Trump dan Selubung Imperialisme dalam Kebijakan America First

Sejak menjabat kembali, Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah melakukan serangkaian kebijakan America First yang kontroversial dan mengguncang tatanan dunia. Di mata para ahli, kebijakannya selama setahun ini kian menggemakan ”semangat” imperialisme.

Pada awal-awal menjabat, Trump memulai pemerintahan dengan mengedepankan kebijakan unilateral yang dianggap menguntungkan AS secara ekonomi dan strategis. Ia menetapkan kenaikan tarif impor ke hampir seluruh dunia, menarik dukungan AS dari berbagai perjanjian dan organisasi internasional, serta menindak tegas imigran gelap.

Banyak pendukung membelanya karena terkesan fokus ke dalam negeri. Bagi mereka, langkah Trump adalah upaya untuk memajukan kepentingan ekonomi dan keamanan AS.

Seiring waktu, kebijakan-kebijakan Trump terus menjadi sorotan, apalagi yang berkaitan dengan wilayah atau negara lain. Para ahli menilai kebijakan orang nomor satu AS itu mirip dengan kekuatan kolonial abad ke-19.

Menurut Encyclopedia of Humanities, imperialisme merujuk pada praktik-praktik politik yang membangun hubungan dominasi dan subordinasi antarnegara. Salah satu negara tunduk kepada negara lain yang menjalankan otoritas dalam aspek politik, militer, ekonomi, dan/atau budaya. Dengan demikian, negara yang mendominasi mendapat keuntungan.

Imperialisme dapat terjadi salah satunya melalui kolonisasi yang melibatkan permukiman di wilayah yang dijajah, eksploitasi ekonomi, dan/atau kehadiran militer.

Sejumlah kebijakan politik luar negeri kontroversial dari pemerintahan Trump itu terutama yang berkaitan dengan Jalur Gaza, Venezuela, dan Greenland. Sejumlah ahli menyertakan pandangannya mengapa langkah Trump tersebut masuk dalam kategori imperialisme.

Pada Februari 2025, Trump mengatakan, AS akan mengambil alih Gaza serta merelokasi penduduk Palestina. Perserikatan Bangsa-Bangsa mengecam proposal itu sebagai upaya pembersihan etnis.

Trump akhirnya mengusulkan ide lain. Dalam proposal gencatan senjata Hamas-Israel pada Oktober 2025, Trump menetapkan pembentukan pemerintahan sementara Gaza. Pemerintahan itu akan berada di bawah pengawasan Dewan Perdamaian yang diketuai Trump.

Dalam perkembangan terbaru, Gedung Putih di Washington, AS, Jumat (16/1/2026), waktu setempat, mengumumkan nama-nama yang masuk sebagai anggota dewan. Mereka, antara lain, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, Utusan Khusus Presiden AS Steve Witkoff, mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, dan menantu Trump, yakni Jared Kushner.

Anggota lainnya ialah miliarder Marc Rowan, Presiden Bank Dunia Ajay Banga, dan penasihat Trump Robert Gabriel. Pernyataan Gedung Putih tidak menjabarkan tanggung jawab tiap-tiap anggota.

Banyak pakar dan pembela hak asasi manusia mengatakan, kehadiran dewan untuk mengawasi pemerintahan wilayah asing menyerupai struktur kolonial. Apalagi ketika sejumlah anggota dewan bermasalah. Keterlibatan Blair, misalnya, mendapat kritik karena perannya dalam invasi ke Irak.

”Ini adalah imperialisme yang menyamar sebagai proses perdamaian. Yang mengejutkan adalah bahwa AS dan Israel mungkin akan lolos begitu saja dari sandiwara ini kecuali dunia bersuara,” kata Penasihat khusus PBB untuk Keberlanjutan serta profesor di Universitas Columbia, Jeffrey Sachs, kepada Al Jazeera.

Pada 3 Januari 2026 dunia tersentak saat Trump memerintahkan serangan militer ke Venezuela. Pasukan AS lalu menangkap dan menculik Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan istrinya, Cilia Flores, ke New York, AS, untuk diadili.

Serangan itu mendapat kecaman dunia internasional. Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) menyebut tindakan AS di Venezuela merupakan pelanggaran hukum internasional. Bagaimana mungkin seorang kepala negara menyerang kepala negara lain dengan kekerasan di wilayah negara yang berdaulat?

