Di tengah upaya penanganan gempa Myanmar, kondisi politik negara tersebut pascakudeta tahun 2021 kembali mendapat sorotan.
31 Mar 2025 16:25 WIB · Internasional
Pada Jumat, 28 Maret 2025, sekitar pukul 12.50 siang waktu setempat, gempa dahsyat berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah tengah Myanmar, khususnya di kota Mandalay. Guncangan yang terjadi secara tiba-tiba menciptakan kepanikan luar biasa di antara warga.
Mereka yang sedang berada di dalam gedung mendadak berlarian keluar—beberapa di antaranya masih mengenakan piyama—karena suara gemuruh yang sangat keras membuat warga terkejut dan panik. Di Mandalay, Sagaing, Naypyidaw, dan kota-kota sekitarnya, suasana segera berubah menjadi kekacauan; bangunan runtuh, puing-puing berserakan di jalan, dan kerumunan orang berusaha menyelamatkan diri dalam hitungan detik. Unggahan di media sosial menampilkan gambar-gambar gedung yang roboh dan jalanan yang dipenuhi reruntuhan, menandakan betapa dahsyatnya gempa yang melanda.
Gempa ini dipicu oleh aktivitas sesar Sagaing, sebuah sesar geser (strike‐slip fault) yang merupakan batas antara Lempeng India dan Lempeng Eurasia. Sesar Sagaing memanjang dari utara ke selatan sepanjang ratusan kilometer di tengah Myanmar dan telah lama dikenal sebagai sumber gempa besar di wilayah tersebut.
Pergerakan kedua lempeng ini—dengan kecepatan beberapa milimeter per tahun—mengakumulasi tekanan yang akhirnya dilepaskan secara tiba-tiba, menghasilkan guncangan dahsyat. Aktivitas seismik yang berulang di sepanjang sesar ini mengingatkan masyarakat dan ahli geologi bahwa Myanmar merupakan wilayah yang sangat rawan terhadap bencana alam, terutama mengingat sejarah panjang gempa berkekuatan tinggi yang pernah terjadi di sini.
Tidak hanya Mandalay yang terdampak, gempa ini juga dirasakan hingga di luar perbatasan Myanmar, terutama di ibu kota Thailand, Bangkok. Di Bangkok, meskipun berjarak sekitar 1.000 kilometer dari episentrum, dampak gempa sangat terasa. Gedung bertingkat yang sedang dalam proses pembangunan mengalami keruntuhan total, termasuk gedung proyek berlantai 33, menyebabkan korban jiwa di antara para pekerja.
:quality(80)/https://asset.kgnewsroom.com/photo/pre/2025/03/30/ab4381d5-26b7-4b69-aba8-db1c6bc20827_jpg.jpg)
Selain itu, infrastruktur penting seperti layanan metro dan LRT pun dihentikan sementara, dan perdagangan di bursa saham distop. Kerusakan jalan raya, jembatan, dan fasilitas publik lainnya menambah kekacauan, memaksa warga untuk berlarian ke ruang terbuka demi menghindari bahaya. Suasana panik dan ketidakpastian menyelimuti kota, sedangkan upaya penyelamatan terus dilakukan meski akses dan komunikasi terganggu akibat kerusakan infrastruktur.
Dalam menghadapi bencana ini, respons Pemerintah Myanmar segera terlihat meski harus beroperasi dalam keterbatasan. Junta militer yang berkuasa mengumumkan keadaan darurat di enam wilayah, yaitu Sagaing, Mandalay, Magway, Negara Bagian Shan, Naypyidaw, dan Bago. Pengumuman tersebut disertai dengan permintaan bantuan kemanusiaan dari komunitas internasional—suatu langkah yang jarang terlihat dari rezim militer yang selama ini cenderung menutup diri.
:quality(80)/https://asset.kgnewsroom.com/photo/pre/2025/03/31/4ac69319-cc05-49d7-8b7d-271908640ce3_jpg.jpg)
Tim pemadam kebakaran dan penyelamat langsung bergegas mengunjungi lokasi-lokasi terdampak untuk menilai kerusakan dan membantu evakuasi. Selain itu, pejabat menyatakan bahwa donor darah sangat diperlukan untuk menangani korban yang terluka akibat reruntuhan bangunan, sementara jalur komunikasi yang sempat terputus mulai pulih secara bertahap.
