Keanggotaan Tetap ”Dewan Perdamaian” Trump Berbayar 1 Miliar Dolar AS

WASHINGTON, MINGGU — Memasuki fase kedua implementasi rencana perdamaian di Gaza, Presiden Amerika Serikat Donald Trump membentuk Dewan Perdamaian untuk membangun kembali Gaza. Ia mengajak sejumlah negara untuk turut serta. Akan tetapi, ajakan itu tidak gratis.

Negara yang mau menjadi anggota tetap dewan ini selama tiga tahun harus membayar sebesar 1 miliar dolar AS dalam bentuk uang tunai. Uang itu konon akan digunakan untuk membangun kembali Gaza.

Hingga Minggu (18/1/2026), sudah ada 18 negara yang menyatakan diajak ikut bergabung, yakni Argentina, Albania, Australia, Italia, India, Hongaria, Jerman, Jordania, Perancis, Kanada, Kazakhstan, Mesir, Pakistan, Paraguay, Siprus, Turki, Vietnam, dan Yunani.

Negara-negara yang diundang itu belum menyatakan kesediaan ikut bergabung dalam Dewan Perdamaian. Tidak jelas pula berapa banyak negara yang sudah diundang.

Misi Dewan Perdamaian itu, menurut Trump, adalah untuk mendorong stabilitas, memulihkan pemerintahan yang dapat diandalkan dan sah, serta mengamankan perdamaian abadi di daerah-daerah yang terkena dampak atau terancam konflik. Selain itu, juga untuk melaksanakan fungsi pembangunan perdamaian sesuai hukum internasional.

Dewan itu diharapkan bertemu untuk pemungutan suara setidaknya setiap tahun. Pengeluaran dewan ini akan didanai melalui kontribusi sukarela dari negara-negara anggota atau sumber lain.

Harian The New York Times atau NYT, Minggu (18/1/2026), melihat secara langsung piagam Dewan Perdamaian itu dan di dalamnya tidak ada penyebutan kata ”Gaza”. Tidak ada juga penjelasan lebih lanjut tentang upaya pemeliharaan perdamaian.

Piagam itu dikirimkan bersama undangan ke calon anggota dewan. Tidak adanya kata ”Gaza” itu memicu spekulasi bahwa Dewan Perdamaian itu mungkin memiliki mandat yang lebih luas untuk mencakup konflik lain.

Bahkan, dewan itu dikhawatirkan berpotensi menjadi saingan bagi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB), badan paling kuat dari entitas global yang dibentuk setelah Perang Dunia II.

DK PBB yang beranggotakan 15 negara itu selama ini selalu dihalangi oleh veto AS untuk mengambil tindakan guna mengakhiri perang di Gaza. Pengaruh PBB juga telah berkurang akibat pemotongan anggaran besar-besaran oleh pemerintahan Trump dan negara donor lainnya.

Sejumlah diplomat Barat khawatir Dewan Perdamaian bentukan Trump ini akan melemahkan PBB. Ada tiga diplomat AS yang menceritakan Trump ingin Dewan Perdamaian itu pada akhirnya memiliki peran yang lebih luas di luar Gaza dan mengawasi konflik-konflik lain yang menurut Trump telah diselesaikannya.

Menanggapi ajakan Trump ini, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan negara-negara anggota PBB bebas untuk berasosiasi dalam berbagai kelompok. ”PBB akan tetap melanjutkan pekerjaannya yang sudah diamanatkan,” kata Wakil Juru Bicara PBB Farhan Haq.

Pejabat senior PBB lainnya tidak membahas rencana tersebut secara langsung, tetapi mengatakan PBB adalah satu-satunya lembaga yang memiliki kemampuan moral dan hukum untuk menyatukan setiap negara, besar atau kecil.

”Jika kita mempertanyakan hal itu, kita akan mundur dan memasuki masa-masa yang sangat gelap. Tetapi, itu terserah kepada masing-masing negara untuk memutuskan apa yang harus dilakukan,” kata Presiden Majelis Umum PBB Annalena Baerbock.

China dan Rusia, dua negara yang memegang hak veto di DK PBB, diperkirakan akan menentang keberadaan Dewan Perdamaian ini. Begitu pula dengan negara-negara yang kecil. Sejak akhir Perang Dunia II, negara-negara kecil itu setidaknya punya suara dalam keputusan internasional.

Kepala Urusan PBB di International Crisis Group Daniel Forti menilai Dewan Perdamaian itu adalah jalan pintas AS untuk menggunakan hak vetonya dalam urusan dunia.

Gagasan ini akan memberi para pemimpin dunia yang terlibat semacam mekanisme untuk mencoba menghindari perjanjian lama seputar kedaulatan dan integritas teritorial sebagai imbalan atas kesepakatan transaksional.

”Ini memungkinkan AS untuk melakukan apa saja sesuai keinginan mereka dan memperluasnya ke konflik lain,” ujar Forti.

Bersamaan dengan Dewan Perdamaian, AS juga menguraikan Dewan Eksekutif Gaza yang akan membantu menjalin hubungan dengan komite teknokrat Palestina. Komite ini ditunjuk untuk mengelola kehidupan sehari-hari di Gaza. Anggota Dewan Eksekutif Gaza ini antara lain pejabat senior Qatar, Ali al-Thawadi, dan Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan.

Kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memprotes pemilihan anggota dewan eksekutif ini. Alasannya, pemilihan orang-orang itu tidak dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Israel dan bertentangan dengan kepentingan Israel.

Israel keberatan dengan partisipasi Qatar dan Turki. Hubungan antara Israel dan Turki naik turun selama beberapa dekade, kemudian memburuk sejak Perang Gaza. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan berulang kali membandingkan Netanyahu dengan Adolf Hitler dan memuji Hamas. Israel cemas tentang prospek Turki mendapatkan pengaruh atas masa depan Gaza.

Setelah Israel menyerang Qatar pada September 2025 dalam upaya gagal untuk membunuh para pemimpin Hamas yang sedang mengadakan pertemuan di sana, Netanyahu membela tindakan tersebut dan mengecam Turki menjadi tempat berlindung Hamas. (REUTERS/AFP/AP)