Kekecewaan yang Meluap Bermula dari Ketimpangan yang Mengakar Kuat

Gelombang demonstrasi yang belakangan marak bukan sekadar ekspresi spontan kekecewaan publik atas timpangnya kemewahan wakil rakyat dengan realitas kehidupan masyarakat. Namun, juga ada permasalahan lebih mendasar, yakni ketimpangan distribusi ekonomi secara keseluruhan yang masih belum terurai.

Sorotan publik saat ini tengah tertuju pada gaji dan tunjangan anggota DPR yang nilainya selangit. Hanya saja, saat yang sama, rakyat juga harus menghadapi sejumlah persoalan kehidupan mendasar. Misalnya, harga pangan yang kembali merangkak naik, biaya pendidikan makin mencekik, serta peluang kerja yang masih saja terbatas. Kondisi ini kian menegaskan jurang yang semakin lebar antara rakyat dan para anggota dewan yang mewakilinya.

Jika benar perkiraan pendapatan anggota dewan sekitar Rp 230 juta per bulan, nominal ini setara 76 kali lipat rata-rata upah atau gaji di Indonesia yang sebesar Rp 3,1 juta per bulan. Jika dibandingkan dengan PDB per kapita Indonesia yang besarnya Rp 78,6 juta per tahun, akumulasi pendapatan anggota DPR dalam setahun 35 kali lipat lebih tinggi.

Bahkan, ketika pendapatan anggota dewan ”hanya” sekitar Rp 100 juta per bulan, nilainya pun tetap tinggi, yakni setara 35 kali upah pekerja Indonesia pada umumnya. Ini jauh lebih tinggi dibandingkan sejumlah negara di dunia yang ada di kisaran 2-10 kali lipat saja (Kompas.com, 1 September 2025).

Sejumlah sumber pun menyebutkan, secara global rata-rata pendapatan anggota parlemen di bawah lima kali dari PDB per kapitanya. Tak heran jika publik menyerukan bahwa para wakil rakyat di negeri ini terkesan tak benar-benar mewakili rakyatnya.

Jika dicermati, persoalan ketimpangan memang masih sulit dibendung di Indonesia. Masalah ini bukan hanya menyangkut jarak antara elite dan rakyat, melainkan juga belum mampunya negara menciptakan kemerataan secara nyata untuk seluruh warga.

Di atas kertas, Indonesia memang mencatat pertumbuhan ekonomi relatif stabil di kisaran 5 persen. Terbaru, pada triwulan II-2025 laju pertumbuhan nasional 5,12 persen. Namun, sejumlah protes dilayangkan lantaran hal itu dinilai tidak menggambarkan kondisi riil dan berbagai tekanan ekonomi yang dihadapi masyarakat. Di lain sisi, juga timbul pertanyaan, pertumbuhan selama ini untuk siapa?

Pasalnya, indeks gini di Tanah Air, sebuah ukuran ketimpangan pengeluaran rumah tangga, masih terbukti menganga. Badan Pusat Statistik mencatat, pada Maret 2025 angka indeks gini Indonesia 0,375. Jika dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya, setidaknya dalam lima tahun terakhir memang terlihat ada penurunan. Akan tetapi, harus dipahami bahwa artinya ketimpangan itu masih sangat nyata.

Jika ditelusuri menurut daerahnya, ketimpangan di perkotaan lebih tinggi, yakni 0,395. Adapun ketimpangan di perdesaan sebesar 0,299. Walaupun demikian, rendahnya ketimpangan di perdesaan kerap kali dipahami sebagai wujud bahwa di perdesaan relatif sama-sama miskin sehingga ketimpangannya relatif samar. Sementara itu, ketimpangan daerah perkotaan sudah pasti akan tinggi lantaran di pusat roda ekonomi biasanya tersembunyi masyarakat yang jauh dari akses perekonomian sehingga kontras begitu nyata di antara gedung-gedung pencakar langit.

Ketimpangan kian tak terelakkan ketika fakta tersebut dibedah secara lebih rinci. Dalam publikasinya, BPS juga mencatat bahwa ekonomi di Tanah Air masih dikuasai segelintir orang tertentu. Ini tergambar dari 20 persen penduduk terkaya menguasai hampir separuh (45,56 persen) dari total pengeluaran nasional. Sederhananya, dari setiap Rp 100.000 yang dibelanjakan di Indonesia, sedikitnya Rp 45.000 di antaranya dikeluarkan oleh kelompok terkaya.

Sisanya diperebutkan oleh 80 persen penduduk lainnya.  Sebanyak 35,79 persen pengeluaran di sumbang oleh 40 persen kelompok menengah. Selebihnya, 40 persen kelompok terbawah sisanya hanya menyumbang 18,65 persen pengeluaran nasional. Meskipun porsi kelompok teratas mulai turun dibandingkan tahun lalu, ketimpangan masih belum sepenuhnya terurai. Dalam satu dekade terakhir, distribusi ini tidak banyak berubah.

Artinya, keberhasilan ekonomi makro belum cukup menyentuh seluruh elemen negeri ini. Bagi kelompok bawah, kenaikan harga pangan lebih cepat dirasakan ketimbang manfaat pembangunan. Inflasi beras yang berulang kali lebih tinggi dari inflasi umum mempertegas kerentanan itu.

Setidaknya dalam dua pekan terakhir, harga beras masih berada di atas harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah, yakni Rp 13.500 per kilogram. Merujuk Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, hingga 3 September 2025, beras kualitas bawah masih di harga Rp 14.500 per kg. Sudah pasti kualitas medium dan premium berharga lebih tinggi dari itu.

