Kebijakan Bebas Tagih Utang UMKM hingga Stimulus PPN dalam Dua Bulan Prabowo-Gibran

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang berlangsung genap dua bulan membuat sejumlah program dan kesepakatan di bidang ekonomi. Sebagian kebijakan tidak hanya melanjutkan program sebelumnya, tetapi memberi nilai tambah dan perbaikan dari yang sudah diterapkan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam pertemuan dengan pemimpin redaksi media di Jakarta, Senin (23/12/2024) malam, menyampaikan, pemerintahan Prabowo-Gibran yang dilantik pada 20 Oktober 2024 akan melanjutkan beberapa program pemerintah sebelumnya dan membuat kebijakan baru untuk bidang perekonomian.

Salah satunya, Airlangga menyebut, Presiden Prabowo dalam lawatan pertamanya ke banyak negara telah menghasilkan komitmen investasi sebesar 18,5 miliar dollar AS. Dalam hal penguatan pergaulan internasional, Indonesia juga masih melanjutkan aksesi atau proses untuk masuk menjadi anggota BRICS. BRICS adalah aliansi kerja sama ekonomi dengan anggota inti Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan.

Pemerintah, katanya, juga terus mendorong industri dalam negeri, termasuk penggunaan fasilitas kendaraan listrik untuk transisi energi. Hal ini dimulai dari Presiden yang mengarahkan menteri dalam Kabinet Merah Putih untuk menggunakan mobil Maung buatan PT Pindad. Mobil buatan lokal ini tengah dikembangkan untuk menjadi kendaraan listrik.

Adapun untuk masyarakat, pemerintah akan melanjutkan potongan harga untuk pembelian kendaraan listrik, termasuk jenis hibrida. ”Jadi, basisnya kendaraan baterai diberikan fasilitas sama seperti tahun ini. Semua tetap. Subsidi sepeda motor kita lanjut (potongan harga) Rp 7 juta, hanya kita tambahkan kendaraan bermotor hibrida, apa pun jenisnya,” jelasnya.

Untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pemerintah juga telah mengeluarkan peraturan pemerintah (PP) tentang penghapusan tagih utang UMKM. Realisasi pendataan per hari ini, kata Airlangga, telah mencapai 67.000 UMKM dengan nilai Rp 2,4 triliun. Adapun potensi hapus tagih itu diperkirakan lebih dari 1 juta UMKM degan nilai utang sampai Rp 15 triliun.

”Ada beberapa hal yang perlu regulasi dari OJK dan juga kita melihat bagaimana Kementerian UMKM dan perbankan bisa sejalan dengan PP yang diterbitkan, ada mekanisme yang perlu dirapikan,” katanya.

Kebijakan ekonomi pemerintahan Prabowo-Gibran, kata Airlangga, juga mencakup bidang industri dan ketenagakerjaan.

Ia menyebut, pemerintah di antaranya sedang mempersiapkan utilisasi di sektor layanan keuangan, berupa bullion bank. Usaha bullion diharapkan dapat meningkatkan peranan perbankan dalam berkontribusi pada pengembangan sektor industri pengolahan emas dan turunannya. Dalam hal ini, PT Pegadaian akan ditugaskan sebagai bullion bank.

”Mudah-mudahan di kuartal pertama tahun depan itu bisa diluncurkan. Kedua, pemerintah lagi siapkan bank syariah, BSI, untuk perdagangan bullion, tetapi butuh waktu lebih panjang lagi,” ujarnya.

Menyambut akhir tahun, pemerintah, menurut Airlangga, telah berhasil menurunkan harga tiket pesawat sebesar 10 persen. Ada juga pesta diskon, Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas), yang puncaknya pada 12 Desember lalu (12.12), dengan target yang diperkirakan mencapai Rp 40 triliun atau naik dari Rp 30 triliun di tahun lalu. Kemudian, ada juga belanja di Indonesia yang akan mendorong ritel buka sampai tengah malam dan memberikan diskon 50-70 persen. Penjualan dari acara itu diperkirakan bisa sampai Rp 25 triliun.

”Ada juga Epicsale, singkatan every purchase is cheap di semua ritel minimarket, total 80.000 outlet. (Diskon) Ada banyak produk dan berjalan sampai dengan tanggal 29 Desember dengan target Rp 15 triliun dalam sepuluh hari,” jelasnya.

Pemerintah juga memberikan insentif kepada industri sektor padat karya, seperti tekstil, garmen, alas kaki, furnitur, hingga makanan dan minuman, yang masih berlangsung diskusinya di kementerian terkait.

Insentif berlaku pada Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 untuk karyawan bergaji Rp 4,8 juta-Rp 10 juta per bulan. Ada juga tambahan biaya jaminan kecelakaan kerja berupa bantuan iuran 50 persen enam bulan premi korporasi.

Dari bidang ketenagakerjaan, Airlangga melanjutkan, pemerintah telah memastikan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) sebesar 6,5 persen di 2025. Tidak ketinggalan, akses jaminan untuk kehilangan pekerjaan untuk masyarakat di usia angkatan kerja juga akan ditingkatkan, dengan perbaikan data dan perpanjangan waktu klaim jaminan hingga enam bulan setelah pemutusan hubungan kerja (PHK).

Selanjutnya, ada kenaikan bantuan biaya pendidikan untuk mereka yang kehilangan pekerjaan dari Rp 1 juta menjadi Rp 2,4 juta selama enam bulan. ”Dengan demikian, punya resiliensi kembali ke lapangan kerja dan jasa kelas keluarganya bisa bertahan di sana,” ujarnya.

Kebijakan yang akan dilanjutkan dan ditingkatkan mendatang, kata Airlangga, menjadi bagian dari paket ekonomi yang dibarengi kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025.

Pemerintahan Prabowo diketahui menyepakati lanjutnya kebijakan kenaikan PPN yang telah dibuat beberapa tahun lalu. Untuk mencegah perlambatan ekonomi karena kenaikan harga, pemerintah menyiapkan bantuan fiskal lainnya, khususnya yang menyasar rumah tangga.

Bantuan ini salah satunya bantuan pangan beras yang akan menyasar 16 juta rumah tangga dengan masing-masing bantuan 10 kilogram beras untuk dua bulan. Pemerintah, katanya, juga akan menanggung kenaikan PPN untuk barang kebutuhan pokok, seperti tepung terigu, gula industri, dan minyak kelapa sawit merek MinyaKita.

”Kedua, diskon listrik 50 persen di bawah 2.200 volt ampere (VA) untuk 81,4 juta pelanggan untuk dua bulan. Ini diharapkan jadi pengungkit juga,” katanya.

Di sektor perumahan, pemerintah juga memberikan tanggungan untuk dasar pengenaan pajak (DPP) sampai dengan Rp 2 miliar. Adapun rumah susun, transportasi, kesehatan, pendidikan, e-toll, pulsa, dan transaksi digital oleh masyarakat dengan QRIS tidak akan dikenakan PPN.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid pada kesempatan sama menambahkan, program pemerintah yang baik untuk masyarakat harus bisa sampai ke publik. Hal ini menanggapi kekhawatiran masyarakat akan dampak kenaikan PPN pada perekonomian masyarakat tahun depan.

”Ini perlu dikawal. Apalagi, bantuan yang diberikan untuk rumah tangga sebenarnya cukup besar. Contohnya bantuan pangan besar untuk 16 juta rumah tangga senilai 10 kilogram beras per bulan. Itu perlu disosialisasikan,” ujarnya.