”Kebut-kebutan” Mengendalikan Banjir Jakarta

JAKARTA, KOMPAS — Program pengendalian banjir dari hulu ke hilir di Jakarta akan dipercepat setelah Lebaran. Dua langkah utamanya adalah menambah tinggi tanggul pantai hingga 2,5 meter dan menerbitkan penetapan lokasi untuk pembebasan lahan normalisasi Sungai Ciliwung.

Langkah-langkah ini bertujuan untuk meminimalkan dampak banjir rob di pesisir Jakarta dan banjir kiriman dari hulu di Bogor, Jawa Barat. Namun, Jakarta juga mengantisipasi potensi banjir lokal akibat hujan lebat hingga ekstrem.

”Setelah Lebaran nanti, kami akan mulai mengerjakan peningkatan tinggi tanggul hingga 2,5 meter. Jika selesai, mudah-mudahan banjir rob bisa tertangani,” ujar Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.

Pada April ini, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperingatkan potensi banjir rob di Jakarta dalam kurun Senin hingga Rabu (1-3/4/2025). Pesisir Jakarta kerap banjir rob karena siklus pasang surut, topografi wilayah yang lebih rendah dari permukaan laut, dan cuaca ekstrem.

Banjir rob biasanya berlangsung dua hingga enam jam saat pasang. Dalam beberapa kondisi, sisa-sisa banjir rob belum surut ketika air laut kembali mengalir ke permukiman warga, seperti yang terjadi di Muara Angke, Kelurahan Pluit, Jakarta Utara. Aliran air yang cukup deras menyebabkan akses jalan cepat berubah menjadi kolam.

Pemprov DKI Jakarta juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum pada Maret lalu untuk melanjutkan pembangunan tanggul laut Tahap B sepanjang 21 kilometer (km). Saat ini, kementerian sedang mengkaji pembiayaan dan studi kelayakan terkait desain tanggul yang mengacu pada Integrated Flood Safety Plan Giant Sea Wall Tahap B Jakarta pada tahun 2020, atau menggunakan masterplan tahun 2016 dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Kami juga akan mengeluarkan penetapan lokasi untuk pembebasan lahan normalisasi Sungai Ciliwung.

Di sisi satunya, Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta melanjutkan pembangunan tanggul pengaman pantai atau National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) dengan target rampung pada tahun 2028 atau 2029. NCICD ini dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Pemprov DKI Jakarta dengan total panjang trase kritis sepanjang 39 km.

Pemprov DKI Jakarta bertanggung jawab atas pembangunan tanggul fase A di area pantai dan muara sungai sepanjang 21 km yang mencakup Kamal Muara, Muara Angke, Muara Baru, Pantai Mutiara, Sunda Kelapa-Ancol Barat, dan Kali Blencong. Sampai tahun 2023, pembangunan tanggul pantai dan muara sungai telah mencapai 8,2 km.

Selanjutnya pada 2024, pembangunan berlanjut dengan tiga paket pekerjaan sepanjang 4,8 km. ”Kami juga akan mengeluarkan penetapan lokasi untuk pembebasan lahan normalisasi Sungai Ciliwung,” ujar Pramono.

Progres normalisasi Sungai Ciliwung baru mencapai 17,14 km dari target sepanjang 33,69 km. Kendala yang dihadapi di lapangan, antara lain, pembuktian kepemilikan tanah, keterbatasan anggaran, dan penolakan dari warga yang tidak ingin lahannya dibebaskan.

Jakarta telah menetapkan tiga wilayah prioritas untuk normalisasi, yaitu Cawang dengan 411 bidang tanah seluas 58.946 meter persegi, Bidara Cina (162 bidang tanah dengan luas total 57.035 meter persegi), dan Pengadegan (61 bidang tanah dengan luas total 13.101 meter persegi).

Pramono juga sudah menyiapkan rumah susun (rusun) untuk relokasi warga terdampak normalisasi Sungai Ciliwung, salah satunya adalah Rusun Jagakarsa di Jakarta Selatan. Rusun ini terdiri dari tiga tower dengan 723 unit hunian tipe 36 meter persegi yang menurut rencana akan diresmikan setelah Lebaran.

Setelah itu, akan dikaji kemungkinan relokasi warga terdampak normalisasi Sungai Ciliwung. ”Yang paling penting, jangan sampai warga jauh dari tempat kerja. Ini menjadi persoalan,” kata Pramono.

Masalah tersebut menjadi salah satu pemicu tunggakan sewa rusun di Jakarta. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta mencatat, tunggakan biaya sewa rusun oleh warga terprogram dan warga umum mencapai Rp 95 miliar per 31 Januari 2025. Jumlah ini berasal dari 7.615 unit rusun warga terprogram senilai Rp 54,9 miliar dan 9.416 unit umum sebesar Rp 40,5 miliar.

Warga terprogram adalah mereka yang terdampak pembangunan untuk kepentingan umum, korban bencana alam, penertiban ruang kota, atau kondisi lain yang sejenis. Sementara itu, warga umum adalah masyarakat berpenghasilan rendah yang memenuhi syarat sewa rusun.

Relokasi ke rusun kerap ditawarkan Pramono-Rano saat meninjau permukiman di bantaran sungai dan kawasan terdampak banjir. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno, misalnya, menjanjikan bahwa warga yang relokasi bisa mengubah nasib mereka di rusun karena Pemprov DKI Jakarta menyediakan berbagai fasilitas pendukung.

Selain lapak usaha, warga juga bisa mendapatkan keuntungan dari berbagai bantuan sosial, seperti Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ), Kartu Anak Jakarta (KAJ), Kartu Jakarta Pintar (KJP Plus), dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).

Pemegang KJP Plus bisa mengakses pangan bersubsidi hasil kerja sama Pemprov DKI Jakarta dengan PD Dharma Jaya dan PT Food Station Tjipinang Jaya. Sepaket pangan tersebut terdiri dari 5 kg beras seharga Rp 30.000, 1 kg daging sapi seharga Rp 35.000, 1 ekor ayam seharga Rp 8.000, 1 karton susu (24 kotak) seharga Rp 30.000, 1 kg ikan kembung (6-8 ekor) seharga Rp 13.000, dan 1 tray telur ayam (15 butir) seharga Rp 10.000.