Kadin dan Aprisindo  Minta Pemerintah Terbang ke Washington DC untuk Negosiasi

JAKARTA, KOMPAS — Kamar Dagang dan Industri Indonesia akan menggunakan jalur hubungan dengan Kamar Dagang Amerika Serikat atau US Chamber of Commerce untuk menindaklanjuti negosiasi kedua negara. Sementara itu, sejumlah pelaku industri masih mengkaji dampak dari tarif impor 32 persen.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie mengatakan, AS merupakan mitra bisnis strategis Indonesia. Hubungan Indonesia dan AS adalah hubungan saling membutuhkan. Pernyataan Presiden Trump merupakan pidato pembuka yang berarti pintu negosiasi masih terbuka.

”Awal Mei, menurut rencana, nanti, berkoordinasi dengan pemerintah, Kadin Indonesia akan ke AS untuk menindaklanjuti kerja sama dengan US Chamber of Commerce dan menghadiri beberapa konferensi bisnis dan ekonomi untuk menyikapi perkembangan terakhir,” kata Anindya dalam siaran pers, Jumat (4/4/2025).

Menurut Anindya, Indonesia masih berpeluang mempertahankan hubungan baik dengan AS sebagai mitra dagang. AS membutuhkan pasar bagi peralatan pertahanan, pesawat terbang, dan liquefied natural gas atau gas alam cair.

AS juga bisa memberikan subsidi terhadap impor produk olahan dari nikel dan mineral lainnya dari Indonesia sepanjang mineral itu diolah sesuai standar lingkungan dan ketenagakerjaan. Hal ini dimungkinkan oleh critical minerals agreements dengan AS.

”Kita bisa menegosiasikan hal ini dengan produk ekspor andalan Indonesia,” kata Anindya.

Sebagai mitra dagang bilateral terbesar, AS merupakan pemasok valuta asing terbesar yang menyumbang surplus perdagangan sebesar 16,8 miliar dolar AS pada 2024 kepada Indonesia. Hampir semua ekspor komoditas utama Indonesia ke AS meningkat pada 2024.

Sebagian besar ekspor barang Indonesia ke AS adalah produk manufaktur, yaitu peralatan listrik, alas kaki, pakaian, dan bukan komoditas mentah. Selama ini, produk Indonesia dikenai tarif impor sekitar 10 persen di AS.

Namun, beberapa barang konsumsi sepenuhnya bebas bea masuk. Sebab, Indonesia menikmati fasilitas preferensi sistem umum atau The Generalized System of Preferences (GSP) yang diberikan Pemerintah AS kepada negara-negara berkembang.

Jika AS menindaklanjuti rencana tarif impor 32 persen untuk produk Indonesia, Anindya melanjutkan, dampak signifikan akan menimpa neraca pembayaran, khususnya neraca perdagangan dan arus investasi. Kebijakan Trump juga berdampak pada pergerakan dana investasi, baik investasi portofolio maupun investasi langsung.

”Karena itu, penting sekali upaya Indonesia menarik investasi, antara lain lewat pembuatan special economic zone yang dikhususkan untuk AS dengan aliansinya. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) itu sangat penting untuk menarik relokasi industri dari China,” katanya.

Jika Presiden Trump menyatakan hari pengumuman tarif sebagai Hari Pembebasan AS, Indonesia perlu menggulirkan sebuah paket kebijakan ekonomi menyeluruh untuk membebaskan para pelaku usaha dari kecemasan berinvestasi di Indonesia.

Presiden Prabowo telah menginstruksikan Kabinet Merah Putih agar mengambil langkah strategis dengan melakukan perbaikan struktural dan menggulirkan paket deregulasi, yaitu penyederhanaan regulasi dan penghapusan regulasi yang menghambat, khususnya regulasi terkait non-tariff barrier.

”Tarif Trump perlu dijadikan momentum bagi pemerintah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan pelaku usaha Indonesia agar lebih bekerja sama menjaga kepercayaan pasar, stabilitas rupiah, dan terus berusaha menurunkan ekonomi biaya tinggi seperti tecermin di incremental capital output ratio (ICOR) yang masih di atas 6 persen, jauh dari batas normal 4 persen,” katanya.

Ketua Umum Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Eddy Widjanarko mengatakan, pihaknya melihat peluang negosiasi masih terbuka terhadap Pemerintah AS. Pemerintah Indonesia harus segera mengirimkan delegasi level tinggi yang berkompeten dan kredibel ke Washington DC untuk bernegosiasi langsung dengan Pemerintah AS.

Kemitraan strategis global komprehensif antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah AS bertujuan memastikan hubungan pertumbuhan perdagangan kedua negara tetap menjadi pilar kesejahteraan bersama dan mendorong perubahan transformatif bagi kepentingan kedua negara.

”Hubungan kedua negara yang saling menguntungkan dalam perdagangan, termasuk alas kaki, saling menjaga kepentingan bersama, termasuk penguatan integrasi rantai pasokan dan investasi ke depan,” ujar Eddy.

Di luar upaya negosiasi itu, menurut Eddy, perlu ada solusi lain. Misalnya, pemerintah cepat menyelesaikan kesepakatan Indonesia European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) yang sudah terhambat sembilan tahun.

Penyelesaian kesepakatan itu akan memberikan akses pasar alternatif dan mengurangi tarif bea masuk produk alas kaki Indonesia ke pasar 27 negara di Eropa.

Saat ini, Eddy menambahkan, Aprisindo sedang mengkaji komprehensif dampak terhadap anggotanya dari penerapan tarif resiprokal. Aprisindo bekerja sama secara aktif dengan pemerintah untuk menempuh langkah-langkah strategis guna memitigasi dampaknya.

”Tentu ini akan memiliki dampak yang cukup berat bagi pelaku industri persepatuan. Kemampuan anggota Aprisindo, dengan penerapan tarif baru ini, perlu waktu untuk menyesuaikan dengan situasi dan keadaan dari kebijakan ini,” katanya.