KIM Plus Diprediksi Menangi Pilgub di 26 Provinsi

JAKARTA, KOMPAS — Koalisi Indonesia Maju plus diperkirakan memenangi 26 pemilihan gubernur dari total 37 provinsi yang menyelenggarakan pemilihan gubernur pada pemilihan kepala daerah serentak 2024. Dominasi tersebut sejalan dengan rencana gabungan partai politik pengusung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Pemilihan Presiden 2024 dan partai pendukung pemerintahan itu untuk menyelaraskan kemenangan di tingkat nasional dan daerah. Kemenangan di banyak daerah sekaligus menjadi proyeksi kekuatan untuk kepentingan Pemilu 2029.

Gabungan partai politik (parpol) pengusung Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024 atau Koalisi Indonesia Maju (KIM) beserta sejumlah partai yang belakangan bergabung untuk mendukung pemerintahan Presiden Prabowo diprediksi memenangi mayoritas pemilihan kepala daerah (pilkada) di tingkat provinsi.

Merujuk hasil hitung cepat Litbang Kompas yang dikompilasikan dengan data Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) Komisi Pemilihan Umum (KPU) hingga Rabu (3/12/2024), dari total 37 provinsi yang menyelenggarakan pemilihan gubernur (pilgub), 26 provinsi dimenangi oleh KIM plus.

Adapun KIM antara lain terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Demokrat. Koalisi itu disebut KIM plus karena terdiri dari parpol-parpol KIM ditambah beberapa partai yang setelah Pilpres 2024 menjadi pendukung Prabowo, di antaranya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Nasdem, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Ke-26 provinsi yang dimenangi oleh KIM plus antara lain Banten, Gorontalo, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Kepulauan Riau, Lampung, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, Papua Tengah, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Selatan juga dimenangi oleh KIM plus. Tak hanya itu, koalisi besar tersebut juga menang di Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Sumatera Utara.

Selain menang di 26 pilgub, KIM plus juga menang di lima provinsi lainnya, yakni di Aceh, Bengkulu, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, dan Papua Barat. Akan tetapi, di lima daerah itu KIM plus juga bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), partai pemenang Pemilu 2024 yang hingga saat ini tidak menjadi bagian dari partai pendukung pemerintah 2024-2029.

Sebagai pemenang pemilu, PDI-P pun mencalonkan kandidat dan berkoalisi dengan partai di luar KIM plus. Di beberapa daerah, PDI-P bahkan mengusung kadernya sebagai calon kepala daerah tanpa berkoalisi dengan partai lain. Hasilnya, PDI-P berpotensi menang di enam provinsi, yakni Bali, Jakarta, Kalimantan Barat, Papua, Papua Selatan, dan Riau.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Adies Kadir mengatakan, setiap partai ataupun koalisi tentu menginginkan calon yang diusung menang. Oleh karena itu, semua akan menerapkan strategi-strategi jitu untuk memenangi kontestasi. Namun, menurut dia, parpol dan koalisi yang memiliki strategi terbaiklah yang bisa mendapatkan hati masyarakat sehingga kandidat yang diusung dipilih publik sebagai kepala daerah.

Dalam konteks KIM, rekam jejak kerja sama yang lebih panjang dibandingkan dengan parpol-parpol lain, yakni sejak Pilpres 2024, memberikan keuntungan tersendiri ketika menghadapi pilkada. Sebab, partai menjadi lebih solid. ”Salah satu faktor yang menentukan adalah kesolidan partai-partai melalui komunikasi dan kerja sama yang baik,” ungkap Adies saat dihubungi dari Jakarta, Rabu, terkait kemenangan KIM di banyak daerah.

Dengan memenangi kontestasi di mayoritas daerah, lanjut Adies, partai-partai juga akan lebih mudah merealisasikan program-program untuk rakyat. Hal itu penting mengingat gabungan partainya berkomitmen untuk menyejahterakan rakyat, baik di lingkup daerah maupun nasional.

Salah satu faktor yang menentukan adalah kesolidan partai-partai melalui komunikasi dan kerja sama yang baik.

