KAI Proyeksi Puncak Arus Mudik pada H-3 Lebaran

JAKARTA, KOMPAS — PT Kereta Api Indonesia (Persero) memprediksi puncak arus mudik kereta api pada H-3 atau 28 Maret dan puncak arus balik kereta api pada H+5 atau 5 April. Saat bersamaan, penjagaan harus diperketat karena sejumlah penjaga jalan lintasan yang selama ini berstatus honorer dirumahkan, imbas pemangkasan anggaran.

PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI masih menyediakan tiket KA bagi masyarakat. Walau masih tersedia, tiket dengan tujuan dan tanggal tertentu di seputar Idul Fitri telah ludes terjual.

Direktur Utama PT KAI Didiek Hartantyo mengatakan, KAI memperkirakan puncak arus mudik masyarakat terjadi pada tiga hari sebelum atau H-3 Lebaran, tepatnya pada Jumat (28/3/2025). Pihaknya memproyeksikan 235.870 penumpang bepergian pada hari tersebut.

Sebaliknya, perkiraan puncak arus balik akan terjadi pada lima hari setelah hari raya atau H+5 Lebaran, tepatnya Minggu (6/4/2025). Pada saat itu, setidaknya 267.613 penumpang diperkirakan kembali ke tempat asal masing-masing.

Total volume arus mudik-balik sepanjang periode Lebaran yang dimulai H-10 hingga H+10 Lebaran diproyeksikan mencapai 4,6 juta orang.

Total volume arus mudik-balik sepanjang periode Lebaran yang dimulai H-10 hingga H+10 Lebaran diproyeksikan mencapai 4,6 juta orang. Angkanya naik 105 persen dibanding tahun lalu dalam periode yang sama.

”Ini prediksi ya, enggak ada yang bisa memastikan, tetapi sebetulnya dari pembelian tiket itu sudah bisa terlihat. H-2 itu 28 Maret 2025, sudah habis lho tiketnya. Nah, nanti arus baliknya kira-kira H+5, hari Minggu,” tutur Didiek dalam konferensi pers persiapan Idul Fitri 2025 di Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Jakarta, Selasa (25/2/2025).

Dalam periode Lebaran 2025, PT KAI menyediakan 4,55 juta tiket, baik jarak jauh maupun lokal. Dari jumlah tersebut, baru 28 persen yang telah terjual atau 1,28 juta tiket hingga Selasa pukul 07.00 WIB. Data tersebut tidak mencakup pantauan penjualan KA Makassar-Parepare di Sulawesi Selatan.

KAI menerjunkan 54 KA tambahan selama Lebaran kali ini. Mayoritas tambahan berupa 40 KA jarak jauh komersial. KA jarak jauh bersubsidi (PSO), KA lokal komersial, dan KA wisata atau Java Priority didukung dua armada pada tiap-tiap jenis.

Guna mengakomodasi bertambahnya jumlah penumpang, KAI menambah operasionalisasi KA sehingga ketersediaan tempat duduk juga bertambah. Pada 2024, pihaknya menurunkan 8.924 KA, tetapi bertambah 8 persen menjadi 9.656 KA pada 2025.

Tempat duduk yang tersedia sekitar 4,31 juta pada 2024, kemudian meningkat 6 persen menjadi 4,59 juta penumpang setahun setelahnya dalam periode yang sama.

Pada masa libur Natal dan Tahun Baru 2024/2025, PT KAI bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengoperasikan KA tanpa transit atau direct train. Kereta tersebut melayani relasi Gambir (Jakarta)-Semarang Tawang dan Gambir-Yogyakarta.

Ketika ditanya soal keberlanjutan layanan ini, Didiek mengemukakan bahwa jenis KA ini tidak berlanjut pada masa libur panjang mendatang. Keputusan ini diambil berdasarkan sejumlah pertimbangan. Namun, ia enggan merinci alasannya.

”Jadi, setelah evaluasi ya, waktu Natal dan Tahun Baru (lalu), kami lakukan direct train Jakarta-Semarang dan Jakarta-Yogyakarta. Maka, dalam evaluasi untuk angkutan Lebaran ini, kami tidak melaksanakannya. Tidak signifikan (operasionalisasinya),” kata Didiek.

Setidaknya 731 personel akan diturunkan untuk memastikan kelancaran angkutan Lebaran 2025. Mereka terdiri dari petugas pemeriksa jalur, penjaga jalan lintasan (PJL), dan penjaga jalur dalam.

”Karena fenomena sekarang ini, ternyata banyak efisiensi (anggaran), itu kadang-kadang honor penjaga pelintasan dihentikan. Nah, kalau tidak ada penjaga lintasannya, saya bilang ya tutup saja. Sebab, sebetulnya ini tanggung jawab pemilik jalan,” ujar Didiek.

Mayoritas pelintasan KA, Didiek melanjutkan, merupakan tanggung jawab KAI. Namun, sebagian pelintasan tetap berada di bawah naungan pemerintah daerah (pemda), provinsi atau kabupaten/kota. Isu ini menjadi masalah yang mendapat perhatian khusus KAI dan Komite Nasional Keselamatan Transportasi.

