Warga Ragukan Efektivitas Bursa Kerja di Jakarta

Program job fair atau bursa kerja yang menjadi salah satu program unggulan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dalam 100 hari pertama masa kerjanya masih menyisakan keraguan di kalangan warga. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dinilai perlu mereformasi konsep dan pelaksanaan bursa kerja agar lebih humanis dan inklusif.

Hal itu terungkap dalam survei terbaru lembaga survei Indikator Politik Indonesia yang menilai kinerja gubernur dan wakil gubernur di enam provinsi Pulau Jawa, termasuk DKI Jakarta. Berdasarkan hasil survei yang dirilis pada Rabu (28/5/2025), sebanyak 60 persen warga menyatakan puas terhadap kinerja Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.

Sebaliknya, 28 persen menyatakan tidak puas dan sisanya memilih tidak menjawab atau tidak tahu. Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno memperoleh tingkat kepuasan yang sedikit lebih tinggi, yakni 60,5 persen.

Survei yang dilakukan pada 12–19 Mei 2025 ini melibatkan 500 responden di Jakarta dengan metode multistage random sampling dan wawancara tatap muka langsung oleh enumerator terlatih. Margin of error dari survei ini sebesar ±4,5 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Hasil survei juga menunjukkan, meskipun Jakarta memiliki eksposur media yang tinggi, ada kesenjangan informasi publik. Tingkat pengetahuan warga terhadap program-program pemerintah provinsi tergolong rendah.

Program bursa kerja, misalnya, belum mampu membangun optimisme publik terkait efektivitasnya. Dari 47,3 responden yang tahu program ini, hanya 55,9 persen warga yang percaya bahwa program tersebut dapat menekan angka pengangguran di Jakarta.

Begitu halnya dengan program perpanjangan jam layanan perpustakaan umum. Meski program ini telah berjalan, hanya 35,5 persen responden yang mengetahuinya. Hal ini mengindikasikan bahwa banyak inisiatif pemerintah belum tersampaikan dengan optimal ke masyarakat luas.

Di sisi lain, program transportasi publik gratis untuk 15 golongan yang digagas oleh Pramono menjadi kebijakan paling mendapat perhatian positif dari warga. Menurut survei Indikator Politik Indonesia, 69,9 persen responden mengetahui program ini dan 88,1 persen di antaranya menyatakan puas terhadap pelaksanaannya.

Akan tetapi, jika dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Jawa, kinerja Gubernur Jakarta masih kurang menonjol dalam persepsi publik. Di Jawa Barat, Gubernur Dedi Mulyadi mencatatkan tingkat kepuasan publik yang sangat tinggi, yakni mencapai 94,7 persen. Hal ini menjadikannya sebagai gubernur dengan tingkat kepuasan tertinggi dalam survei ini.

Kemudian, Gubernur DI Yogyakarta Sultan Hamengku Buwono X menempati peringkat kedua dengan tingkat kepuasan publik mencapai 84 persen. Posisi ketiga diraih Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dengan tingkat kepuasan sebesar 76 persen, disusul Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi yang berada di urutan keempat dengan angka kepuasan 62 persen.

Gubernur Pramono Anung berada di peringkat kelima dengan tingkat kepuasan 60 persen. Sementara itu, Gubernur Banten Andra Soni menempati posisi terbawah dengan tingkat kepuasan publik sebesar 51 persen.

Hasil survei ini menjadi cermin penting bagi para kepala daerah dalam mengevaluasi capaian awal mereka. Bagi DKI Jakarta, tantangannya tidak hanya memperkuat program pembangunan, tetapi juga meningkatkan literasi publik atas kebijakan yang dijalankan.

Hasil survei itu sejalan dengan tanggapan sejumlah warga Jakarta. Nirmala Wardhani (29), warga Jakarta Barat, misalnya, Sabtu (31/5/2025), mengungkapkan keraguannya terhadap efektivitas program bursa kerja dalam menurunkan angka pengangguran secara signifikan. Ia berharap pelaksanaan bursa kerja lebih terorganisasi dan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi para pencari kerja.

Program job fair merupakan salah satu program unggulan Gubernur DKI Jakarta dalam 100 hari kerja pertama. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta berupaya menggelar bursa kerja setiap bulan di tingkat kecamatan. Dengan demikian, warga diharapkan bisa mengakses peluang kerja tanpa harus mengeluarkan biaya transportasi yang tinggi.

Berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Jakarta pada Agustus 2024 mencapai 6,21 persen, turun 0,32 persen dibandingkan Agustus 2023. Namun, angka ini masih lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional sehingga upaya lebih intensif dari pemerintah daerah masih sangat diperlukan.

Akan tetapi, Nirmala menyatakan masih ragu akan efektivitas bursa kerja, terutama terkait kualitas dan relevansi lowongan pekerjaan. Menurut dia, program ini sering kali terasa seperti formalitas semata dan belum memberikan dampak nyata bagi pencari kerja dalam jangka panjang.

”Kalau saya lihat, banyak lowongan yang tidak sesuai dengan kualifikasi saya. Informasi tentang job fair juga jarang saya dapatkan secara lengkap dan resmi. Proses seleksinya pun terasa ketat tanpa adanya pendampingan,” ujar Nirmala.

Keterbatasan skala dan jangkauan bursa kerja di tingkat kecamatan juga menjadi kendala utama. Banyak pencari kerja, terutama yang berasal dari lapisan ekonomi bawah dan daerah pinggiran, kesulitan mengakses informasi dan kesempatan kerja yang tersedia. Kondisi ini menimbulkan ketimpangan akses dan peluang di tengah masyarakat.

