Kerja di AS Harus Bayar Rp 1,66 Miliar

Visa H-1B merupakan visa untuk mendatangkan orang asing dengan keterampilan mumpuni agar bekerja di posisi yang sulit dipenuhi oleh warga AS.

20 Sep 2025 10:00 WIB · Internasional

Oleh Elsa Emiria Leba

WASHINGTON, SABTU — Pekerja asing harus membayar 100.000 dollar AS atau sekitar Rp 1,66 miliar per tahun untuk melamar visa H-1B jika ingin bekerja di Amerika Serikat. Aturan ini menjadi hambatan terbaru bagi perusahaan asing dalam berinvestasi di negara tersebut.

Presiden AS Donald Trump menandatangani aturan itu, Jumat (19/9/2025) siang waktu setempat atau Sabtu (20/9/2025) dini hari WIB. Selain itu, Pemerintah AS memberlakukan sejumlah perubahan pada program untuk pekerja asing berkeahlian tinggi yang telah diawasi oleh pemerintah. ”Saya pikir mereka akan sangat senang. Semua orang akan senang,” kata Trump mengenai pendapat perusahaan-perusahaan teknologi atas perubahan itu.

Visa H-1B merupakan visa untuk mendatangkan orang asing dengan keterampilan mumpuni agar bekerja di posisi yang sulit dipenuhi oleh warga lokal AS, khususnya di perusahaan bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika. Visa ini diciptakan oleh Kongres AS pada 1990.

Ibu Negara AS Melania Trump, dulu bernama Melania Knauss, juga pernah bekerja sebagai model di negara itu setelah mendapatkan visa kerja H-1B pada Oktober 1996. Melania lahir di Slovenia.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyampaikan pidato di samping poster 'Kartu Emas Trump' sebelum menandatangani perintah eksekutif di Ruang Oval, Gedung Putih, Washington DC, Jumat (19/9/2025). Kartu Emas Trump adalah visa yang memungkinkan warga negara asing mendapatkan status penduduk tetap dengan investasi sebesar 1 juta dollar AS.

Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick menambahkan, aturan baru tersebut membuat perusahaan tidak lagi menempatkan peserta pelatihan dengan visa H-1B. Bagi AS, langkah itu tidak ekonomis.

”Jika Anda akan melatih orang, Anda akan melatih orang Amerika. Jika Anda memiliki insinyur yang sangat canggih dan Anda ingin mendatangkan mereka, Anda bisa membayar 100.000 dollar AS setahun untuk visa H-1B,” ujar Lutnick melalui panggilan telepon dengan wartawan.

Perusahaan Amazon, Apple, Google, dan Meta belum menjawab pertanyaan media hingga Jumat. Microsoft menolak berkomentar.

Quote

Tuntutan AS begitu ketat sehingga jika saya setuju, saya akan dimakzulkan.

Selain visa H-1B, Trump turut menandatangani perintah eksekutif terkait penjualan visa ”Kartu Emas” dengan jalur potensial menuju kewarganegaraan AS. Untuk mendapatkan visa ini, seorang individu harus membayar biaya 1 juta dollar AS (Rp 16,65 miliar) dan perusahaan harus membayar 2 juta dollar AS (Rp 33,29 miliar).

Sementara itu, Trump menyediakan ”Kartu Platinum” dengan biaya sebesar 5 juta dollar AS (Rp 83, 23 miliar) sehingga warga negara asing bisa tinggal tanpa terkena pajak pendapatan selama 270 hari. Kartu ini merupakan pengganti kartu emas atau visa investor yang dirilis pada Februari lalu.

Visa H-1B

Keputusan terbaru Trump tampaknya bertujuan untuk merestrukturisasi sistem visa bagi warga negara asing yang kaya dan berketerampilan tinggi. Namun, langkah ini memiliki tantangan dari segi hukum karena melampaui wewenang presiden.

Terkait visa H-1B, kelemahan visa ini adalah perusahaan jadi bisa membayar upah tenaga asing lebih rendah dengan perlindungan ketenagakerjaan yang lebih sedikit. Sebab, pekerja sering kali bekerja di pekerjaan tingkat pemula, bukan posisi senior dengan persyaratan keterampilan khusus.

