Kesepakatan Damai Sudah Tercapai, tetapi…

Setelah dua tahun berperang, pada Rabu (8/10/2025) waktu Mesir atau Kamis (9/10/2025) WIB, perundingan Hamas-Israel di Sharm El Sheikh mencapai kesepakatan atas rencana fase pertama untuk mengakhiri perang. Semua pihak menyambut baik kesepakatan itu.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump bahkan meluapkan kegembiraannya dengan pencapaian itu. Di Truth Social, ia menulis, ”Israel dan Hamas telah menandatangani tahap pertama rencana perdamaian kami. Hal ini berarti semua sandera akan segera dibebaskan dan Israel akan menarik pasukan mereka ke garis yang disepakati sebagai langkah pertama menuju perdamaian yang kuat, awet, dan abadi. Semua pihak akan diperlakukan secara adil!”

Sama halnya dengan Trump yang begitu optimistis, semua pihak yang terkait dengan perundingan hingga komunitas internasional juga berharap perdamaian segera muncul di Jalur Gaza. Meski demikian, terkait kesepakatan itu ada sejumlah catatan yang perlu dicermati dalam pelaksanaannya.

Peneliti Politik Timur Tengah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Nostalgiawan Wahyudi, saat wawancara pada Kamis (9/10/2025), menyatakan, dalam kesepakatan fase pertama ini ada tiga hal yang disepakati. Ketiga hal itu adalah penarikan mundur pasukan Israel ke garis yang disepakati, masuknya bantuan kemanusiaan secara penuh ke Gaza, dan pertukaran sandera Israel-tawanan Palestina.

Ketiganya bagian dari 20 poin usulan perdamaian yang disampaikan Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada 29 September 2025. Diusulkan oleh Trump dan Netanyahu, lanjut Nostalgiawan, artinya poin-poin itu dirancang oleh pihak dari luar warga Palestina.

Berangkat dari tercapainya tiga kesepakatan di fase pertama, Nostalgiawan berpandangan, kesepakatan perdamaian di Jalur Gaza akan dilakukan bertahap. Terwujudnya kesepakatan damai di Gaza ke depannya tetap akan bergantung pada komitmen kedua belah pihak untuk menaati.

”Jadi, selama salah satu pihak nanti mencederai kesepakatan yang ada, maka akan rentan untuk gagal,” katanya.

Untuk komitmen tersebut, Nostalgiawan menambahkan, terdapat catatan tentang Israel. Dari riwayat perjanjian damai selama ini, Israel memiliki kecenderungan menjadi pihak yang sering kali melanggar.

Israel kerap tidak mematuhi kesepakatan yang ada. Salah satunya pelanggaran gencatan senjata oleh Israel pada Maret 2025. Israel juga berulang kali menyerang para petinggi Hamas yang berwenang memutuskan soal perundingan.

Guru Besar Ilmu Sejarah Universitas Indonesia Yon Machmudi menyampaikan hal serupa. Menurut Yon, Israel punya rekam jejak tidak mematuhi kesepakatan, lalu kembali berperang. Oleh karena itu, peran penjamin dan mediator sangat penting untuk memastikan komitmen Israel.

”Negara-negara yang terlibat, yakni AS, Qatar, Mesir, dan Turki, harus bisa menjadi mediator adil yang memperhatikan aspirasi kedua belah pihak. Mereka perlu memastikan bahwa Israel akan mematuhi semua keputusan, bukan balik menyerang Hamas karena telah mendapatkan tawanan,” ujar Yon.

Ia menjelaskan, perlu dilihat apakah alasan untuk merusak kesepakatan memang benar atau mengada-ada. ”Jadi, negara-negara harus punya komitmen kuat, kalau ada pelanggaran, harus ada sanksi,” tuturnya.

Yon menambahkan, begitu kesepakatan damai tercapai, harus langsung diikuti dengan pengiriman pasukan perdamaian di Gaza. Negara-negara yang terlibat dalam negosiasi damai, termasuk negara Arab dan Islam, bisa bersiap-siap untuk mengirimkan pasukan perdamaian ke Gaza.

Pasukan perdamaian ini diperlukan untuk menjamin keamanan dan pelaksanaan kesepakatan, tepatnya ketika ada indikasi Israel hendak menarik militernya dari kawasan tersebut.

”Jadi, begitu Israel menarik diri, pasukan perdamaian sudah mengambil alih keamanan dan perdamaian. Tidak ada lagi upaya Israel untuk merebut wilayah Gaza,” ujar Yon.

Indonesia, lanjut Yon, bisa ikut berpartisipasi dengan mengirim pasukan perdamaian. Di sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa, Presiden Prabowo Subianto telah menyatakan kesiapan Indonesia mengirim ribuan orang untuk menjaga perdamaian di Gaza. Selama ini, Indonesia telah menjadi salah satu penyedia pasukan perdamaian untuk PBB

Nostalgiawan menambahkan, sebagai negara non-Arab, Indonesia sangat berpotensi untuk masuk ke Gaza sebagai pasukan perdamaian. Hamas lebih menginginkan Indonesia sebagai pasukan perdamaian non-Arab yang diprioritaskan di Gaza.

”Jadi, mereka merasa secure dengan netralitas dari pasukan kita. Dan, ini harusnya ditangkap oleh Indonesia. Itu menjadi momen yang besar bagi politik luar negeri Indonesia untuk menciptakan perdamaian,” ujar Nostalgiawan.

Catatan penting terkait kelanjutan negosiasi juga disampaikan Sekretaris Jenderal Indonesian Society for Middle East Studies (ISMES) Fahmi Salsabila. Ia mengatakan, proposal perdamaian AS belum mengakomodasi keinginan kedua pihak, khususnya Hamas.

Salah satunya, dalam proposal tertera rencana demiliterisasi Hamas. Hal itu bisa diartikan poin itu berpihak pada kepentingan Israel.

Menurut Fahmi, Hamas tidak akan begitu saja mengikuti keinginan Israel sebab perjuangan akan terus berlanjut selama Palestina masih dijajah Israel. Terdapat potensi munculnya kelompok-kelompok pejuang lainnya andaikata Hamas melucuti senjata dan membubarkan diri.

”Namun, mungkin Hamas akan mempertimbangkan jika Israel mau menghentikan aneksasi Tepi Barat dan memulai negosiasi Solusi Dua Negara sesuai batas tahun 1967,” katanya di Jakarta, Jumat (10/10/2025).

Fahmi juga berpandangan, untuk poin-poin yang belum disepakati Hamas, negosiasi akan berjalan sangat alot. Israel tidak mau memperhitungkan Hamas sebagai pihak yang memegang peranan penting dalam konflik di Gaza.

Target Israel adalah melenyapkan Hamas tanpa sisa. Padahal, Hamas tetap memiliki peranan dan kekuatan meski melemah sejak perang berkecamuk dalam dua tahun terakhir dengan tewasnya para petingginya.

Pada saat yang sama, Israel juga sedang berada di bawah tekanan untuk mencapai kesepakatan. Menurut Fahmi, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akan sangat kehilangan muka jika sandera hidup yang tersisa tidak selamat.

”Netanyahu akan mendapat desakan untuk mundur dari jabatan karena dianggap gagal total. Ditambah lagi, ia sudah membuat dunia marah besar atas aksi Israel di Gaza selama dua tahun ini,” tutur Fahmi.