Kekerasan Aparat Warnai 100 Hari Prabowo-Gibran, Jadikan Hasil Survei Kompas Bahan Berbenah

JAKARTA, KOMPAS — Apresiasi publik pada kinerja politik dan keamanan pemerintahan Prabowo Subianto seperti terpotret dari hasil survei Litbang Kompas memantik pemerintah untuk bekerja lebih keras dalam menciptakan stabilitas politik dan keamanan. Respons cepat atas hal-hal yang berpotensi menciptakan instabilitas tetap jadi prioritas pemerintah ke depan. Selain itu, pelibatan publik dalam pembuatan kebijakan serta komitmen untuk tetap menjaga kebebasan berpendapat masyarakat.

Kelompok masyarakat sipil pun mengingatkan pemerintahan Prabowo untuk tak terlena dengan penilaian publik, seperti terlihat di hasil survei Litbang Kompas pada 4-10 Januari 2025. Sebaliknya, hasil survei hendaknya dijadikan bahan untuk berbenah. Hal ini terutama karena realitasnya masih banyak masyarakat yang hidup di bawah tekanan, juga maraknya kasus-kasus kekerasan oleh aparat keamanan belakangan. Belum lagi, aspek kebebasan berpendapat yang berulang diuji, bahkan ancaman pada salah satu prinsip demokrasi itu kini muncul di DPR.

Mengacu hasil survei Litbang Kompas menyangkut kepuasan masyarakat pada kinerja pemerintah di bidang politik dan keamanan (polkam), angka kepuasan mencapai 85,8 persen. Angka itu lebih tinggi jika dibandingkan selama periode pemerintahan Presiden ketujuh RI Joko Widodo. Penilaian di bidang polkam itu juga yang tertinggi dibandingkan dengan tiga bidang lain yang disurvei, yakni kesejahteraan sosial, ekonomi, dan hukum.

Jika dielaborasi, tingginya tingkat kepuasan masyarakat tergambar dalam lima aspek penilaian pada bidang polkam. Kinerja dalam membangun sikap menghargai perbedaan mendapatkan apresiasi tertinggi, dengan 88,6 persen responden menilai baik. Kemudian, kinerja pemerintah dalam menjamin keamanan pun diapresiasi tidak kurang dari tiga perempat bagian publik.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyambut baik tingginya kepuasan publik terhadap pemerintah di bidang polkam. Ia menilai, hal itu berkaitan erat dengan keberhasilan melalui tahapan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak, tahun lalu, yang sangat rumit dan kompleks.

”Ini, kan, bagaimana pun juga sejarah. Pilkada serentak yang tidak mudah dan data menunjukkan bahwa relatif tidak ada konflik berarti, kecuali di beberapa daerah di Papua, misalnya begitu ya, ya itu pun undercontrol semua,” ucapnya.

Kemudian, ketika Pilkada 2024, pemerintah juga mengambil langkah-langkah inisiatif untuk mewujudkan pilkada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, seperti menghentikan bantuan sosial (bansos) saat masa kampanye, serta meminta aparatur sipil negara (ASN) untuk netral. ”Nah, mungkin juga itu ada andil sebagai poin positif dalam tahapan pemilu yang rumit tadi,” katanya.

Hal lain yang mungkin melatarbelakangi tingginya apresiasi publik adalah komunikasi yang dibangun oleh pemerintah selama ini dalam memitigasi konflik. Hal tersebut diyakini juga mendapatkan apresiasi dari masyarakat karena, menurut dia, pemerintah selalu terbuka atas masukan dari masyarakat.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini pun melihat stabilitas polkam bisa tercapai karena dibarengi dengan pemerintahan yang solid dan terkonsolidasi. Presiden Prabowo dinilai berhasil mewujudkan hal itu karena sejak awal menerapkan politik merangkul semua pihak.

Semangat kebersamaan itu pun diwujudkan dalam bentuk konsolidasi dalam berbagai level pemerintahan. Di awal pembentukan Kabinet Merah-Putih, seluruh anggota kabinet retret bersama Prabowo dan Gibran untuk menyamakan visi dan misi. Begitu pula nanti setelah pelantikan kepala-wakil kepala daerah hasil Pilkada 2024 akan digelar hal serupa.

”Jadi, fase-fase konsolidasi ini yang juga mungkin dibaca, dilihat oleh presiden, juga oleh publik ya,” kata Bima.

Tak berhenti di situ, para menteri di Kabinet Merah Putih juga secara berkala diinstruksikan oleh Presiden Prabowo untuk selalu turun ke bawah. Upaya untuk merespons segera keluhan masyarakat serta memastikan kelancaran pelayanan publik itu akan terus dipertahankan, bahkan ditingkatkan ke depan.

Bima menyadari, dengan kekuatan koalisi parpol penopang pemerintahan Prabowo yang besar sekarang, pekerjaan rumah ke depan juga komitmen untuk tetap melibatkan partisipasi publik dalam setiap pembentukan kebijakan, termasuk UU. Semangat itu bakal terus dijaga karena pemerintah membutuhkan legitimasi dan dukungan dalam setiap menjalankan kebijakannya.

