain Demak, Banyuasin, dan Grobogan.

”Tahun ini, Bulog ditargetkan dapat menyerap gabah petani setara 3 juta ton beras. Hingga kini, total serapannya 2,4 juta ton setara beras sehingga masih perlu ditingkatkan lagi,” katanya.

Di sisi lain, Suwandi menambahkan masih ada daerah-daerah dengan harga GKP di tingkat petani yang berada di bawah HPP. Beberapa daerah itu adalah Lampung dengan harga GKP di tingkat petani Rp 6.440 per kg, Sulawesi Barat Rp 6.380 per kg, Sumatera Utara Rp 6.319 per kg, dan Sumatera Selatan Rp 6.300 per kg.

Panel Harga Pangan Bapanas menunjukkan, per 10 Juni 2025, harga rerata nasional GKP di tingkat petani Rp 6.703 per kg. Harga GKP tertinggi berada di Sumatera Barat dan Jawa Timur, masing-masing Rp 6.985 per kg dan Rp 6.910 per kg.

Kepala Divisi Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik Bulog Rini Andrida menyatakan, saat ini, Bulog masih melanjutkan menyerap gabah petani hingga mencapai target 3 juta ton setara beras. Realisasi serapannya per 9 Juni 2025 mencapai 2,51 juta ton setara beras. Dengan begitu, total beras yang dikelola Bulog menjadi 4,085 juta ton.