Respons dunia internasional pun datang dengan cepat dan berskala besar. Berbagai negara, seperti China, India, Rusia, dan Amerika Serikat segera mengerahkan tim penyelamat, pesawat angkut, dan bantuan medis guna mendukung upaya evakuasi dan penanganan bencana. Uni Eropa dan beberapa negara Eropa, termasuk Perancis, turut siap memberikan bantuan keuangan serta teknis.
Bantuan kemanusiaan dari organisasi internasional, seperti Palang Merah dan badan-badan kemanusiaan lainnya, mengalir dalam bentuk, antara lain, anjing pelacak dan teknologi pencitraan termal, untuk mencari korban yang terjebak di bawah puing. Dengan kerja sama lintas negara, diharapkan bantuan dapat segera mencapai wilayah yang paling parah terdampak, meskipun kendala infrastruktur dan konflik internal menjadi tantangan tersendiri.
Di tengah respons cepat tersebut, sejarah politik Myanmar pascakudeta tahun 2021 kembali menjadi sorotan. Kudeta militer yang menggulingkan pemerintahan sipil mengakibatkan konflik berkepanjangan dan perang saudara yang melemahkan stabilitas nasional.
Pemerintahan militer yang otoriter memicu isolasi internasional dan menghambat pembangunan infrastruktur dasar, termasuk sektor kesehatan. Konflik yang terus berlangsung ini menambah kompleksitas penanganan bencana mengingat akses ke beberapa daerah menjadi sulit dan bantuan kemanusiaan terhambat oleh blokade serta serangan udara yang dilancarkan oleh pihak militer.
:quality(80)/https://kompasmedia.site/images/2024/11/05/398f3bc1192379df933baae5d144c501-Myanmar_China_125260994.jpg)
Di tengah situasi yang begitu kompleks, kelompok antijunta seperti Pemerintahan Persatuan Nasional (NUG) mengumumkan gencatan senjata sepihak sebagai upaya untuk memfasilitasi proses pemulihan pasca-gempa, meskipun tantangan politik masih menggunung.
Dalam kondisi darurat ini, upaya penyelamatan yang cepat sangat krusial. Para tim penyelamat menekankan bahwa 72 jam pertama adalah batas waktu kritis untuk menyelamatkan korban yang tertimbun di bawah reruntuhan.
Penggunaan alat berat, teknologi pencitraan termal, dan anjing pelacak menjadi strategi utama untuk mendeteksi adanya tanda-tanda kehidupan di balik puing. Selain itu, pendirian pusat evakuasi darurat dan rumah sakit lapangan harus segera dilakukan guna menangani korban yang terluka dan mencegah komplikasi medis lebih lanjut.
:quality(80):watermark(https://cdn-content.kompas.id/umum/kompas_main_logo.png,-16p,-13p,0)/https://kompasmedia.site/images/2025/03/31/2cf2db1fc77df18685d27a419bec81e8-FAK_9372.jpg)
Koordinasi antaraparat pemerintah, sukarelawan, dan bantuan internasional dianggap sangat vital agar suplai makanan, air, dan obat-obatan dapat segera didistribusikan ke daerah-daerah yang membutuhkan. Langkah cepat tersebut diharapkan dapat mengurangi jumlah korban jiwa dan mencegah terjadinya bencana kemanusiaan yang lebih besar.
Peristiwa gempa ini tidak hanya meninggalkan kerusakan fisik yang parah, tetapi juga menggambarkan kerentanan masyarakat Myanmar dalam menghadapi bencana alam, terutama di tengah krisis politik yang sudah berkepanjangan. Di Mandalay—kota bersejarah yang pernah dikenal dengan kekayaan budaya dan peninggalan masa lalunya—reruntuhan bangunan serta puing yang berserakan kini menjadi simbol duka dan kehancuran.
Catatan: Ringkasan dibuat berdasarkan sejumlah artikel di Kompas.id dengan bantuan mesin kecerdasan buatan (AI) generatif serta tetap melalui pemeriksaan dan pengeditan oleh editor Kompas.
Berikut adalah artikel yang dijadikan bahan untuk membuat artikel ringkasan:
Penulis:
RedaksiEditor:
Antonius Tomy TrinugrohoPenyelaras Bahasa:
Apolonius Lase