Koalisi Prabowo Permanen hingga 2029, Mungkinkah?

Wacana koalisi permanen hingga 2029 untuk menjaga stabilitas politik dan mengawal kebijakan dan program pemerintahan Prabowo Subianto mengemuka. Namun, mungkinkah koalisi permanen yang diinginkan Prabowo itu bisa terwujud, apalagi menjelang Pemilu 2029 ketika setiap partai politik punya kepentingan untuk memenangi kontestasi?

Dalam acara silaturahmi di kediaman Presiden Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Jumat (14/2/2025), Prabowo mengajak para elite partai politik pendukung pemerintahannya yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus untuk membentuk koalisi permanen, yang mendukung pemerintahan yang dipimpinnya hingga 2029.

KIM Plus merupakan gabungan partai pendukung Prabowo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, di antaranya Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, dan Partai Demokrat, plus tiga partai nonpendukung Prabowo di Pilpres 2024. Tiga partai dimaksud, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Nasdem, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS Arya Fernandes menilai, koalisi permanen yang diwacanakan Presiden Prabowo kemungkinan besar muncul karena adanya kekhawatiran internal Partai Gerindra bahwa partai-partai dalam KIM Plus tidak solid.

”Ada kekhawatiran partai-partai melakukan kalkulasi ulang terkait peran hubungan mereka dengan pemerintah menjelang Pilpres 2029 karena adanya putusan Mahkamah Konstitusi,” kata Arya di Jakarta, Minggu (16/2/2025).

Putusan Mahkamah Konstitusi dimaksud adalah putusan yang menghapuskan ambang batas pencalonan presiden. Dengan putusan itu, setiap partai politik peserta Pemilu 2029 kelak bisa mengusung calon presiden-calon wakil presiden sendiri.

Selain itu, menurut Arya, belakangan ini muncul pandangan berbeda dari sejumlah menteri dan pejabat terkait program-program strategis yang dilaksanakan pemerintahan Prabowo. Perbedaan pandangan itu muncul, misalnya, terkait efisiensi anggaran atau kebijakan elpiji 3 kilogram. Ditambah lagi, ada potensi kebijakan efisiensi anggaran yang ditempuh Presiden Prabowo berekses pada keuangan partai.

”Dengan adanya koalisi permanen, diharapkan pemerintahan bisa lebih stabil,” katanya.

Namun, mungkinkah koalisi permanen terwujud?

Menurut Arya, koalisi permanen dapat terwujud jika terdapat keseimbangan dalam pembagian akses terhadap program-program pemerintah serta adanya proporsionalitas dalam pembagian kursi di kabinet. Ia mengingatkan, mengingat koalisi permanen ini menitikberatkan pada koalisi partai di DPR, jika terjadi reshuffle kabinet, partai-partai nonparlemen berpotensi tergusur.

Meski demikian, menurut Arya, mempertahankan koalisi hingga akhir pemerintahan tidak akan mudah karena partai politik memiliki kepentingan elektoral yang berbeda-beda menjelang Pemilu 2029.

”Presiden akan sulit memastikan koalisi permanen hingga 2029 karena pada tahun-tahun terakhir pemerintahan, kepentingan elektoral partai sudah berbeda-beda,” jelasnya.

Menanggapi usulan untuk membentuk koalisi permanen, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Saan Mustopa mengatakan partainya belum menentukan sikap. ”Nanti dibicarakan. Kita lihat saja nanti,” ujarnya singkat di Jakarta, Sabtu (15/2/2025).

Adapun terkait penunjukan Prabowo sebagai calon presiden di Pilpres 2029 oleh Gerindra, Saan menjelaskan, pihaknya menghargai keputusan partai tersebut. Penunjukan Prabowo sebagai calon presiden sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra terjadi dalam Kongres Luar Biasa Partai Gerindra pada Jumat (14/2/2025).

Alih-alih memikirkan pilpres, pihaknya ingin fokus mendukung lima tahun pemerintahan di bawah kepemimpinan Prabowo.

”Kita menghormati apa yang menjadi keputusan Partai Gerindra. Karena Nasdem menjadi bagian koalisi pemerintahan Pak Prabowo, kita sekarang akan berusaha semaksimal mungkin untuk terus mendukung, mengawal, agar pemerintahan Pak Prabowo ini sukses hingga lima tahun yang mendatang,” katanya.

Berbeda dengan Nasdem, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar mendukung KIM Plus permanen sehingga pemerintah bisa menyelesaikan tugasnya sampai akhir, yakni pada 2029. Koalisi permanen merupakan ide yang sangat baik dan harus didukung.

Muhaimin mengungkapkan, tujuan dari koalisi permanen itu agar semua pihak terlibat dan menjadi bagian utuh dari pembangunan yang dilakukan pemerintahan Prabowo. ”Tujuannya cuma satu, yaitu kita semua terlibat dan semua menjadi bagian utuh dari pembangunan,” ujarnya.

Dengan koalisi permanen itu, lanjut Muhaimin, pemerintah diharapkan bisa melayani rakyat dengan efektif. Pihaknya ingin menjadi bagian dari percepatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

”PKB menjadi bagian dari kebersamaan di dalam koalisi yang kuat dan kokoh agar semuanya bisa terwujud,” kata Muhaimin.

Tak sebatas itu, saat ditanya para wartawan, apakah PKB akan mendukung Prabowo pada Pilpres 2029, Muhaimin dengan tegas menjawab bahwa partainya akan mendukung Prabowo. ”Dengan senang hati (akan mendukung Prabowo),” ujarnya.