Terburuk dalam 9 Bulan, Kinerja Manufaktur Tertekan akibat Konflik Timur Tengah

JAKARTA, KOMPAS — Kinerja sektor manufaktur dalam negeri tertekan pada triwulan II tahun 2026 seiring dengan lonjakan biaya produksi yang dipicu oleh konflik geopolitik di Timur Tengah. Aktivitas produksi dalam beberapa bulan terakhir menurun, begitu pula tingkat kepercayaan pelaku usaha.

Data Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur Indonesia yang dirilis S&P Global menunjukkan, pada April 2026, PMI Manufaktur turun dari level 50,1 pada Maret menjadi 49,1 pada April. Ini menandai kontraksi pertama yang dialami industri manufaktur dalam sembilan bulan terakhir.

Sebagai informasi, PMI Manufaktur di atas level 50 menggambarkan bahwa industri manufaktur masih mengalami ekspansi. Sebaliknya, capaian di bawah level 50 menunjukkan kinerja industri sedang terkontraksi atau tertekan.

Penurunan kinerja ini terutama disebabkan oleh menyusutnya volume produksi. Output produksi tercatat turun selama dua bulan berturut-turut, dengan laju kontraksi pada April menjadi yang tercepat sejak Mei 2025. Pelaku industri mengaitkan kondisi tersebut dengan kenaikan harga bahan baku, gangguan pasokan, dan melemahnya daya beli.

”Sektor manufaktur Indonesia mulai merasakan tekanan inflasi yang semakin intensif di tengah perang Timur Tengah. Perusahaan mencatat kontraksi yang kuat pada output (produksi) pada April, dengan bukti anekdotal yang mengarah pada dampak kenaikan harga bahan baku dan kekurangan pasokan produksi,” ujar ekonom S&P Global Market Intelligence, Usamah Bhatti, dalam keterangannya, Senin (4/5/2026).

Tekanan biaya juga meningkat secara signifikan. Inflasi biaya input atau biaya produksi pada April mencapai level tertinggi dalam empat tahun terakhir, atau sejak April 2022. Lonjakan biaya produksi itu pun mendorong produsen menaikkan harga jual di pasar.

Di sisi permintaan, pesanan baru masih mencatatkan kenaikan tipis, terutama dari pasar domestik karena pesanan ekspor baru yang menurun. Namun, peningkatan ini dinilai bersifat antisipatif. Pelanggan hanya mempercepat pembelian guna menghindari potensi kenaikan harga dan gangguan pasokan di kemudian hari.

”Bukti survei menunjukkan bahwa hal ini (pesanan yang naik) sering terjadi karena klien melakukan pembelian di muka sebelum kemungkinan adanya gangguan lebih lanjut akibat konflik,” kata Bhatti.

Pelaku industri masih menyimpan optimisme terhadap prospek 12 bulan ke depan. Harapan peningkatan produksi didorong oleh rencana peluncuran produk baru dan ekspektasi meredanya konflik geopolitik.

Meski demikian, tingkat kepercayaan pelaku industri telah turun ke posisi terendah sejak November 2025, yang mencerminkan tingginya ketidakpastian global saat ini.

”Optimisme menurun ke level terendah dalam lima bulan di tengah ketidakpastian tentang lamanya perang,” kata Bhatti.

Dihubungi terpisah, Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arief mengatakan, pelemahan angka PMI Manufaktur merupakan dampak dari dinamika global, khususnya konflik geopolitik yang memicu gangguan pasokan dan lonjakan harga komoditas serta biaya logistik.

Dampak konflik geopolitik itu juga terlihat dari Indeks Kepercayaan Industri (IKI) April 2026 yang dikeluarkan oleh pemerintah. Meski masih di level ekspansi (di atas 50), penurunan kinerja industri tetap terlihat.

Kementerian Perindustrian mencatat, IKI April 2026 adalah 51,75, turun tipis 0,11 poin secara bulanan ketimbang Maret 2026 yang mencapai 51,86. Penurunan juga terjadi secara tahunan. Nilai IKI April 2026 lebih rendah 0,15 poin dibandingkan dengan April 2025 yang sebesar 51,90.

Gejolak geopolitik yang memicu krisis energi di kawasan Selat Hormuz berdampak terbatas, terutama pada subsektor industri petrokimia di hilir. Efek rambatannya juga terlihat pada industri lain yang terkait, seperti tekstil.

Dari 23 subsektor industri pengolahan yang dianalisis, 16 subsektor masih mencatatkan ekspansi, sementara tujuh subsektor mengalami kontraksi.

Dua subsektor dengan kinerja tertinggi pada April 2026 adalah industri pengolahan tembakau (KBLI 12) serta industri kertas dan barang dari kertas (KBLI 17). Adapun beberapa sektor subsektor yang mengalami kontraksi yaitu industri minuman (KBLI 11) dan tekstil (KBLI 13).

Secara komponen, perlambatan IKI dipengaruhi oleh melemahnya variabel pesanan baru dan tingkat produksi. Nilai IKI untuk pesanan baru turun 0,77 poin menjadi 51,43, sementara variabel produksi melemah 0,21 poin menjadi 51,34.

