Seniman Betawi Terpuruk di Kota Sendiri

JAKARTA, KOMPAS — Kebudayaan Betawi menjadi bagian tak terpisahkan dari Jakarta. Namun, nasib senimannya masih terpuruk. Para pegiat kesenian Betawi harus berjuang untuk bertahan hidup dan tetap menghidupkan sanggar.

Pengelola Sanggar Betawi Firman Muntaco di Condet Balekambang, Jakarta Timur, merupakan salah satu yang berjuang. Sanggar itu didirikan pada 5 Mei 1979 oleh Firman Muntaco, penulis cerita Betawi di berbagai koran ibu kota mulai 1952 sampai akhir hayatnya.

Fifi Firman (59), penerus sanggar, sering kali harus mendanai biaya operasional dengan uang pribadi atau dari hasil pentas sebab belum ada bantuan dari pemerintah maupun swasta. Mereka juga terkendala akses ke ruang kesenian dan kebudayaan karena biaya.

”Untuk akses ke Balai Budaya Condet, kami harus membayar ke Dispenda (Dinas Pendapatan Daerah) DKI (Jakarta). Harapannya, proses ini bisa dipermudah, terutama untuk kerja sama dengan sanggar-sanggar,” tutur Fifi pada Selasa (17/6/2025).

Kesenian unggulan yang diajarkan di sanggar ini, antara lain, musik Samrah Betawi dan lakon (teater), yang menjadi bagian dari pertunjukan Tonil Samrah. Pertunjukan ini menggabungkan lakon, musik, dan terkadang disertai tarian. Selain itu, hampir semua jenis kesenian Betawi juga diajarkan di sanggar ini, seperti palang pintu dan tari Betawi.

Fifi terbantu punya markas pribadi yang cukup luas sehingga jarang mengakses fasilitas milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kecuali untuk hajatan besar. Namun, problem belum usai karena sanggar menghadapi tantangan lain.

”Kalau mengandalkan penghasilan dari seni saja tidak cukup,” ujar Fifi. Dirinya pernah bekerja sebagai penerjemah bahasa Indonesia ke bahasa Betawi untuk acara Bandar Jakarta di salah satu stasiun televisi.

Ramdani, pemilik Sanggar Silibet, Pengadegan, Jakarta Selatan, juga berpeluh keringat untuk mengembangkan sanggarnya sejak 2009.

Ia berkutat dengan berbagai masalah, mulai dari kurangnya dukungan orangtua siswa hingga finansial yang menjerat para murid. ”Mau tidak mau, walau kita berkesenian dapur harus tetap ngebul,” kata Ramdani.

Saat ini pesanan bagi seniman Betawi untuk berkarya belum tentu datang seminggu sekali. Tak pelak, mereka harus memutar otak untuk menopang hidup. Ramdani mengaku tidak patah arang.

Ia mengandalkan usaha percetakan yang terkadang membantu kesulitan finansial anak didiknya agar mau terus berkesenian. ”Terkadang saya juga harus nombok dulu agar kesenian Betawi tetap bisa terselenggara,” ujar Ramdani.

Situasi paling berat yang terkenang ialah saat pandemi Covid-19. Acara seni benar-benar mandek. Semua anggota sanggar terpaksa berjualan desinfektan tangan (hand sanitizer).

Baik Fifi maupun Ramdani berharap, pemerintah memberi dukungan nyata berupa dana untuk latihan serta pembelian properti seni, seperti kostum dan alat musik, kepada sanggar-sanggar yang serius dalam melestarikan budaya Betawi.

Pelestarian kebudayaan mulai ada harapan seiring amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta. Beleid itu menyebut salah satu prioritas, yakni pemajuan kebudayaan Betawi. Sebab, kebudayaan Betawi membutuhkan ekosistem, bukan sekadar simbol.

Ketua Umum Bamus Betawi Riano P Ahmad menyoroti langkah konkret pemajuan kebudayaan Betawi. Bukan sekadar wacana tak berkesudahan Salah satu persoalan serius saat ini ialah banyak sanggar tidak aktif karena kesulitan finansial, terutama pascapandemi.

Riano yang juga anggota DPRD DKI Jakarta itu turut mendukung revisi peraturan daerah menjadi Perda Pemajuan Kebudayaan Betawi yang saat ini tengah disiapkan. Rancangan baru itu tak hanya bicara budaya, tetapi mencakup aspek sosial, ekonomi, hingga politik kebetawian yang sejalan dengan amanat Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta.

Terkait dengan upaya pelestarian budaya Betawi, Dinas Kebudayaan DKI Jakarta saat ini coba membangun kembali kepercayaan publik akibat  kasus korupsi yang pernah melibatkan Mantan Kepala Dinas Kebudayaan DKI Jakarta Iwan Henry Wardhana, Mantan Plt Kepala Bidang Pemanfaatan Kebudayaan Mohamad Fairza Maulana, dan pihak swasta Gatot Arif Rahmadi pada Desember 2024.

Korupsi pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan tahun anggaran 2022-2024 ini disebut merugikan negara hingga puluhan miliar rupiah.  ”Kasus korupsi yang terjadi menurunkan kepercayaan. Namun, ini menjadi momentum bagi kami untuk perubahan besar sejak awal 2025,” ujar Sekretaris Dinas Kebudayaan DKI Jakarta Imam Hadi Purnomo.

Berdasarkan data Dinas Kebudayaan DKI Jakarta yang sudah terdaftar dan terverifikasi per tahun 2025, jumlah sanggar paling banyak ada di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur, masing-masing 371 sanggar dan 336 sanggar. Lalu menyusul Jakarta Barat dengan 184 sanggar, Jakarta Utara 134 sanggar, Jakarta Pusat, dan Kepulauan Seribu 24 sanggar.

Imam Hadi mengatakan, pihaknya sedang melakukan evaluasi terhadap mekanisme pemberdayaan sanggar kesenian Betawi, pembenahan metode pengadaan barang/jasa untuk kegiatan pergelaran seni, dan penetapan standar operasional prosedur dalam pelaksanaan pergelaran seni. Selain itu, ada kurasi terhadap sanggar-sanggar seni dan peningkatan pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan seni.