Pada sisi lainnya, rilis Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) terbaru juga mengisyaratkan adanya ketimpangan. Pada Juli 2025, pertumbuhan simpanan nasabah dengan saldo di bawah Rp 100 juta hanya tumbuh 4,76 persen, melambat dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Padahal, pada Maret 2025 sempat tumbuh hingga 6,79 persen. Sementara itu, simpanan kelompok di atasnya justru tumbuh lebih tinggi, setidaknya pada kelompok nasabah dengan saldo Rp 500 juta hingga Rp 1 miliar, dan di atas Rp 2 miliar.

Fenomena itu bisa jadi mencerminkan bahwa masyarakat kelas bawah dan menengah terpaksa ”memakan tabungan” di tengah situasi yang kian menekan. Tabungan tipis yang seharusnya menjadi bantalan darurat terkikis demi bertahan hidup.

Kesenjangan juga tampak mencolok dalam distribusi pembangunan antarwilayah. Salah satunya tergambar dari besaran pendapatan per kapita di masing-masing wilayah. Data BPS menunjukkan, PDRB per kapita DKI Jakarta mencapai Rp 344,4 juta per tahun. Tertinggi di antara semua provinsi. Tak bisa dimungkiri, sebab wilayah metropolitan itu memang menjadi jantung perekonomian nasional.

Pendapatan per kapita tertinggi berikutnya disusul oleh wilayah dengan potensi sumber daya alam berlimpah. Beberapa di antaranya Kalimantan Timur dengan besaran Rp 212,2 juta per tahun; Kalimantan Utara Rp 198,4 juta per tahun; dan Riau Rp 165,4 juta per tahun.

Kawasan timur Indonesia, seperti Papua Barat, Sulawesi Tengah, dan Papua Tengah, pun masuk jajaran 10 provinsi dengan PDRB per kapita tertinggi. Hampir semuanya disokong kekuatan tambang dan perkebunan yang dimiliki wilayah-wilayah tersebut. Sementara itu, wilayah timur lainnya masih mencatatkan PDRB terendah dengan kisaran Rp 18 juta-Rp 35 juta per tahun.

Meskipun demikian, bukan berarti daerah dengan PDRB per kapita tinggi pun serta-merta menggambarkan kesejahteraan. Ironisnya, di sejumlah provinsi kondisi itu beriringan dengan catatan angka kemiskinan yang juga tinggi.

Di Papua Barat dan Papua Tengah, misalnya, angka kemiskinannya tercatat jauh di atas rata-rata nasional yang sebesar 8,57 persen. Malahan tercatat 2-3 kali lebih tinggi. Kekayaan tambang yang mendorong PDRB per kapita cukup besar, beriringan dengan sebagian masyarakatnya yang masih hidup dengan keterbatasan akses listrik, air bersih, apalagi pendidikan.

Daerah kaya sumber daya alam lainnya, seperti Sulawesi Tengah, pun menghadapi problem serupa. Provinsi yang kini tengah jadi primadona lantaran kekayaan nikelnya itu pun belum sepenuhnya tuntas dari kemiskinan. Persentase penduduk miskinnya masih dua digit, yakni 11,04 persen. Artinya, kekayaan alam yang semestinya mampu menyejahterakan seluruh penduduk nyatanya hanya dinikmati segelintir orang.

Kontras serupa juga terlihat di Jakarta. Kota dengan gedung pencakar langit dan kawasan elite itu berdampingan dengan perkampungan padat yang rawan banjir serta kekurangan layanan dasar. Si kaya dan si miskin hidup bersebelahan, tetapi jurang kualitas hidupnya bak langit dan bumi. Ketimpangan spasial dan sosial ini mempertegas bahwa pembangunan belum berjalan merata.

Tak bisa dimungkiri, Indonesia dengan kontur geografis kepulauan memang tak mudah untuk menembus sekat ruang yang ada. Namun, sejatinya upaya-upaya untuk semuanya turut mencecap rasa yang sama pun sudah diupayakan. Termasuk melalui desentralisasi yang sudah berjalan hampir tiga dekade. Bahkan, otonomi daerah ini disertai pula dengan kebebasan kewenangan atas daerahnya masing-masing dan diperlengkap dengan keterwakilan rakyat oleh para anggota dewan, baik di pusat maupun daerah.

Idealnya, suara rakyat dari akar rumput sudah sangat terwakilkan. Tak sekadar persoalan, berbagai potensi yang dimiliki masing-masing wilayah pun semestinya dapat terpetakan untuk memberdayakan dan juga menyejahterakan.

Sayangnya, gambaran ideal itu tak sepenuhnya terpenuhi dan bahkan sebagian daerah justru bertolak belakang kondisinya. Muncul fenomena kesejahteraan dan ketimpangan yang kontras antara rakyat dan mereka yang mewakilinya. Padahal, para anggota dewan yang kian makmur ini terpilih atas mandat rakyat.

Oleh karena itu, pemerintah harus segera mengembalikan semua elemen negara ini pada fungsi utamanya. Transparansi dan integritas wakil rakyat menjadi salah satu kuncinya. DPR dan juga DPRD sebagai simbol representasi politik harus menunjukkan keberpihakan nyata pada kepentingan publik. Bukan hanya soal menahan diri dari kenaikan tunjangan, tetapi juga menginisiasi kebijakan yang benar-benar menyentuh rakyat kecil. Dengan demikian, ketimpangan baik antara rakyat dan wakil rakyat maupun antarrakyat itu sendiri tak lagi menggelayuti. (LITBANG KOMPAS)