Kendaraan Listrik Berkontribusi pada Penurunan Emisi

Kendaraan listrik tak sekadar berkontribusi terhadap penurunan emisi, tetapi juga berdampak positif bagi kesehatan fiskal. Bahkan, berpotensi menciptakan surplus manfaat ekonomi dari penghematan bahan bakar minyak dan biaya kesehatan masyarakat.

Berbagai hal mengenai kendaraan listrik dibahas dalam acara Jakarta Marketing Week 2025 di Jakarta, Rabu (21/5/2025). Ketua Umum Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo) Moeldoko, pada sesi diskusi bertajuk ”Future of Mobility”, menuturkan, hingga kini masih banyak pertanyaan di benak masyarakat terkait  kendaraan listrik (EV/electric vehicle), dari mulai pengisian daya baterai hingga keamanan. 

”Bagaimana pengisian daya dan berapa lama. Lalu, berapa jarak yang bisa ditempuh menggunakan kendaraan listrik. Selain itu, berapa harga kendaraan listrik,” ujar Moeldoko.  

Lalu Moeldoko menjelaskan mengenai teknologi  baterai mobil listrik yang terus berkembang seiring inovasi-inovasi baru.  Dulu, kendaraan listrik digunakan untuk perjalanan dengan jarak tempuh  150 kilometer (km), kini bisa 400 km-600 km. Pengisian daya dulu berkisar 4-6 jam, kini sudah ada ultra fast charging (pengisian daya ultra cepat).

”Ada juga pertanyaan terkait keamanannya. Segala yang bergerak ada kecenderungan terbakar ada karena ada gesekan. Namun, mobil listrik tingkat risiko kebakarannya sangat rendah. Sebab, jika baterai kebakaran akan memunculkan asap, bukan ledakan,” tuturnya.

Selain itu, masalah harga mobil listrik juga banyak ditanyakan masyarakat. Ketika pilihan merek dan jenis kendaraan listrik masih terbatas, harga mobil listrik cenderung tinggi. Kini, ada persaingan pasar sehingga banyak pilihan kendaraan listrik yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan konsumen.

”Dulu, mungkin baru bisa membeli mobil listrik setara Rp 600 juta. Sekarang, Rp 300 juta sudah bisa mendapatkan mobil listrik,” ujarnya lagi.

Pemerintah juga menggalakkan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) sehingga perbandingan antara jumlah SPKLU dan pertumbuhan mobil listrik mulai seimbang. Dukungan industri listrik juga ditunjukkan pemerintah melalui berbagai regulasi yang diharapkan memberi kepastian kepada dunia usaha.

Moeldoko menuturkan, menggunakan mobil listrik menghemat biaya bahan bakar minyak (BBM) dan pemeliharan sekitar 70 persen dibandingkan mobil konvensional. Dengan penggunaan mobil listrik yang lebih hemat, masyarakat bisa mengalokasikan uang untuk keperluan lain.

Yang tak kalah penting, kendaraan listrik berkontribusi pada lingkungan karena mengendalikan emisi sehingga kesehatan masyarkat pun meningkat. Beban APBN untuk BPJS juga akan turun.

Penggunaan mobil listrik yang semakin masif juga akan berdampak pada kebijakan fiskal. Moeldoko menambahkan, negara bisa menghemat subsidi BBM yang jumlahnya mencapai Rp 150 triliun. Jika subsidi itu dikurangi setiap tahun, bisa dialihkan untuk kepentingan yang lain, misalnya untuk Badan Gizi Nasional dan menekan kemiskinan.

Direktur Eksekutif Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB) Ahmad Safrudin, dihubungi secara terpisah, menilai, kendaraan listrik menjadi pilihan paling memungkinkan saat ini untuk mengendalikan emisi pencemaran udara dan gas rumah kaca. Kendaraan listrik juga bisa menerapkan teknologi dengan energi lebih efisien.

Dengan teknologi hemat energi, juga bisa mengurangi ketergantungan pada impor BBM secara nasional. Impor bensin rata-rata 53 persen dari sekitar 36 juta kiloliter per tahun total kebutuhan bensin nasional. Sementara impor solar 15 persen dari sekitar 33 juta kiloliter per tahun total kebutuhan nasional.

Jika pemerintah konsistem dalam pilihan teknologi rendah emisi, akan memberi kesempatan produsen kendaraan listrik mencapai kematangan investasi kendaraan listrik. Di sisi lain memberikan kepastian kepada masyarakat terkait teknologi.

”Sepanjang ada konsistensi kebijakan, ekosistem kendaraan listrik akan terus terbangun secara alami,” ujar Ahmad.