Secara terpisah, Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi Deddy Herlambang mengatakan, tenaga honorer yang diserap menjadi aparatur sipil negara (ASN) telah diatur sejak pemerintahan Presiden Joko Widodo. Harapannya, para tenaga honorer, termasuk para PJL, berstatus ASN pada masa mendatang.

”Khusus untuk keselamatan, dalam konteks PJL, memang harus ada relaksasi. Pemda enggak ada anggaran untuk merekrut lagi karena ASN itu masterplan dari pemerintah pusat. Ini jadi hambatan untuk (penjagaan) pelintasan sebidang,” ucapnya.

Deddy juga merekomendasikan agar pelintasan sebidang ilegal ditutup sebagaimana Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 94 Tahun 2018 tentang Peningkatan Keselamatan Perlintasan Sebidang antara Jalur KA dan Jalan. Pemda setempat wajib bertanggung jawab terhadap penjagaan pelintasan sebidang menurut status jalan masing-masing, baik provinsi maupun kabupaten/kota.

Solusi lainnya, pemerintah daerah perlu bekerja sama dengan lapisan terbawah masyarakat, antara lain kelurahan setempat. Petugas kelurahan dapat berkoordinasi dengan masyarakat untuk iuran membuat pagar dan palang pelintasan mandiri. Dana yang terkumpul juga dapat dibayarkan untuk sukarelawan yang mengurus pintu pelintasan.

”KAI itu kalau ada tambahan grafik perjalanan KA (Gapeka), memang ada risiko di pelintasan sebidang. Makin ada tambahan Gapeka, otomatis pelintasan sering buka-tutup, harus ada orang yang mau bekerja di sana. Kalau tidak bisa diurus, lebih baik ditutup daripada korban bertambah,” tutur Deddy.

Program mudik motor gratis atau motis juga akan disediakan KAI hingga delapan KA. Secara rinci, KA tersebut akan terbagi atas dua KA motis utara dan KA motis tengah. KA motis utara akan disediakan dua armada untuk rute Kampung Bandan (Jakarta)-Semarang Tawang (Jawa Tengah). KA motis tengah akan dilayani enam armada dari Kampung Bandan (Jakarta)-Lempuyangan (Yogyakarta).

”KAI menyediakan 400 tiket gratis di Tawang Jaya Premium untuk keberangkatan 26 Maret 2025. Pendaftaran terbuka untuk umum, tentu saja ada syarat dan ketentuan yang harus diikuti,” ujar Didiek.

Ketika ditanya lebih detail terkait program mudik gratis, Didiek mengatakan, informasi selanjutnya akan diumumkan pada jumpa pers selanjutnya. Sebab, koordinasi dengan para penyelenggara mudik gratis lainnya, termasuk Kementerian BUMN, masih berlangsung.

Perusahaan pelat merah ini juga menyediakan tiket KA dengan harga promosi untuk keberangkatan sisa masa angkutan Lebaran. Tiket itu akan dijual pada 18-19 Maret 2025 dengan ketersediaan 38.000 kursi atau disesuaikan dengan jumlah kursi tersedia.

Penjualan kilat atau flash sale dengan tarif sangat terjangkau juga dapat dipesan melalui aplikasi Access by KAI. Promosi ini dilakukan pada 18 Maret 2025 pukul 12.00 WIB dengan jumlah tiket 2.000 kursi atau disesuaikan dengan ketersediaan.

”Jadi, kayak undian. Jadi, yang siap, langsung masuk saja (ke platform). (Tahap) pertama ini 2.000 tiket, tetapi kalau nanti perlu, kami tambah lagi,” ucap Didiek.

Menanggapi program motis, Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno mengemukakan, sepeda motor memang tidak dirancang untuk perjalanan jarak jauh. Alhasil, motis dibutuhkan untuk menekan angka sepeda motor di jalan.

Meski demikian, jangkauan program mudik sepeda motor gratis tidak tembus 1 persen dari total pemudik sepeda motor pada 2024. Kuota yang ada tidak signifikan menekan jumlah pemudik sepeda motor. Namun, kuota para pemudik di Jawa semestinya dapat lebih banyak dialokasikan bagi pelaku perjalanan di pulau lain. Sebab, jangkauan akses transportasi umum tergolong mudah di Jawa ketimbang daerah lain.

”Rata-rata setiap rumah tangga sudah memiliki sepeda motor dan jarak dari stasiun atau terminal bus ke tujuan tidak begitu jauh, masih tersedia moda lanjutan cukup banyak di Pulau Jawa,” kata Djoko.

Ia merekomendasikan agar kapasitas mudik gratis menggunakan bus dan KA dapat ditingkatkan. Hal itu sekaligus ikhtiar mengurangi jumlah anak yang dibawa orangtua menggunakan sepeda motor. Apalagi, sepeda motor merupakan kendaraan paling rentan bagi kesehatan.

”Membawa anak-anak menggunakan sepeda motor sangat rawan terhadap kecelakaan dan kesehatan anak. Hingga sekarang, pemerintah belum berani melarang secara resmi agar tidak membawa anak mudik naik sepeda motor,” ujar Djoko.