Kegilaan dan Peradaban

Ancaman Donald Trump, Presiden Amerika Serikat, yang memberi ultimatum untuk Iran seperti kata kunci yang dipakai Michel Foucault untuk judul bukunya Madness and Civilization (Kegilaan dan Peradaban). Trump memberi ultimatum untuk melenyapkan peradaban Iran, bukan lagi jembatan, bukan lagi kampus, tetapi peradaban.

Dalam perang, ancaman Trump bisa diartikan sebagai perang urat syaraf (psy war), bisa juga sebagai sebuah kemungkinan. Kondisi Palestina yang hancur lebur merupakan satu tragedi dalam peradaban ini. Konflik gagal ditransformasikan menjadi sesuatu yang lain, selain kehancuran dan kehancuran yang lebih besar di depan mata.

Dalam situasi geopolitik kawasan Timur Tengah, isu world order-nya AS berkorelasi langsung dengan tempat kelahiran agama-agama Abrahamik (Yahudi, Kristen, dan Islam) yang semakin membuat konflik mempunyai potensi meluas jika terus diradikalisasi. Dalam konteks AS, dukungan untuk Trump datang dari Evangelical Church. Kritik terhadap Trump dan kebijakannya datang dari Paus Leo XIV, pemimpin Gereja Katolik dunia.

Adapun di kawasan ini, Israel (Negara Yahudi) dan Iran (Negara Islam) telah mengembangkan sumbu konflik keagamaan yang keras, yang tidak hanya menarik sumbu horizontal, tetapi juga menarik sumbu vertikal dalam konteks spiritualitas. Ini ditandai dengan doktrin ”hidup-mati” ada dalam kawasan yang sama.

Iran dan berbagai proxy di semenanjung Arab menolak world order AS. Soal Iran, tidak hanya menyangkut kemampuan pengayaan uranium dan potensi pengembangan senjata nuklir, tetapi juga perlawanan terhadap dominasi AS di Timur Tengah. Jadi, ini tidak hanya soal ”kedaulatan negara”, tetapi ”pengaruh di dalam kawasan”. Hal ini diperlihatkan Iran dalam perang kali ini lewat konteks kontrol mobilitas dan ancaman terhadap aset strategis negara tetangga yang menjadi sekutu AS.

Dalam sejarah Imperium Americanum, kehancuran besar yang meluluhlantakkan kota sekaligus menghentikan Perang Dunia II ditandai dengan hasil dari Manhattan Project berupa bom nuklir. Dua bom nuklir AS di Hiroshima dan Nagasaki, Jepang, pada 6 dan 9 Agustus 1945 menghentikan gerak ekspansi Jepang dengan menyerahnya Tenno Heika. Di dalam teater dunia internasional, era ini ditandai dengan munculnya konsep Human Rights dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Pada fase awal, kehadiran PBB tidaklah ideal karena lebih berfungsi melanjutkan hegemoni asing di negara-negara baru. Ide tentang emansipasi bangsa-bangsa, kedaulatan negara (state sovereignty), sejak awal tidak dikenal dalam wawasan Imperium Americanum. Di fase akhir terkini, PBB dianggap sebagai ancaman untuk kepentingan hegemoni AS dan ditinggalkan.

Dalam dua perang dunia di abad ke-20, munculnya AS sebagai kekuatan dunia menggeser Spanyol sejak akhir abad ke-18 dan dominasinya atas Eropa dan dunia pasca-Perang Dunia II, membuat AS menjadi penentu utama World Order. Dominasi itu makin kuat, terutama setelah berakhirnya perang dingin lewat pecahnya Uni Soviet.

Konsep kedaulatan negara, yang pernah diusung lewat Konferensi Bandung (Bandung Conference, atau di Indonesia dikenal sebagai Konferensi Asia Afrika) oleh negara-negara baru maupun negara-negara sosialis, merupakan lawan simetris dari konsep world order AS. Di periode 1960-an, sekian doktrin militer yang dipasang oleh AS di berbagai rezim di benua Asia dan Amerika Selatan merupakan bagian proyek besar ini. Di Indonesia, ekspansi itu tergambar lewat dikuncinya gerak nasionalisme Presiden Sukarno dan naiknya Jenderal Soeharto.

