Bagaimana Gelombang Demonstrasi Bisa Berdampak pada Ekonomi Nasional?

Gelombang demonstrasi yang merebak di beberapa daerah di Indonesia berpotensi memberikan tekanan pada perekonomian nasional yang tengah berupaya untuk bangkit.

Gelombang unjuk rasa yang merebak pada pekan terakhir Agustus 2025 meninggalkan duka mendalam bagi masyarakat Indonesia. Aksi yang awalnya digelar untuk memprotes besaran tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) itu belakangan justru berubah menjadi kericuhan dan anarkistis di sejumlah lokasi di Indonesia.

Demonstrasi memanas di Jakarta dan kota-kota lain terjadi setelah pengemudi ojek daring bernama Affan Kurniawan tewas akibat dilindas kendaraan taktis Brimob di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat. Insiden ini kemudian memicu gelombang protes dari komunitas pengemudi ojek online (ojol), buruh, mahasiswa, dan masyarakat yang menuntut pertanggungjawaban aparat kepolisian.

Tak hanya di Jakarta, demonstrasi juga terjadi di sejumlah daerah, seperti di Solo, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Kediri, Makassar, hingga Mataram. Salah satu yang terparah adalah unjuk rasa dan pembakaran Gedung DPRD Kota Makassar hingga menewaskan tiga staf.

Selama aksi unjuk rasa, massa yang turun ke jalan tidak hanya menuntut satu isu tunggal. Mereka juga menyuarakan protes terhadap ketidakadilan dan kebijakan yang dianggap tidak berpihak pada rakyat.

Kebijakan itu mulai dari penghapusan sistem outsourcing, penolakan upah murah, penghentian pemutusan hubungan kerja (PHK) massal, kenaikan upah sebesar 8,5-10,5 persen. Kemudian ada pula yang mengusung isu mengenai transparansi gaji anggota DPR RI, reformasi pajak ketenagakerjaan, revisi UU Pemilu, hingga RUU Perampasan Aset.

Unjuk rasa yang berujung pada kerusuhan tersebut setidaknya menimbulkan tiga jenis kerugian besar, di antaranya kerugian ekonomi akibat rusaknya fasilitas publik dan terganggunya distribusi barang dan jasa; kerugian sosial karena mengganggu kohesi masyarakat; dan kerugian politik yang bisa menggerus kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Lantas, berapa kerugian akibat gelombang protes massal tersebut? Bagaimana dampaknya terhadap perekonomian serta seperti apa respons pemerintah menghadapi potensi gejolak ekonomi akibat aksi unjuk rasa tersebut?

Rangkaian demonstrasi di beberapa daerah pada Selasa (26/8/2025) hingga Minggu (31/8/2025) telah memakan korban, baik dari warga biasa, mahasiswa, maupun aparat pemerintah. Setidaknya enam orang dilaporkan meninggal dalam rangkaian aksi unjuk rasa tersebut dan ratusan orang dikabarkan terluka.

Kasusnya tersebar di sejumlah daerah di Indonesia, mulai dari Jakarta, Makassar (Sulawesi Selatan), hingga Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam beberapa kasus, seperti di Jakarta, kematian terjadi akibat kekerasan aparat. Di tempat lain, kericuhan menimbulkan korban tewas setelah massa membakar gedung.

Tak hanya korban jiwa dan luka-luka, kerusakan dan kerugian secara materi pun tak dapat dihindari. Aksi unjuk rasa menyisakan kerusakan parah di berbagai fasilitas pemerintah, infrastruktur publik, bangunan sektor keamanan (kepolisian), kendaraan aset pemerintah, hingga kendaraan pribadi milik masyarakat dan umum.

Selain kerusakan akibat lemparan batu dan sengaja dirusak secara paksa, sebagian aksi massa tersebut juga memicu kebakaran gedung yang menjadi sasaran demonstrasi. Dari tujuh gerbang tol dan halte Transjakarta yang dibakar di Jakarta, hingga gedung pemerintahan seperti DPRD Makassar dan DPRD Nusa Tenggara Barat, serta Wisma MPR di Bandung.

Semuanya itu adalah fasilitas yang banyak digunakan oleh masyarakat umum. Dampaknya terasa langsung dalam produktivitas dan mobilitas warga. Ketika layanan publik terganggu, ekonomi juga ikut melambat dan memicu ketidakpastian sosial. Peristiwa ini tentunya mengguncang banyak aspek dari kehidupan masyarakat.

Meski nilainya belum bisa dihitung secara pasti, potensi kerugian langsung dan tidak langsung akibat unjuk rasa di beberapa daerah tersebut diperkirakan mencapai milyaran hingga triliunan rupiah. Kerugian tidak hanya dari rumah sejumlah pejabat yang dijarah massa, tetapi juga dari fasilitas publik hingga Gedung DPRD di sejumlah daerah yang dirusak dan sebagian dibakar oleh para pengunjuk rasa.

