Kabinet Israel Belum Menyetujui, Gencatan Senjata Hamas-Israel Terancam

TEL AVIV, KAMIS — Baru beberapa jam diumumkan, kesepakatan gencatan senjata antara Hamas di Jalur Gaza dan Israel sudah terancam. Kabinet Israel tak kunjung meratifikasi kesepakatan itu dalam sidang yang dijadwalkan, Kamis (16/1/2025).

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menuding Hamas tidak serius dengan mengubah-ubah syarat kesepakatan sehingga sidang kabinet tidak bisa digelar. ”Ada beberapa syarat yang diubah oleh Hamas, tidak sesuai dengan perundingan yang disepakati sebelumnya,” kata Netanyahu, Kamis.

Dua pejabat tinggi di Hamas, Sami Abu Zuhri dan Izzat al-Rishq, dalam dua kesempatan berbeda membantah tuduhan Netanyahu tersebut.

Mereka mengatakan, itu dalih yang dibuat-buat oleh Netanyahu. Keduanya menegaskan, Hamas hingga detik terakhir berpegang teguh kepada perjanjian dari perundingan gencatan senjata yang dimediasi oleh Amerika Serikat, Mesir, dan Qatar. Hamas tidak pernah mengutarakan ada perubahan pikiran.

Media Israel melaporkan, tertundanya ratifikasi kesepakatan gencatan senjata di Gaza oleh Pemerintah Israel, antara lain, karena pertentangan internal dalam koalisi pemerintahan yang dipimpin Netanyahu.

Perjanjian gencatan senjata Hamas dan Israel awalnya direncanakan berlaku efektif mulai Minggu (19/1/2025) dan berlangsung selama 42 hari. Perjanjian ini mengamanatkan Hamas membebaskan 33 sandera dalam kurun enam pekan ke depan. Sebagai balasan, Israel membebaskan ratusan warga Palestina yang ditahan di penjara-penjara mereka.

Setelah dua hal itu tercapai, kedua belah pihak akan merundingkan fase kedua dari gencatan senjata. Pada fase lanjutan ini, Hamas akan membebaskan sandera yang tersisa dan Israel membebaskan para tentara Palestina yang ditawan.

Perjanjian antara Hamas dan Israel ini adalah harapan penghentian pertumpahan darah yang berlangsung selama 15 bulan terakhir dan merenggut nyawa 46.707 warga Palestina di Gaza. Bagi warga Israel, ini harapan untuk bertemu kembali dengan anggota keluarga yang disandera.

Salah satu penyebab alotnya dinamika di Knesset ialah karena keretakan di dalamnya. Media Israel, Kan, melaporkan bahwa Menteri Keuangan Bezalel Smotrich yang berhaluan ultrakanan mengancam meninggalkan koalisi pendukung Netanyahu apabila perjanjian gencatan senjata diterapkan.

Smotrich dan Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir adalah dua politikus ekstrem kanan yang tidak menginginkan perdamaian dengan Gaza. Mereka memercayai bahwa Gaza harus dikosongkan dari warga Palestina guna menjadi zona kosong dan penyangga keamanan Israel. Mereka berdua mengatakan, gencatan senjata dengan Hamas berbahaya dan merendahkan kedaulatan Israel.

Belum ada keterangan, apakah kabinet Israel akan mengubah jadwal sidangnya. Dalam ketidakpastian ini, militer Israel masih terus menggempur Gaza.

Pada serangan terakhir, gempuran menewaskan 73 warga Gaza. Hal ini mengkhawatirkan warga Gaza yang sebelumnya bersukacita atas tercapainya gencatan senjata. Warga Gaza berharap, pertumpahan darah bisa dihentikan.

Philippe Lazarini, Kepala Badan Bantuan dan Pemulihan PBB untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat (UNRWA), lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menangani bantuan untuk pengungsi Palestina, mengutarakan kekecewaannya. Sebelumnya, UNRWA optimistis karena Pemerintah Mesir siap membuka kembali Gerbang Rafah sehingga aliran bantuan sosial untuk warga Gaza bisa segera diberikan.

Sementara itu, bagi warga Gaza, impian mereka sederhana, yaitu bisa pulang. ”Saya hanya ingin kembali ke rumah. Saya tahu, rumah saya hanya tinggal puing, tetapi keluarga kami butuh untuk kembali ke akar,” kata warga Gaza, Mahmood Kurdia, kepada media CBS.

Di Tel Aviv, warga menghidupkan kembali harapan bisa melihat sanak saudara yang diculik dan disandera oleh Hamas pada operasi Badai Aqsa, 7 Oktober 2023. Salah satunya ialah Yifat Kalderon yang sepupunya, Ofer, termasuk salah satu sandera. ”Kami ingin para sandera dipulangkan, termasuk mereka yang sudah meninggal. Kami ingin bertemu mereka,” ujarnya. (AP/AFP)