Sebaliknya, variabel persediaan produk justru meningkat 1,66 poin menjadi 53,13. Ini mengindikasikan adanya akumulasi stok produksi di tengah moderasi permintaan baru.

Seperti yang direkam oleh S&P Global, IKI juga menunjukkan bahwa ekspektasi pelaku usaha terhadap kondisi enam bulan ke depan mengalami tren pelemahan. Tingkat optimisme tercatat 70,1 persen, turun 1,7 persen dibandingkan dengan bulan sebelumnya dan melanjutkan tren penurunan dalam beberapa bulan terakhir.

Dalam situasi seperti ini, mau tidak mau kami harus menaikkan harga. Kalau tidak, usaha tidak bisa bertahan.

Merespons kondisi tersebut, Kementerian Perindustrian mengambil sejumlah langkah mitigasi. Salah satunya, mempertemukan ekosistem rantai pasok industri yang terdampak, seperti industri plastik, guna menjaga keberlanjutan pasokan bahan baku.

Selain itu, Kemenperin juga mendorong pemanfaatan skema local currency transaction (LCT) untuk mengurangi ketergantungan terhadap mata uang asing dan meminimalisasi risiko fluktuasi nilai tukar di tengah tren depresiasi rupiah.

Kemenperin juga mempercepat perumusan berbagai kebijakan strategis, termasuk penguatan substitusi impor, peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN), serta diversifikasi sumber bahan baku dan pasar ekspor.

Upaya ini juga diiringi dengan fasilitasi kepada pelaku industri melalui program pendampingan, peningkatan kapasitas industri kecil dan menengah (IKM), serta akselerasi transformasi digital guna meningkatkan efisiensi dan daya saing industri nasional.

”Semua upaya ini ditujukan untuk ketahanan dan kemandirian industri serta mempertahankan utilisasi produksi supaya bisa melindungi pekerja industri dari pengurangan tenaga kerja atau PHK,” tutur Febri.

Kemenperin saat ini juga sedang menyiapkan insentif baru dan kebijakan perlindungan bagi industri dalam negeri untuk menghadapi gejolak geopolitik dunia. Namun, Febri belum menyebut apa saja kebijakan itu.

Di tengah tekanan kenaikan biaya produksi dan maraknya produk impor murah ilegal, pelaku industri pun terpaksa menyesuaikan harga jual dan menekan margin agar tetap bertahan. Hal ini terutama terjadi di kalangan industri kecil dan menengah (IKM).

Ketua Umum Ikatan Pengusaha Konveksi Berkarya (IPKB) Nandi Herdiaman mengatakan, biaya produksi (HPP) naik signifikan akibat lonjakan harga bahan baku dan ongkos logistik. Harga benang, kain, hingga distribusi dilaporkan naik hingga 20 persen sejak konflik geopolitik memanas.

”Dari sisi HPP, kenaikannya rata-rata sekitar Rp 5.000 per potong. Yang tadinya sekitar Rp 35.000, sekarang menjadi Rp 40.000,” ujar Nandi.

Di tengah kenaikan biaya input itu, pelaku usaha pun kesulitan menahan kenaikan harga jual bagi konsumen. Tanpa penyesuaian harga, pelaku usaha tidak akan mampu menutup biaya produksi.

”Dalam situasi seperti ini, mau tidak mau kami harus menaikkan harga. Kalau tidak, usaha tidak bisa bertahan,” katanya.

Meski pemerintah berencana membebaskan bea masuk bahan baku plastik menjadi nol persen, Nandi menilai kebijakan tersebut belum tentu langsung menurunkan harga produk jadi di pasar. Ia menyebut, secara umum, harga yang sudah telanjur naik cenderung akan bertahan.

Tekanan biaya juga berdampak pada kapasitas produksi. Nandi mengungkapkan, produksinya saat ini turun sekitar 30 persen. Penurunan itu mencerminkan melemahnya permintaan sekaligus penyesuaian terhadap kondisi pasar.

Di sisi lain, pelaku IKM konfeksi menghadapi persaingan ketat dari produk impor murah yang masuk melalui platform perdagangan elektronik (e-commerce). Produk kerap dijual di bawah harga pokok produksi lokal karena tidak dikenai pajak dan tidak memenuhi standar nasional (SNI).

”Keluhan utama kami adalah banjir produk impor ilegal yang dijual sangat murah. Ini membuat produk lokal sulit bersaing,” kata Nandi.

Produk impor murah itu menggerus pasar domestik yang potensinya sebenarnya masih besar di tengah tekanan global saat ini. Oleh karena itu, pemerintah didorong memperketat pengawasan terhadap barang impor di platform digital serta menghadirkan kebijakan yang berpihak bagi produk dalam negeri.

Tanpa dukungan kebijakan yang konkret, kemampuan IKM untuk berkembang akan semakin terbatas. ”IKM mungkin tidak akan mati, tapi sulit untuk naik kelas. Kami hanya bertahan, tidak bisa berkembang,” ujarnya.