Total populasi kendaraan di Indonesia sekitar 168 juta unit baik sepeda motor maupun kendaraan penumpang. Sebanyak 81 persen di antaranya sepeda motor. Sektor transportasi darat menyumbang emisi sekitar 23 persen.

Sementara kendaraan listrik yang beroperasi di Tanah Air saat ini sekitar 300.000 unit dengan tren yang terus bertambah. Jika 40 persen saja dari total populasi masyarakat Indonesia menggunakan kendaraan listrik, bisa memberikan dampak besar bagi penurunan emisi.

Jika konsisten dengan peta jalan yang dibuat Kementerian Perindustrian, pada 2030 bisa menurunkan emisi karbon dioksida hingga 280 juta ton per tahun. Namun, jika tidak melakukan apa pun, emisi sektor transportasi jalan raya akan mencapai 470 juta ton per tahun.

KPBB telah membuat analisis biaya dan manfaat (cost and banefit analysis) pada 2012. Dengan adopsi kendaraan rendah emisi, antara lain kendaraan listrik, Indonesia akan memperoleh surplus dari manfaat ekonomi Rp 9.006 triliun. Hal itu diperoleh antara lain dari penghematan BBM dan penghematan biaya kesehatan masyarakat karena kualitas udara membaik.

”Kendaraan listrik suatu keniscayaan. Kita semakin mengalami kelangkaan energi, perubahan iklim, dan masalah fiskal. Berbagai hal itu bisa diatasi dengan mengadopsi teknologi kendaraan hemat energi dan rendah emisi,” kata Ahmad.

Pengamat otomotif dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Yannes Martinus Pasaribu, menuturkan, Pemerintah Indonesia secara aktif mendorong masa depan kendaraan listrik yang semakin cerah. Pemerintah menargetkan 2 juta unit kendaraan listrik mengaspal pada 2030. Selain itu mendukung pembangunan infrastruktur ambisius SPKLU berkisar 31.859 hingga 62.918 unit sebagai pilar strategi dekarbonisasi sektor transportasi.

SPKLU yang dibangun bukanlah pengisian daya yang lambat (slow charging), melainkan idealnya fast charging. Biayanya bisa mencapai 10 kali dari biaya pembangunan slow charging.

Namun, dari sisi ketersediaan infrastruktur pengisian daya, masih terdapat ketimpangan mencolok antara Pulau Jawa dan wilayah lainnya. Di Jawa, khususnya di kawasan metropolitan seperti Jabodetabek, Semarang, Bandung, dan Surabaya, pengembangan SPKLU menunjukkan perkembangan pesat.

Hal itu bisa jadi akibat pasar otomotif terbesar di Indonesia ada di Pulau Jawa. Hingga Mei 2025, sekitar 3.356 unit SPKLU beroperasi secara nasional. Namun, mayoritas terkonsentrasi di kawasan perkotaan Jawa.

”Sebaliknya, wilayah di luar Jawa, seperti Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi, masih tertinggal dengan akses hanya terhadap sekitar 15 persen dari total SPKLU nasional. Kesenjangan infrastruktur ini secara inheren menciptakan tantangan serius bagi upaya pemerataan adopsi kendaraan listrik di seluruh Nusantara,” ungkap Yannes.

Penyebabnya berbagai kendala, meliputi keterbatasan jaringan distribusi listrik, tingginya biaya investasi awal, dan skala ekonomi belum optimal bagi operator. Untuk itulah, Indonesia perlu melakukan strategi pengembangan ekosistem kendaraan dengan pola yang inklusif.

Jika data listrik lebih siap di Jawa-Bali, bisa lebih difokuskan pada kendaraan listrik. Sementara di daerah luar Jawa, yang belum siap insfrastrukturnya, bisa mengembangkan teknologi BBM biofuel.

Kendati demikian, Yannes melihat prospek pasar kendaraan listrik baik hybrid electric vehicle (HEV), plug-in hybrid electric vehicle (PHEV), maupun battery electric vehicle (BEV) di Indonesia ke depan tetap menunjukkan prospek menjanjikan. Meskipun, dibayangi ketidakpastian kondisi ekonomi makro dan potensi penurunan daya beli masyarakat.

Penjualan menunjukkan tren pertumbuhan positif, mencapai 23.154 unit pada kuartal pertama 2025. Hal itu merepresentasikan pertumbuhan 49 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Hal ini terutama didorong efektivitas insentif pemerintah, seperti pembebasan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan potongan pajak pertambangan nilai (PPN), serta dominasi merek-merek China yang agresif menawarkan produk berdesain keren, padat fitur canggih, semakin berkualitas dengan harga kompetitif.