Menurut Nirmala, formalitas yang berlebihan dalam pelaksanaan bursa kerja juga sering menyulitkan pencari kerja dan mengurangi motivasi mereka untuk terus mengikuti jalur resmi.

Ia menilai, pemerintah perlu mereformasi konsep dan pelaksanaan bursa kerja agar lebih humanis dan inklusif. Pendekatan yang lebih sederhana dalam proses administrasi serta penyediaan pendampingan dan pelatihan keterampilan dinilai dapat meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat.

Lebih lanjut, pemerintah harus memandang bursa kerja bukan sebagai kegiatan seremonial, melainkan bagian dari strategi ketenagakerjaan yang holistik. Pelatihan keterampilan dan peningkatan kapasitas pencari kerja harus menjadi prioritas agar program ini dapat benar-benar berdampak signifikan.

”Tanpa perbaikan menyeluruh, program ini akan sulit menjawab tantangan pengangguran dan menurunkan harapan masyarakat terhadap efektivitas pemerintah,” kata Nirmala.

Penanganan banjir yang menjadi salah satu program prioritas Pemprov DKI Jakarta juga masih menyisakan banyak kritik dari masyarakat. Salah satunya datang dari Affandi (45), warga Jakarta Timur, yang tinggal di permukiman Kebon Pala di tepi Kali Ciliwung.

Ia berharap pemerintah segera membangun turap yang kokoh untuk mencegah air sungai meluber dan merendam rumah-rumah di sekitarnya. ”Saya sudah bosan, tiap kali hujan deras, rumah kami pasti kebanjiran. Terakhir, banjir paling parah terjadi pada Maret lalu, air sampai dua meter,” ujarnya.

Affandi juga menyoroti minimnya infrastruktur penanggulangan banjir yang memadai, seperti pompa air dan waduk penampungan. Menurut dia, fasilitas yang ada saat ini belum cukup untuk menampung volume air hujan yang terus meningkat. Apalagi terkait perubahan iklim yang menyebabkan intensitas hujan makin ekstrem.

Tak hanya itu, Affandi mengkritik kurangnya perencanaan yang matang dalam pengelolaan sistem drainase dan tata ruang kota. Banyak pembangunan yang dilakukan tanpa mempertimbangkan aspek resapan air sehingga aliran jadi tersumbat dan memperparah banjir. Kondisi ini diperburuk dengan pendangkalan sungai yang disebabkan oleh sampah dan sedimentasi yang belum tertangani dengan baik.

”Saya juga berharap pemerintah lebih serius menjalankan program pengelolaan sampah dan meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan, khususnya ke sungai dan saluran air,” ujarnya.

Harapan Affandi ini mencerminkan hasil survei yang menunjukkan bahwa 39,1 persen responden tidak puas terhadap penanganan banjir di Jakarta.

Anggota DPRD DKI Jakarta, William Aditya Sarana, juga menilai sejumlah program Gubernur Jakarta masih menyisakan permasalahan dan perlu dikritisi agar pelaksanaannya bisa diperbaiki ke depan.

”Kami tentu mengapresiasi program-program Mas Pram (Pramono Anung) yang telah berjalan baik dan mendapat tanggapan positif dari masyarakat. Namun, ada beberapa program yang menyisakan catatan dan perlu diperbaiki,” kata William.

Ia menyoroti program bursa kerja yang, menurut survei Indikator Politik Indonesia, belum banyak diketahui masyarakat dan dirasakan manfaatnya. Oleh karena itu, Pemprov DKI Jakarta harus mengevaluasi agar penyelenggaraan program ini bisa lebih efektif.

Ia menyebut masih ada sekitar 47 persen warga Jakarta yang belum mengetahui keberadaan bursa kerja tersebut. Selain itu, tak sedikit warga yang meragukan efektivitas program ini dalam menurunkan angka pengangguran di Jakarta.

William menekankan pentingnya evaluasi bagi Pemprov DKI Jakarta mengingat program bursa kerja seharusnya memberikan dampak nyata bagi masyarakat yang mencari pekerjaan di tengah situasi ekonomi yang sulit, dengan pemecatan masih terjadi dan daya beli menurun.

Ia mendorong Gubernur Pramono untuk terus berdialog dengan pemangku kepentingan, terutama warga Jakarta, guna mencari cara memperkuat dan meningkatkan program-program pemerintah.

”Dengan begitu, Pemprov DKI Jakarta lebih memahami masalah yang dihadapi warga yang merasakan dampak langsung dari program tersebut,” ujarnya.

Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Bidang Komunikasi Publik Chico Hakim menanggapi hasil survei Indikator Politik Indonesia yang menempatkan tingkat kepuasan masyarakat Jakarta terhadap kinerja Pramono Anung di posisi kelima di Pulau Jawa.

Chico menilai tingkat kepuasan warga Jakarta lebih rendah dibandingkan daerah lain karena karakter masyarakat Ibu Kota yang lebih heterogen dan kritis.

Meski demikian, pihaknya tetap terbuka terhadap kritik dan masukan. Pada prinsipnya, Pramono dan Rano bekerja dengan sistem dan program yang telah mereka susun.

”Apa pun hasil survei, khususnya dari lembaga yang kredibel dan berintegritas, tentu akan menjadi masukan dan bahan evaluasi bagi kami,” kata Chico.