Di Jakarta, misalnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan, total kerugian atau nilai kerusakan infrastruktur pascademonstrasi di sejumlah titik di Ibu Kota sepanjang akhir pekan lalu mencapai Rp 55 miliar. Kerugian terbesar dialami PT Transjakarta sekitar Rp 41,6 miliar, disusul PT MRT Jakarta Rp 3,3 miliar, serta kerusakan CCTV dan infrastruktur lain sekitar Rp 5,5 miliar.

Pramono menjelaskan, sebanyak 22 halte Transjakarta mengalami kerusakan, terdiri dari 6 halte yang dibakar dan dijarah, serta 16 halte lainnya dirusak dan menjadi sasaran vandalisme. Selain itu, satu pintu tol juga rusak imbas aksi tersebut.

Sementara itu, Dinas Kesehatan DKI Jakarta melaporkan hingga 31 Agustus 2025, satu orang meninggal akibat demo di Jakarta. Selain itu, sekitar 469 korban mendapat perawatan, terdiri dari 371 korban rawat jalan dan 97 korban rawat inap.

Demonstrasi, unjuk rasa, dan aksi massa di sejumlah kota besar di Indonesia juga membawa dampak luas, tidak hanya pada aspek sosial dan politik tetapi juga berpotensi mengguncang aktivitas ekonomi harian masyarakat dan dunia usaha.

Akibat gelombang aksi unjuk rasa yang terus meluas, kegiatan ekonomi harian, khususnya sektor jasa, terdampak secara langsung. Berbagai usaha di sektor ritel, kuliner, perhotelan, transportasi daring, pusat perbelanjaan, logistik, hingga usaha kecil di sekitar titik aksi juga merasakan penurunan omzet drastis dan gangguan operasional.

Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonzus mengatakan, omzet penjualan mal turun di Jakarta hingga 50 persen saat demo terjadi. Ia menambahkan, kondisi normal di 100 mal tersebut secara rata-rata penjualannya mencapai Rp 500 miliar. Namun, saat demo terjadi, penjualan rata-rata turun hampir setengahnya.

Selama unjuk rasa berlangsung, sejumlah pusat perbelanjaan dan hotel juga terpaksa tutup lebih awal. Selain itu, banyak perusahaan memilih untuk meliburkan karyawan atau memberlakukan sistem kerja dari rumah (WFH) demi menjaga keselamatan.

Akibat nyata juga terjadi pada sektor industri. Beberapa pabrik terpaksa menghentikan produksi karena situasi tak kondusif. Padahal, idealnya lini pasok dan ekspor dijaga agar tetap berjalan lancar. Gangguan seperti ini bukan hanya soal kehilangan uang, melainkan juga kepercayaan mitra dagang.

Jika kondisi tersebut terus berlanjut, risiko terjadinya penutupan usaha, pemutusan hubungan kerja (PHK) massal, dan kerugian ekonomi yang lebih luas sangat mungkin terjadi. Hal ini menempatkan sektor jasa yang berkontribusi sekitar 45 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) dalam posisi yang sangat rentan.

Gelombang aksi demonstrasi juga memberi dampak nyata terhadap perekonomian, utamanya menekan sentimen di pasar keuangan dan pasar modal. Di pasar keuangan, rupiah melemah ke level terendah dalam empat pekan terakhir. Nilai tukar rupiah melemah paling dalam di kawasan Asia pada Jumat (29/8/2025), kurs rupiah di pasar spot melemah Rp 147 atau 0,90 persen menjadi Rp 16.500 per dollar AS. Pelemahan rupiah tersebut tidak hanya berdampak pada sektor perdagangan dan impor, tetapi juga memperbesar tekanan inflasi yang akhirnya dirasakan langsung oleh masyarakat.

Sementara itu, pasar saham dan obligasi bergejolak seiring sentimen negatif di pasar keuangan merespons gejolak sosial dan politik domestik. Ketidakpastian situasi politik membuat banyak investor memilih bersikap defensif dengan melepaskan sahamnya sehingga aktivitas jual semakin dominan di pasar. Akibatnya, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melemah 1,21 persen ke level 7.736 pada Senin lalu dibandingkan dengan penutupan perdagangan sebelumnya yang berada di level 7.795,64.

Situasi politik yang memanas juga memicu kekhawatiran serius di kalangan investor, terutama investor asing. Sentimen negatif terhadap stabilitas nasional membuat investor global mengambil langkah protektif, yakni menarik dana mereka dari pasar domestik. Data menunjukkan, dalam periode 25-28 Agustus 2025, investor asing melakukan aksi jual bersih (net sell) sebesar Rp 0,25 triliun, terutama di pasar saham dan Surat Berharga Negara (SBN).

