Tiga Tahun Setelah Pemekaran, Apa Kabar Empat Provinsi Baru di Papua?

Tiga tahun setelah pemekaran, pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di empat daerah otonom atau provinsi baru di Papua masih menghadapi tantangan berat. Hal ini terutama menyangkut kemandirian fiskal dan rendahnya serapan anggaran. Problem ini mengakibatkan stagnannya perekonomian di daerah itu.

Keempat provinsi baru dimaksud adalah Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Barat Daya. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) per 27 Juni 2025, realisasi pendapatan tertinggi dicapai Papua Tengah sebesar 48,75 persen, Papua Pegunungan hanya 14,76 persen, Papua Selatan mencatat 23,17 persen, dan Papua Barat Daya 17,47 persen.

Namun, meski Papua Tengah memiliki pendapatan yang tergolong tinggi, realisasi belanjanya masih 15,98 persen. Di daerah lain, realisasi belanja juga terbilang masih rendah, yakni Papua Selatan 18,09 persen, Papua Barat Daya 11,51 persen, dan Papua Pegunungan 20,25 persen. Padahal, tahun ini sudah berjalan enam bulan.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam rapat Panitia Kerja (Panja) Evaluasi Daerah Otonom Baru (DOB) Papua bersama Komisi II DPR, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (2/7/2025), menyampaikan, sebagian besar dari pendapatan itu masih berasal dari dana transfer pusat.

Misalnya, Papua Selatan mengandalkan 90 persen pendapatannya dari pusat, Papua Pegunungan 88 persen, Papua Barat Daya 87 persen, dan Papua Tengah 64,82 persen. Adapun pendapatan asli daerah (PAD) keempat DOB rata-rata hanya berkisar 8-13 persen dari total pendapatan.

Selain aspek PAD harus terus diupayakan untuk digenjot, penyerapan anggaran juga telah diminta Tito pada pemerintah provinsi keempat DOB untuk dioptimalkan. Kinerja penyerapan anggaran perlu segera diperbaiki agar perekonomian lokal tidak terpuruk lebih dalam.

”Pasalnya, langkah tersebut akan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi setempat, yang berimbas pada perekonomian nasional,” ujar Tito seusai rapat.

Turut hadir dalam rapat tersebut Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti, serta Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan di Kementerian PPN/Bappenas Medrilzam. Hadir pula para perwakilan pejabat dari empat DOB Papua secara virtual.

Tito melanjutkan, rendahnya realisasi belanja turut memicu stagnasi ekonomi, bahkan kontraksi. ”Pertumbuhan ekonomi di Papua Tengah pada kuartal I-2025 minus 25 persen. Salah satunya karena uangnya tidak tereksekusi dan tidak beredar di masyarakat,” ujarnya.

Ia menyoroti kasus Papua Tengah, ketika gubernur disebut hendak merombak kepala dinas sehingga realisasi anggaran tertahan. ”Saya ingin agar segera, kalau memang mau ada perombakan, segera konsultasi dengan kami. Kami akan segera bantu,” kata Tito.

Di sisi lain, masalah penyaluran anggaran juga kerap terkendala syarat administrasi. Tito menyebutkan, keterlambatan transfer dari Kementerian Keuangan karena pemda tidak memenuhi syarat salur.

Untuk itu, Kemendagri telah meminta pembentukan tim asistensi gabungan dengan Kementerian Keuangan guna membimbing daerah agar proses penyaluran bisa lebih lancar.

Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu menyampaikan, pemerintah terus mengevaluasi dan memperbaiki tata kelola pendanaan di empat DOB Papua. ”Pemerintah dan khususnya Bapak Presiden Prabowo Subianto dan kabinet ingin melakukan suatu perbaikan, baik itu anggaran kementerian dan lembaga maupun anggaran transfer ke daerah,” ujarnya.

Ia menjelaskan, penguatan sistem pengelolaan dana otonomi khusus (otsus) dan transfer ke daerah kini dilakukan melalui pendekatan lintas kementerian dan lembaga. Melalui pembinaan, pendampingan teknis, dan penguatan sistem informasi berbasis interoperabilitas, pemerintah ingin memastikan pemanfaatan dana otsus menjadi lebih hati-hati, transparan, dan cepat.

Sementara itu, pembangunan infrastruktur perkantoran pemerintahan juga belum merata di keempat DOB.

Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti menyebut pemerintah mengalokasikan Rp 5 triliun untuk pembangunan gedung, air minum, dan sanitasi di empat DOB hingga 2028. Pada tahun 2025, pemerintah menambah anggaran sebesar Rp 1,3 triliun. Targetnya, kantor gubernur, Majelis Rakyat Papua (MRP), dan gedung pendukung lain bisa berfungsi penuh pada 2027.

Namun, pelaksanaan pembangunan di Papua Pegunungan masih terkendala persoalan lahan. Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan di Kementerian PPN/Bappenas Medrilzam mengatakan bahwa lokasi pembangunan yang semula ditetapkan di Distrik Walesi dan Wouma telah dipindahkan ke Distrik Hubikosi seluas 122,5 hektar.

”Pembangunan belum bisa dimulai karena kepastian lokasi baru masih dalam tahap penataan,” ujar Medrilzam.

Penjabat Sekretaris Daerah Papua Pegunungan Wasuok Demianus membenarkan bahwa lokasi pembangunan telah dipindahkan dan saat ini masih dilakukan penataan agar dekat dengan pusat distrik baru. Selain soal lahan, Wamen PU juga menekankan pentingnya jaminan keamanan di Papua Pegunungan untuk kelancaran pembangunan fisik.

Ketua Komisi II DPR Muhammad Rifqinizamy menyatakan, rendahnya kemandirian fiskal dan penyerapan anggaran menjadi perhatian serius. Ia berharap kolaborasi antara APBN dan APBD bisa ditingkatkan demi mempercepat kemajuan pembangunan di Papua.

”Papua bukan hanya sekadar membangun infrastruktur fisik, tetapi kita sedang merajut integrasi bangsa,” ucapnya.

Menurut Rifqi, peningkatan alokasi anggaran dari APBN menunjukkan komitmen kuat. Jika pada 2022-2024 anggaran untuk DOB hanya ratusan miliar rupiah, pada 2025 sudah meningkat menjadi Rp 1,2 triliun.

”Kami harap 2026-2028 kebutuhan sebesar Rp 3,5 triliun bisa disiapkan dan direalisasikan dengan baik,” ujarnya.