Trump beralasan, serangan itu berdasarkan dugaan bahwa Maduro terlibat dalam kartel narkoba yang membanjiri AS. Akan tetapi, pernyataannya setelah serangan menyibakkan motif lain. Sesuai tuduhan Pemerintah Venezuela selama ini, Trump berencana mengelola negara dan minyak di negara itu.

Venezuela adalah negara dengan cadangan minyak terbesar di dunia. Menurut Trump, perusahaan minyak AS bakal berbisnis dengan negara itu. Saat ini, Venezuela dipimpin oleh Wakil Presiden Venezuela Delcy Rodríguez, di bawah arahan AS.

”Dalam praktiknya, kebijakan presiden AS lebih condong ke neo-imperialisme, bukan neo-isolasionisme,” tulis Charles Kupchan, peneliti senior di Council on Foreign Relations dan profesor di Universitas Georgetown.

Menurut Kupchan, kebijakan luar negeri America First oleh Trump tidak sejalan dengan realitas geopolitik. ”AS membutuhkan strategi besar baru yang sesuai dengan tujuan di abad ke-21,” tuturnya.

Setelah Venezuela, Trump sekali lagi menggaungkan ide untuk memiliki Greenland. Greenland merupakan wilayah otonom di bawah pemerintahan Kerajaan Denmark.

AS sudah memiliki pangkalan udara di Greenland guna mencegah Rusia atau China menguasai wilayah Arktik. Di samping itu, wilayah tersebut kaya akan mineral.

Pemerintah Greenland dan Kerajaan Denmark telah menyatakan, Greenland tidak untuk dijual. Walakin, Trump semakin menjadi-jadi. Dia tidak mengesampingkan kemungkinan untuk merebut paksa. Padahal, AS dan Denmark sama-sama anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO).

”Dengan memilih untuk tidak mengikuti konsensus tersebut, AS berisiko mengambil posisi sebagai negara pembangkang dalam sistem internasional,” tutur Marc Weller, Direktur Program Hukum Internasional di Chatham House.

Weller menjelaskan, kekuatan militer Denmark tidak sebanding dengan AS. Meski demikian, Denmark memiliki hak kepemilikan sah atas pulau tersebut.

Oleh sebab itu, respons kuat Eropa terhadap ancaman AS kepada Denmark menunjukkan negara-negara lain tetap berkomitmen terhadap supremasi hukum internasional. ”Jika AS tidak berhak atas Greenland, AS mungkin bersalah karena melakukan intimidasi serta ancaman penggunaan kekuatan yang melanggar Piagam PBB,” tutur Weller.

Trump tidak berhenti di situ. Ia juga pernah bercanda bahwa Kanada harus menjadi negara bagian ke-51 di AS. Baru-baru ini, Trump mengisyaratkan bahwa Kolombia, Kuba, Iran, dan Meksiko bisa menjadi negara sasaran AS berikutnya.

Negara-negara itu tidak tinggal diam. Ribuan warga Kuba, termasuk Presiden Kuba Miguel Diaz-Canel, berunjuk rasa di depan Kedutaan Besar AS di Havana, Jumat. Mereka mengecam agresi AS di Venezuela yang berujung pada penculikan Maduro, sekutu Kuba.

”Kaum imperialis, kami sama sekali tidak takut kepada kalian dan kami tidak suka diancam. Kalian tidak akan mengintimidasi kami,” ujar Diaz-Canel kepada gedung kedutaan.

Di dalam negeri pun, respons terhadap Trump juga beragam. Dalam survei terbaru The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research (AP-NORC), kinerja Trump periode kedua di bidang ekonomi belum memenuhi harapan banyak orang, termasuk di kalangan Republikan.

Contohnya, hanya 16 persen dari pendukung Partai Republik yang menilai Trump sudah membantu dalam mengatasi biaya hidup. Angka ini turun dari 49 persen pada April 2024. Sebab, inflasi baru sedikit mereda.

”Biaya hidup keluarga saya belum membaik, gaji dan tagihannya tetap sama seperti sebelumnya. Saya masih membayar 5 dolar AS untuk Oreo. Saya harap situasinya akan berbeda saat empat tahun berakhir nanti,” kata John Candelal (64) di New York.

Meski demikian, para Republikan masih berharap pada Trump. Sekitar 8 dari 10 menyetujui kinerjanya secara keseluruhan meski tidak selalu setuju dengan cara kerja atau sifatnya. (AP/REUTERS)