Fenomena capital outflow ini bisa menjadi sinyal serius bagi pemerintah karena bisa menunjukkan menurunnya kepercayaan pasar terhadap kondisi ekonomi dan politik Indonesia dalam jangka pendek hingga menengah. Lebih jauh lagi, ketidakstabilan politik juga bisa memperburuk citra Indonesia di mata investor global, menciptakan risiko jangka panjang terhadap arus modal dan kemitraan ekonomi internasional.

Dampak demonstrasi juga merugikan ekonomi makro dan bisa memberikan tekanan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sejumlah ekonom memperkirakan jika gangguan berlangsung selama tiga hari dan sektor jasa terdampak hingga 10 persen, maka kerugian ekonomi secara makro bisa mencapai Rp 8 triliun-Rp 9 triliun. Selain itu, perlambatan belanja konsumen dan penurunan aktivitas usaha diprediksi akan memengaruhi target pertumbuhan ekonomi kuartal III-2025.

Di sisi belanja anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), ada kekhawatiran soal tambahan belanja pemerintah untuk penanganan aksi sehingga dapat memicu persepsi pelebaran defisit. Sementara itu, di sisi fiskal, serapan pajak bisa berpotensi menurun akibat turunnya transaksi ekonomi, yang pada akhirnya akan memperlemah kemampuan pemerintah dalam menjalankan program-program pemulihan dan pembangunan.

Aksi protes yang meluas tersebut tentunya menjadi alarm bagi pemerintah dan pelaku pasar bahwa stabilitas politik serta keamanan adalah fondasi dalam menjaga keberlangsungan pertumbuhan ekonomi. Jika pemerintah tidak segera merespons tuntutan masyarakat dengan kebijakan yang lebih berpihak pada rakyat, dampak jangka panjangnya bisa merugikan perekonomian Indonesia.

Untuk menghindari krisis ekonomi yang lebih dalam, pemerintah perlu segera memperbaiki kebijakan ekonomi dan melakukan dialog terbuka dengan masyarakat. Reformasi kebijakan yang lebih inklusif dan pro-rakyat sangat penting untuk memulihkan kepercayaan masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi Indonesia.

Sejalan dengan itu, kebijakan yang memicu ketidakpuasan publik perlu dievaluasi dengan melibatkan perwakilan masyarakat agar keputusan berikutnya memiliki legitimasi sosial yang lebih kuat. Penguatan tata kelola menjadi agenda jangka panjang yang krusial untuk mencegah krisis kepercayaan serupa di masa depan.

Selain itu, langkah-langkah pemulihan, dialog politik, serta jaminan keamanan menjadi krusial untuk mengembalikan kepercayaan investor dan menjaga momentum ekonomi nasional agar tidak tergelincir lebih dalam.

Bagaimana pemerintah merespons kondisi sosial politik dan ekonomi tersebut? Presiden Prabowo Subianto telah merespons dengan mengundang pimpinan partai politik ke Istana serta memerintahkan DPR dan kementerian terbuka terhadap aspirasi rakyat patut diapresiasi. Sikap ini menunjukkan bahwa negara tidak menutup mata terhadap keresahan publik sekaligus memberikan sinyal kuat bahwa pemerintah memilih jalur dialog ketimbang aksi represif. Namun, di sisi lain, publik berharap kepastian hukum dan konsistensi kebijakan menjadi faktor utama dalam menjaga kepercayaan pasar.

Di bidang ekonomi, pemerintah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi untuk menjaga agar target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5-5,2 persen tetap tercapai pada tahun 2025. Upaya ini dilakukan di tengah dinamika sosial politik yang jika tidak diantisipasi dapat memengaruhi kepercayaan investor dan pelaku pasar.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Senin (1/9/2025), mengatakan, pemerintah perlu memberikan respons kebijakan untuk menjaga kepercayaan pasar sekaligus memastikan aktivitas ekonomi tetap berjalan normal.

Untuk menopang konsumsi masyarakat, pemerintah melanjutkan sejumlah program, di antaranya diskon belanja ritel, program Makan Bergizi Gratis, serta stimulus perumahan melalui keringanan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan peningkatan fasilitas kredit pemilikan rumah. Selain itu, pemerintah menyiapkan program kredit investasi padat karya yang menyasar industri tekstil, furnitur, serta makanan dan minuman.

Selanjutnya, dari sisi investasi, pemerintah menargetkan realisasi semester II-2025 bisa menembus lebih dari Rp 900 triliun. Belanja modal pemerintah pun akan dipacu dengan perkiraan realisasi pada triwulan III-2025 mencapai Rp 694 triliun.

Dengan kondisi saat ini, pemerintah berharap stimulus yang tengah dipersiapkan mampu menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendorong investasi agar pertumbuhan ekonomi nasional tetap berada pada jalurnya. (LITBANG KOMPAS)