Di sisi lain, meski apresiasi diberikan publik atas kinerja polkam pemerintahan Prabowo, seperti terpotret di hasil survei Litbang Kompas, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menilai, penilaian itu kurang merefleksikan realitas di lapangan.

Usman menilai, akhir 2024 hingga awal 2025 merupakan kombinasi yang mematikan di antara kelalaian penegak hukum dalam memberikan perlindungan kepada warga negara, penyalahgunaan senjata api, serta kesewenang-wenangan oleh anggota TNI yang berujung dengan pembunuhan di luar hukum. Kejadian-kejadian tersebut pun seperti mengulang insiden yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya.

”Artinya, aspek rasa aman yang tinggi berdasarkan ukuran persepsi publik itu bertolak belakang dengan realitas di lapangan,” tegasnya.

Selain itu, banyak pula masyarakat adat yang menolak proyek-proyek pembangunan milik pemerintah, seperti proyek strategis nasional, tetapi memperoleh intimidasi dan kekerasan dari aktor negara dan juga non-negara.

Untuk itu, indikator rasa aman sebagaimana yang dijadikan ukuran untuk melihat seberapa jauh rasa aman warga dari ancaman, tekanan, dan kejahatan, itu berbeda jauh dengan realitas penolakan warga di berbagai proyek-proyek strategis nasional.

”Memang mereka tidak semuanya tinggal di perkotaan karena biasanya, kan, mereka di pelosok. Jadi, jauh dari pusat informasi. Tetapi, itu penting untuk diangkat sebagai potret penyeimbang,” ucap Usman.

Belum lagi, kasus-kasus pembungkaman terhadap anggota DPR yang mengkritik kebijakan pemerintah, seperti yang terbaru kritik anggota DPR dari Fraksi PDI-P, Rieke Diah Pitaloka, soal kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen, oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR. Kejadian itu menunjukkan hambatan dalam menyatakan pendapat tidak hanya dialami oleh masyarakat biasa yang tidak punya pengaruh politik, tetapi juga orang-orang yang bahkan sudah memiliki pengaruh politik.

Usman membeberkan pula kasus-kasus lain yang erat kaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia, seperti larangan menggelar kegiatan keagamaan, ”serangan” terhadap siswa yang mengkritik program Makan Bergizi Gratis, hingga intimidasi terhadap sejumlah jurnalis di Papua dan Lombok.

”Tetapi, saya bisa mengerti, kadang-kadang kalau kita tengok ke akar sejarahnya, kan, memang kecenderungannya orang Indonesia ini orang-orang baik, yang sudah lama hidup tanpa negara pun hidup. Jadi, mereka merasa ya sudah ikhlas saja, artinya cenderungnya kalau di Jawa cenderung ’nrimo’ dalam arti bukan tidak ingin memprotes, tetapi mungkin sudah berkali-kali memprotes, tetapi rasa-rasanya kok enggak didengar, ya sudah terserah maunya (pemerintah) saja,” kata Usman.

Ia menyebut hal itu sebagai kekakuan berpikir secara ideologis dan penerimaan kultural pada keadaan yang sudah susah dari dulu. Artinya, hak asasi manusia memang penting, tetapi ada hak asasi yang lebih dianggap penting dan bersifat sehari-hari, yaitu makan, minum, dan sekolah.

”Jadi, masyarakat Indonesia memang masih cenderung lebih suka pada demokrasi yang liberal, yang semu, yang intensitas demokrasinya rendah dan lebih mengutamakan, misalnya pertumbuhan ekonomi daripada kebebasan politik. Jadi, ada semacam prioritas yang lebih mendesak dalam situasi ekonomi sekarang yang sekarang melambat, ya,” kata Usman.

Usman melanjutkan, diperlukan semacam perubahan cara berpikir tentang hubungan antarnegara dengan masyarakat. Perlu disadari sepenuhnya bahwa kekuasaan itu selalu terbuka untuk bisa melindungi warga negara dan sekaligus, sebaliknya mengancam warga negara.

”Jadi, anggapan bahwa orangtua adalah negara dan masyarakat adalah anak-anak sehingga tidak mungkin bisa melukai, itu anggaplah pandangan yang seharusnya, norma yang ideal. Tetapi, sebenarnya pandangan itu menutup mata pada realitas di mana sejumlah orangtua juga berbuat jahat kepada anaknya atau sejumlah kekuasaan negara justru menindas rakyatnya sendiri,” ucap Usman.

Salah satu cara agar hal itu tidak terjadi adalah terus menumbuhkan budaya kritis dalam berpikir terhadap pemerintah. Pemerintah pun diharapkan terbuka terhadap pemikiran kritis publik tersebut karena pemerintah tidak bisa sendirian dalam membangun bangsa ini.