Mensesneg Pastikan Belum Ada Surpres Pergantian Kapolri yang Dikirim ke DPR

JAKARTA, KOMPAS — Presiden Prabowo Subianto belum mengirimkan surat presiden tentang pergantian Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo, ke DPR. Dengan demikian, posisi Listyo sebagai Kapolri masih bertahan.

”Berkenaan dengan surpres (surat presiden) pergantian Kapolri ke DPR bahwa itu tidak benar, jadi belum ada surpres yang dikirim ke DPR mengenai pergantian Kapolri,” kata Juru Bicara Presiden sekaligus Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi melalui keterangan suara, Sabtu (13/9/2025).

Ia melanjutkan, ”Sebagaimana juga sudah disampaikan oleh pimpinan DPR bahwa memang belum ada atau tidak ada surpres tersebut,” tutur Prasetyo.

Dengan belum adanya surpres tersebut, dapat dipastikan bahwa Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo akan tetap menjabat Kapolri. Sebab, Presiden Prabowo Subianto belum akan mengganti Listyo dengan yang lain.

Kabar sudah adanya surat presiden (surpres) untuk penggantian Kapolri sudah berhembus kencang sejak Jumat (12/9/2025). Meski demikian, Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Nasdem, Saan Mustopa, yang dihubungi, Sabtu (13/9/2025) siang, menepis kabar tersebut.

”Sampai hari ini belum,” balasnya singkat saat dihubungi via pesan singkat dari Jakarta, Sabtu (13/9/2025). Wakil Ketua Umum Partai Nasdem itu pun menolak berkomentar terkait isu pergantian Kapolri.

Sejumlah anggota Komisi III DPR yang ditanya soal isu pergantian Kapolri oleh Presiden Prabowo, juga mengaku belum mengetahuinya.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Nasir Djamil, misalnya, belum bisa memastikan kabar tersebut. Meski demikian, dia mengaku sudah banyak pihak yang menanyakan kebenaran informasi terkait pergantian Kapolri itu.

”Isu ini sudah sangat ramai yang bertanya. Begitu pun validasinya belum bisa saya pastikan. Tapi, biasanya kalau sudah ramai begini, kepastiannya nyaris 100 persen,” kata Nasir saat dihubungi terpisah.

Pergantian Kapolri itu ditengarai menjadi salah satu bentuk reformasi Polri yang menjadi rencana Presiden Prabowo Subianto. Nasir mendukung pembenahan Polri itu dipimpin langsung oleh Prabowo sendiri.

”Saran saya, Presiden Prabowo agar langsung memimpin reformasi kepolisian. Presiden dan pembantu bisa membantu kepolisian dengan cara mengevaluasi dan memfasilitasi agar rencana strategis itu bisa dicapai dan dirasakan oleh masyarakat Indonesia,” lanjutnya.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Nasdem, Rudianto Lallo, juga menyebut, Presiden Prabowo lebih mengerti dan paham kebutuhan Polri. Keinginan untuk reformasi tersebut juga perlu dihormati dan didukung. Meski demikian, dia masih belum berkomentar banyak terkait isu pergantian Kapolri yang disebut-sebut bagian dari reformasi.

”Kami memaknai positif keinginan Bapak Presiden karena Beliau yang paling tahu apa yang harus dilakukan dalam rangka mencapai tujuan (perbaikan Polri) itu,” kata Rudianto.

Sebelum isu pergantian Kapolri itu mencuat, di Markas Besar Polri, Jakarta, Jumat pagi, digelar upacara kenaikan pangkat ke golongan perwira tinggi Polri untuk 27 personel polisi.

Dua di antaranya, naik pangkat menjadi berpangkat komisaris jenderal, yakni Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komisaris Jenderal Suyudi Ario Seto dan Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (Baharkam) Polri Komisaris Jenderal Karyoto.

Suyudi merupakan lulusan Akademi Polisi (Akpol) tahun 1994. Sebelum menjabat Kepala BNN, ia menjabat Kapolda Banten pada 2024-2025. Ia juga pernah menjabat Wakil Polda Metro Jaya 2023-2024.

Adapun Karyoto menyelesaikan pendidikan di Akpol pada 1990. Sebelum menjabat Kepala Baharkam, Karyoto pernah menjabat Kapolda Metro Jaya. Ia juga pernah dipercaya menjabat Deputi Penindakan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2020.

Selain Karyoto dan Suyudi, ada tujuh pati Polri lain yang naik pangkat menjadi berpangkat inspektur jenderal, seperti Kapolda Kalimantan Utara, Kapolda Banten, Kapolda Aceh, serta pejabat utama di Divisi Hubungan Internasional dan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat) Polri. Kemudian ada 18 personel yang naik pangkat menjadi brigadir jenderal, yakni wakapolda, pejabat utama Mabes Polri, kepala pusat sejarah Polri, dosen kepolisian, hingga pejabat di BNPT dan BIN.

Dalam momen kenaikan jabatan tersebut, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut, kenaikan pangkat menjadi bentuk kepercayaan sekaligus tanggung jawab yang semakin besar bagi setiap pati.

“Ini merupakan wujud apresiasi dan penghormatan atas dedikasi, pengabdian, serta kinerja yang telah ditunjukkan. Tentunya dengan tanggung jawab semakin besar, kami berharap seluruh pati Polri memberikan kontribusi terbaik bagi institusi, bangsa, dan negara,” ujarnya.

Listyo Sigit Prabowo pernah merespons soal desakan agar dirinya mundur dari jabatan Kapolri terutama setelah peristiwa dilindasnya pengemudi ojek daring, Affan Kurniawan, oleh kendaraan taktis Brimob, akhir Agustus lalu. Saat itu, ia menyatakan menyerahkan keputusan penggantian kepada Presiden Prabowo.

”Terkait dengan isu yang menyangkut dengan Kapolri itu hak prerogatif presiden. Kita prajurit kapan aja siap,” kata Listyo.

Pernyataan itu disampaikan Listyo setelah memenuhi panggilan dari Presiden Prabowo Subianto di kediaman pribadi Presiden, kawasan Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (30/8/2025).

Sementara itu, Direktur Eksekutif Setara Institute Halili Hasan menilai, rencana pergantian Kapolri cukup logis. Apalagi melihat dinamika gelombang demonstrasi dan tuntutan publik sejak akhir Agustus lalu yang salah satunya menuntut pergantian Kapolri. Pergantian Kapolri juga masuk dalam salah satu tuntutan masyarakat sipil kepada Presiden.

Meski demikian, ia mengingatkan agar pergantian Kapolri tidak dijadikan sebagai agenda politik untuk mempercepat militerisasi di berbagai bidang, termasuk bidang keamanan. Jika memang Presiden ingin mengganti Kapolri, penggantian harus ditempatkan dalam kerangka politik demokratis. Sebab, keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan ranah kepolisian yang harus dilaksanakan dengan pendekatan sipil.