Kemah di Gerbang DPR agar RUU TNI Batal Disahkan

Revisi Undang-Undang TNI ditolak berbagai kalangan masyarakat. Sikap DPR dan pemerintah yang seakan menutup telinga menambah kegeraman mereka. Bahkan, sebagian elemen masyarakat sengaja berkemah di salah satu pintu masuk kompleks DPR di Jakarta agar regulasi itu batal disahkan.

Sekelompok warga itu mulai berkemah di Gerbang Pancasila DPR, pintu masuk ke areal kompleks DPR dari Jalan Gelora, Jakarta, sejak Kamis (20/3/2025) dini hari. Mereka tiba sekitar pukul 00.00 WIB. Belasan orang yang kebanyakan terdiri dari para pemuda itu masih bertahan hingga pukul 10.00 WIB, tepat saat momen dimulainya Rapat Paripurna DPR dengan agenda persetujuan pengesahan RUU TNI menjadi UU. Tiga tenda yang didirikan sedari malam juga terlihat masih berdiri tegak.

”Semua terjadi begitu saja. Keresahan ini sudah ada sejak semalam sebelumnya. Jadi, kami pikir, coba kami memblokade saja jalan masuknya,” kata Salsa (26), salah seorang warga yang ikut berkemah.

Salsa bisa turut serta dalam aksi kemah itu setelah memantau media sosial X lewat tagar #TolakRUUTNI. Ternyata, ada banyak orang yang memiliki keresahan yang sama sepertinya. Oleh karenanya, ia tak keberatan membawa satu set tenda kecil miliknya untuk digunakan bersama-sama.

Tak melulu solidaritas itu diwujudkan dengan turut serta berkemah. Sebagian kalangan yang tidak bisa bergabung mengulurkan bantuan lewat kiriman makanan. Itu terlihat dari sisa-sisa bungkus makanan cepat saji atau fast food di sekitar tenda.

”Jadi, mereka tidak semuanya datang. Aksi kami ini, kan, juga kami unggah ke medsos. Makanya, ada saja yang mengirimkan makanan,” ujar Salsa.

Meski sudah mendirikan tenda, Salsa nyatanya tidak bisa memejamkan matanya semalaman. Ia terlampau resah jika kelewatan momen pengesahan RUU TNI. Alhasil, kedua matanya tetap terjaga sampai matahari mulai terasa terik sekitar pukul 10.00 WIB.

”Semalaman kami mengobrol saja. Mau tidur juga tidak bisa. Pikirannya macam-macam. Kemarin saja rapat juga diadakan di hotel mewah. Ini kami mau kebobolan lagi?” kata Salsa.

Secara pribadi, sebut Salsa, keresahannya terdapat pada kembalinya dwifungsi ABRI seperti terjadi di era Orde Baru. Menurut dia, hal itu mengingkari semangat reformasi yang mengutamakan supremasi sipil. Di sisi lain, ia menilai, para aparat bersenjata itu tidak memiliki kompetensi yang mumpuni untuk mengisi jabatan-jabatan sipil.

Keresahan yang sama juga diutarakan sesama warga lainnya, Johan (32). Seperti Salsa, ia juga ikut serta berkemah. Hanya saja, ia sempat pulang sebentar ke rumah sebelum kembali lagi ke lokasi kemah.

Semestinya, sebut Johan, TNI mengisi pos-pos jabatan yang sesuai kompetensi mereka. Khususnya jabatan yang menyoal urusan keamanan. Dikhawatirkan, pendekatan militeristik digunakan jika semakin banyak aparat bersenjata yang mengisi jabatan sipil.

”Apalagi, mereka punya senjata. Takutnya nanti juga disalahgunakan sewaktu memimpin. Biar jabatan-jabatan sipil diurus oleh sipil saja,” kata Johan, yang sehari-hari berprofesi sebagai wirausaha.

Hingga pukul 11.00 WIB, massa aksi yang datang semakin banyak. Jumlahnya mencapai puluhan orang. Sebagian besar mengenakan pakaian hitam-hitam. Mereka hampir semuanya mengenakan masker.

Hanya saja, massa aksi tertahan di depan gerbang. Mereka coba merangsek masuk. Gerbang besi besar dipukuli dan dilempari batu, tetapi usaha itu tidak berhasil menjebol gerbang.

Adapun aparat keamanan melakukan penjagaan dari dalam kompleks DPR. Tampak penjagaan dilakukan oleh aparat kepolisian. Sejumlah kendaraan taktis juga disiagakan.

Sekitar pukul 11.39 WIB, puluhan massa aksi bergeser ke titik lain. Mereka akan melanjutkan aksinya ke Gerbang Utama DPR di Jalan Gatot Subroto meski DPR telah menyetujui mengesahkan RUU TNI. Tiga tenda yang digunakan menginap turut dibawa. Menurut rencana, mahasiswa dari berbagai kampus di Jakarta juga akan berunjuk rasa menolak pengesahan RUU TNI di Gerbang Utama DPR siang ini.

Meski berbagai kalangan dengan keras menolak RUU TNI, DPR dalam rapat paripurna pagi tadi tetap menyetujui mengesahkan RUU TNI.

Rapat Paripurna DPR dengan agenda persetujuan pengesahan revisi UU TNI tersebut dipimpin oleh Ketua DPR Puan Maharani. Rapat dihadiri pula oleh sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, yakni Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo, serta dihadiri juga oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

Tidak ada penolakan ataupun interupsi dari anggota DPR yang menghadiri Rapat Paripurna DPR saat RUU TNI dimintakan persetujuan pengesahan menjadi undang-undang oleh Puan.

”Kami menegaskan, perubahan UU TNI tetap berlandaskan pada nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, serta memenuhi hukum nasional dan internasional yang telah disahkan,” ujar Puan Maharani sebelum meminta persetujuan pengesahan RUU TNI.