Ini kata Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi: Presiden Prabowo dinilai memiliki paradigma futuristik bahwa Indonesia sebagai negara besar harus dikelola baik.
20 Jan 2025 13:34 WIB · Politik & Hukum
JAKARTA, KOMPAS — Tingginya tingkat kepuasan terhadap awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai sebagai bukti keseriusan kerja-kerja kabinet. Kekhawatiran publik soal tumpang tindih kebijakan berhasil dijawab lewat efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintah.
Mengacu hasil survei Kompas terbaru, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran mencapai 80,9 persen. Angka itu jauh lebih tinggi ketimbang tingkat kepuasan masyarakat pada 100 hari awal periode pertama kepemimpinan Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Januari 2015, yakni 65,1 persen. Bahkan, dukungan masyarakat terhadap Prabowo-Gibran juga lebih tinggi dari tingkat kepuasan terhadap pemerintah di akhir masa kepemimpinan Jokowi-Ma’ruf Amin pada Juni 2024 yang sebesar 75,6 persen.
Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi menyampaikan, kepuasan 80,9 persen merupakan cerminan suara hati masyarakat Indonesia dan kepercayaan mereka terhadap pemerintah. Presiden Prabowo dinilai memiliki paradigma futuristik bahwa Indonesia sebagai negara besar harus dikelola oleh struktur kekuasaan yang besar, kuat, detail, dan fokus agar tugas pokok pemerintah dapat terealisasi.
”Kepuasan publik kepada pemerintahan sebesar 80,9 persen adalah cerminan suara hati masyarakat Indonesia dalam menilai kinerja, program, kesungguhan, keseriusan, dan model manajemen Kabinet Merah Putih (KMP),” tutur Wakil Menteri Transmigrasi itu.
:quality(80):watermark(https://cdn-content.kompas.id/umum/kompas_main_logo.png,-16p,-13p,0)/https://asset.kgnewsroom.com/photo/pre/2024/12/30/b1894d86-e9e4-4653-a69e-98ca057fd075_jpg.jpg)
Sejak dilantik, komposisi KMP yang besar, lanjut Viva, memicu kekhawatiran sebagian masyarakat akan tumpang-tindih kebijakan dan program di lapangan. Namun, proyeksi Prabowo mengenai struktur kekuasaan yang besar ternyata cocok di Indonesia. Ini terlihat dari model manajemen yang membuat pemerintahan berjalan efektif dan efisien.
Semua kementerian teknis yang satu kluster dalam bidang-bidang tertentu dikoordinasikan satu kementerian koordinator. Contohnya, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Menteri Pekerjaan Umum (PU), dan Menteri Perhubungan menyatu dalam satu Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.
”Hal ini untuk lebih mengefektifkan dan mengefisiensikan dalam pekerjaan sehingga tepat waktu, tepat lokasi, tepat sasaran, dan tepat tujuan,” tambahnya.
Kepuasan publik kepada pemerintahan sebesar 80,9 persen adalah cerminan suara hati masyarakat Indonesia dalam menilai kinerja, program, kesungguhan, keseriusan, dan model manajemen Kabinet Merah Putih (KMP).
Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid menuturkan, kepuasan publik yang tinggi perlu dimanfaatkan Presiden Prabowo untuk merealisasikan program prioritas dalam Asta Cita. Sebab, soliditas elite politik sedang tinggi-tingginya sehingga semua energi pemerintahan bisa dicurahkan untuk menjalankan berbagai program andalan.
Kondisi awal pemerintahan Prabowo-Gibran berbeda dengan periode sebelumnya. Saat ini, tidak ada residu hasil pemilihan umum yang membuat perpecahan di masyarakat. Dengan begitu, pemerintah bisa lebih fokus menjalankan programnya.
”Ini merupakan momentum tepat bagi Presiden dan jajarannya untuk gas pol merealisasikan berbagai program prioritas,” ucap politisi PKB itu.
Selain itu, Jazilul berharap pemerintah tidak berpuas diri dengan capaian 100 hari pertama kinerja mereka. Lagi pula, 100 hari dari lima tahun pemerintah tidak signifikan. Pemerintah harus menghadapi sejumlah tantangan dalam merealisasikan berbagai program prioritas, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), program tiga juta rumah per tahun, Program Penghapusan Utang UMKM, serta mewujudkan swasembada pangan dan energi.
:quality(80):watermark(https://cdn-content.kompas.id/umum/kompas_main_logo.png,-16p,-13p,0)/https://kompasmedia.site/images/2025/01/17/b151aada681b4a458fdfa1e9e6c6b7ff-20250117_085313.jpg)
Sejauh ini, lanjut dia, program MBG pengelolaannya cenderung tertutup, sedangkan program tiga juta rumah belum memiliki konsep yang kuat. Begitu pula dengan kepastian siapa saja yang layak menerima program penghapusan utang UMKM.
”Kesigapan pemerintah ini akan menjaga tingkat kepercayaan publik bahwa pemerintahan Presiden Prabowo memang benar-benar berorientasi kepada kepentingan rakyat,” jelasnya.
Penulis:
Willy Medi Christian NababanEditor:
SuhartonoPenyelaras Bahasa:
Lucia Dwi Puspita Sari