Hal yang khas dalam intervensi luar negeri AS adalah dinamika internal di negara tujuan berikatan erat dengan strategi geopolitik dunianya. Nasionalisme awal negara-negara bekas jajahan Eropa yang sangat kuat dengan doktrin anti-imperialisme berlawanan langsung dengan ekspresi politik luar negeri AS.

Hegemoni AS berlangsung cukup lama, dan memasuki fase krusial. Konsep world order sedang memasuki fase terakhirnya jika AS kalah perang. Alternatif multilateral yang sedang disebutkan, belum menjadi pilihan politik bagi AS.

Proyek globalisasi sudah dikutuk oleh Presiden AS sendiri dan dianggap sebagai doktrin yang gagal, setelah kekuatan produksi AS kalah efisien dibandingkan dengan kemampuan produksi negara-negara Asia Timur, terutama oleh China yang telah muncul sebagai kekuatan baru dunia dalam hal ekonomi. Sejauh mana kekuatan militer China, masih belum diketahui. Adapun dalam aspek politik internasional, China ada dalam posisi ”mengamati”.

Ultimatum Trump membangkitkan ingatan tentang kehancuran Hiroshima, kota pendidikan para guru Jepang. Ancaman Trump yang ingin menghancurkan peradaban Persia, di titik yang sama juga mengingatkan bahwa penghancuran juga merupakan elemen tetap dari apa yang diklaim sebagai peradaban (civilization). Semua rezim membangun diri di atas reruntuhan dan korban perang.

Kehancuran perang ditandai dengan hancurnya infrastruktur kota, pengabaian standar moral, dan manusia tanpa kesadaran sebagai wajah yang memungkinkan gerak militer. Dalam skala negara, upaya untuk menyerang maupun bertahan ditandai dengan penguatan ideologi. Dilemanya adalah ideologi apa pun yang muncul dan dipuja di dalam negara masing-masing pada dasarnya anti pada manusia dan kemanusiaan—konsep sementara yang juga rapuh.

Dilema intelektual Iran, mungkin serupa dengan gamangnya pemikir militer Indonesia saat ini. Semua jalan yang dipilih ada dalam posisi ”tawanan bersyarat”. Kondisi Iran saat ini berbeda dengan situasi Jepang setelah dua kotanya dibom. Hal yang tergambar dan dominan adalah jika Trump memilih menghancurkan kota-kota di Iran, maka revolusi global sedang menanti. Ruang perang tidak akan lagi dibatasi oleh batas negara Iran, tetapi punya kemungkinan meluas.

Tidak ada langkah mudah untuk menghindari ”perang dunia ketiga”. Para aktivis dunia perlu bergerak untuk memberikan pemikiran alternatif jika konsep world order bukan lagi pilihan yang memadai, terutama dengan minimnya legitimasi Trump. Bagi Trump, mundur atau kalah bukanlah pilihan.

Anarki dan ketidakpastian merupakan gambaran atas fenomena mendatang. Setelah demokrasi dimakamkan dengan berbagai cara di setiap kawasan yang disebut negara, terasa bahwa konsep negara juga sedang mengalami peluruhannya. Demokrasi antarbangsa belum dianggap sebagai sesuatu yang masuk akal. Relasi demokrasi multilateral antarbangsa pasca-era world order masih merupakan fantasi.

Manusia yang tinggal di setiap kawasan, termasuk di Indonesia, ditantang untuk mampu hadir dengan kerangka alternatif dan tidak masuk dalam sumbu perang yang cenderung mengeksploitasi kegilaan.

Dominggus Elcid Li, Sosiolog, Peneliti Institute of Resource Governance and Social Change (IRGSC)