Alhasil, pekerja asing kerap bersedia bekerja dengan gaji serendah 60.000 dollar AS (sekitar Rp 998,8 juta) per tahun. Pendapatan itu jauh lebih rendah daripada gaji yang biasanya diterima para pekerja teknologi asal AS. Mereka bisa menerima lebih dari 100.000 dollar AS.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump, didampingi Menteri Perdagangan Howard Lutnick (kiri), menyampaikan pidato di samping poster 'Kartu Emas Trump' sebelum menandatangani perintah eksekutif di Ruang Oval, Gedung Putih, Washington DC, Jumat (19/9/2025).

Doug Rand, Direktur Layanan Kewarganegaraan dan Imigrasi AS era Presiden Joe Biden, mengatakan, hanya setengah dari visa yang dibagikan setiap tahun diberikan kepada perusahaan yang menawarkan pekerjaan jangka panjang dan berpotensi mendapatkan kewarganegaraan AS. Separuh visa lainnya diberikan kepada perusahaan perekrutan, konsultan, atau perusahaan satu orang.

”Mereka pada dasarnya mengikuti sistem undian visa agar dapat mempekerjakan orang yang kemudian mereka sewakan ke perusahaan lain yang lebih besar untuk melakukan pekerjaan yang sebenarnya. Jadi, ada banyak perilaku buruk dan kecurangan dalam sistem ini,” tutur Rand.

Setiap tahun, sebanyak 85.000 visa H-1B dibagikan melalui sistem undian. Pada 2025, Amazon menjadi penerima visa H-1B terbanyak, yaitu lebih dari 10.000 visa. Perusahaan lain juga banyak menerima visa tersebut, termasuk Tata Consultancy, Microsoft, Apple, dan Google.

Oleh sebab itu, para pengamat menyambut baik perubahan terkait visa tersebut. Namun, masih ada hal lain yang mengganjal, termasuk keinginan kelompok agar visa diberikan kepada perusahaan yang membayar upah tertinggi bukan lewat undian acak.

Tidak masuk akal

Ketegasan Trump kepada pekerja asing melalui visa bisa menjadi hambatan baru bagi investasi asing masuk ke AS. Kasus penangkapan ratusan pekerja asing dengan dokumen lengkap di pabrik Hyundai-LG, Georgia, telah membuat Korea Selatan kesal.

Presiden Korsel Lee Jae Myung telah mengambil langkah cepat dan tegas dalam menyikapi insiden tersebut. Ia juga berkomitmen untuk tidak meneken kesepakatan perdagangan dengan detail yang merugikan negaranya, termasuk soal permintaan AS agar Korsel berinvestasi senilai 350 miliar dollar AS.

”Tuntutan AS begitu ketat sehingga jika saya setuju, saya akan dimakzulkan. Jadi, saya meminta tim negosiasi AS untuk memberikan alternatif yang masuk akal,” kata Lee kepada Time.

Karena pembicaraan masih mandek, Lee belum menandatangani perjanjian akhir terkait tarif impor AS atas Korsel. Sejauh ini, kesepakatan terakhir di antara kedua pihak adalah kenaikan tarif impor 15 persen atas produk Korsel, turun dari 25 persen.

Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung tertawa dalam konferensi pers untuk menandai 100 hari masa jabatannya di Gedung Biru, Seoul, Kamis (11/9/2025).

Lee melanjutkan, Korsel harus memastikan setiap perjanjian serasional mungkin. ”Jangan salahkan saya karena tidak menandatangani,” ujar Lee dilansir dari Korea JoongAng Daily.

Bagi pengamat, Korsel sejauh ini sudah berhasil mempertahankan kepentingan dalam negosiasi kesepakatan dengan AS. Padahal, Washington tidak memperlakukan Seoul sebagai mitra Perjanjian Perdagangan Bebas (free trade agreement/FTA).

”Kesepakatan baru itu meniadakan FTA di mana AS dan Korea seharusnya menghapus hampir semua tarif masing-masing. Namun, Korea berhasil menolak permintaan AS untuk lebih membuka pasar daging sapi dan berasnya, dua sektor yang sangat sensitif,” ujar Wendy Cutler, Wakil Presiden Asia Society Policy Institute kepada kantor berita Yonhap.

Detail kesepakatan AS-Korsel masih dalam perbincangan. Trump telah mengatakan, ia akan bertemu Lee dalam beberapa pekan mendatang. (AP/AFP)


Kerabat Kerja

Penulis:

Elsa Emiria Leba
 | 

Editor:

Kris Mada
 | 

Penyelaras Bahasa:

Hibar Himawan