Wakil Ketua Umum PAN Eddy Soeparno mengungkapkan, dominasi KIM plus di mayoritas daerah sejalan dengan rencana yang dibuat oleh koalisi parpol pendukung Prabowo-Gibran itu. Sejak memenangi Pilpres 2024, KIM telah berkomitmen untuk sebisa mungkin kembali berkoalisi di pilkada, terutama di tingkat provinsi.

”Kami ingin menjaga agar kebijakan pemerintah pusat sampai dengan provinsi itu bisa sejajar, sejalan,” katanya.

Namun, menurut Eddy, komitmen untuk mengutamakan berkoalisi dengan sesama anggota KIM tidak bisa diimplementasikan hingga level kabupaten/kota. Sebab, perbedaan konteks politik di daerah membuat partai harus lebih lentur dalam bekerja sama. Di level kabupaten/kota, partai lebih perlu untuk berkoalisi tidak hanya dengan sesama rekan koalisi di tingkat nasional dan provinsi, tetapi juga di luar itu.

Eddy mengakui, tidak tertutup kemungkinan ada parpol-parpol bagian dari KIM yang juga sudah memproyeksikan kekuatan di Pemilu 2029 melalui Pilkada 2024. ”Banyak di antara partai-partai politik pun sudah mempersiapkan diri agar kabupaten/kota itu menjadi basis suara untuk pemilu yang akan datang karena pemilu yang akan datang diharapkan akan berbeda dengan Pemilu 2024,” katanya.

Sejauh ini, menurut Eddy, parpol-parpol sudah mengantisipasi potensi perubahan dalam penyelenggaraan Pemilu 2029. Contohnya, ada wacana bahwa nantinya pemilu dilaksanakan dengan sistem proporsional tertutup atau setengah tertutup. Ada pula narasi untuk mengubah ambang batas parlemen. Di tengah berbagai kemungkinan itu, keberadaan kepala daerah yang menjadi representasi partai akan memberikan keuntungan nantinya.

Akan tetapi, Eddy tidak memungkiri bahwa persiapan menuju 2029 itu akan sangat bergantung pada kinerja kepala daerah terpilih. Jika kinerja kepala daerah tidak sesuai dengan harapan publik, besar kemungkinan parpol juga akan kehilangan kepercayaan dan suara dari para pemilihnya.

”Yang menjadi risiko adalah ketika kepala daerah berkinerja tidak baik dalam ranah ekonomi, (contohnya) mereka tidak bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerahnya, infrastrukturnya masih berantakan,” ujarnya.

Meskipun KIM plus berpeluang menang di sebagian besar provinsi, termasuk Jawa Tengah yang merupakan daerah dengan basis massa terkuatnya, PDI-P tidak khawatir akan tergerusnya kekuatan partai tersebut dalam menghadapi Pemilu 2029. Ketua DPP PDI-P Deddy Yevri Sitorus mencontohkan, meski pasangan yang diusung partainya di Jateng tertinggal dari pasangan yang diusung KIM plus, pasangan dari PDI-P mendapatkan suara sebesar 40 persen dari total pemilih di sana. Perolehan suara itu lebih tinggi ketimbang suara yang didapatkan PDI-P pada Pemilu 2024 di Jateng, yakni sekitar 25 persen.

”Artinya, pemilih ’banteng’ masih tetap setia dengan PDI-P karena angkanya hampir dua kali lipat pemilu legislatif. Itu adalah bukti bahwa Jawa Tengah masih menjadi rumah bagi kaum marhaen,” kata Deddy.

Selain itu, Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengungkapkan, ada sembilan kader PDI-P yang terpilih sebagai kepala dan wakil kepala daerah yang menang di 14 provinsi. Di tingkat kabupaten/kota, ada 162 kader PDI-P yang juga terpilih dalam Pilkada 2024. Dengan begitu, menurut dia, proses pelembagaan partai terus berjalan. Di tengah berbagai tekanan, partainya terbukti masih mampu mencetak kader-kader yang bisa menjadi pemimpin di berbagai daerah.